33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Komite I DPD RI Minta Kemendes Transparan Soal Program...

Komite I DPD RI Minta Kemendes Transparan Soal Program Padat Karya

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk jujur dan transparan soal pelaksanaan program padat karya tunai.

    “Kami meminta Kemendes PDTT menyampaikan laporan program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa saat ini. Khususnya yang berkaitan dengan data dan informasi detail program-program, anggaran, dan progress pelaksanaan program padat karya,” kata Muqowam, di Jakarta, pekan ini, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT, serta Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT.

    Muqowam menambahkan, bagi Komite I DPD RI, data – data itu sangat berguna ketika akan melakukan pengawasan Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) saat kunjungan kerja dan reses.

    “Akan kami cek kebenaran program padat karya di lapangan saat kunjungan kerja. Karena kami punya pengalaman saat kunjungan kerja masa sidang yang lalu, kami temukan pembangunan embung tapi bukan dari anggaran dana desa dan anggaran Kemendes, tapi ternyata itu anggaran dari kementerian lain,” tegasnya.

    Di samping itu, Muqowam juga meminta Kemendes PDTT menyediakan payung hukum yang jelas untuk program padat karya, dan memastikan program ini berbasis pada musyawarah desa (Musdes) sebagaimana amanat UU Desa.

    (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 12:35 WIB 12:35 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait