27.4 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Nasional Komite I DPD RI Menggelar RDPU dengan Perludem dan...

Komite I DPD RI Menggelar RDPU dengan Perludem dan TePI

Rekomendasi

Lainnya

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw, dan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

    RDPU yang mengundang para akademisi dan pemerhati pemilu tersebut membahas tentang evaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

    “Hal ini guna mendapatkan gambaran dan analisa akademisi dalam konteks evaluasi dan kajian-kajian yang komprehensif dalam rangka perbaikan sistem kepemiluan ke depan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fahira Idris, saat membuka RDPU.

    Berikut ini merupakan kesimpulan singkat dari hasil RDPU:

    Pertama, Pemilu 2019 berlangsung aman, lancar, tertib dan damai.

    Kedua, dari Pemilu 2019 ini terlihat pengelolaan pemilu belum berjalan akuntabel, profesional dan demokratis. Selain itu, Komite I DPD RI melihat masih banyak kelemahan kemampuan teknis penyelenggara dari level tempat pemungutan suara (TPS) sampai pusat.

    Ketiga, terkait poin nomor dua, hal tersebut terjadi karena lemahnya pelaksanaan bimbingan teknis kepada penyelenggara dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sampai KPU Provinsi.

    Bimbingan teknis tidak mampu membuat penyelenggara KPPS paham bahwa Pemilu 2019 ini adalah pemilu penuh dengan kompleksitas dan paling kompetitif serta berlebihan. Akibatnya banyak korban jiwa dan sakit dari para petugas KPPS.

    Keempat, DPD RI akan melakukan evaluasi Pemilu 2019 dari aspek regulasi dan pengalaman dari lapangan.

    Kelima, Komite I DPD RI akan mendorong penguatan afirmasi politik perempuan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Yakni, dukungan KTP dibedakan dengan calon legislatif laki-laki dan mengedepankan keterwakilan perempuan.

    Keenam, Komite I DPD RI sependapat dengan Jerry Sumampouw bahwa sudah sejak lama Indonesia memiliki masalah serius perihal Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Bahkan, Komite I DPD RI sudah menyoroti soal DPT sejak Pilkada Serentak, dan pernah memanggil Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dan Pimpinan KPU terkait DPT.

    Masalah administrasi pemilu terkait DPT ini disebabkan KPU yang tidak menggunakan data dari Dukcapil Kemendagri sebagai data dasar untuk memastikan persoalan DPT.

    Ketujuh, e-voting (penghitungan suara secara elektronik) bagus untuk dilaksanakan pada semua tahapan pemilu mendatang dengan tetap mengedepankan prinsip pemilu yang jujur, adil, demokratis dan rahasia.

    Kedelapan, DPD RI akan mencoba mengusulkan pemilu ke depan dibuat dalam dua rezim: Eksekutif (kepala daerah) dan legislatif.

    Kesembilan, Komite I DPD RI meminta DPR RI untuk konsisten menjalankan putusan MK, yaitu melibatkan DPD RI dalam pembahasan peraturan perundang-undangan di DPR RI. Hal ini belajar dari kegagalan DPR RI dalam merumuskan regulasi tentang Pemilu 2019 yang terkesan terburu-buru.

    Kesepuluh, evaluasi Pemilu 2019 harus komprehensif. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    56,385
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Berita Terkait