30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Komite I DPD RI Ingin Koordinasi Kemendagri dan Kemendes...

Komite I DPD RI Ingin Koordinasi Kemendagri dan Kemendes PDTT Diperkuat

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

     

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan jajarannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/11/2019). Rapat Kerja dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang.

    Kasus desa fiktif dan desa siluman penerima dana desa turut menjadi bagian dari pembahasan dalam Rapat Kerja tersebut.

    Dihadapan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan jajarannya, Komite I DPD RI menginginkan koordinasi antara Kemendagri dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) diperkuat.

    Komite I DPD RI menginginkan hal tersebut agar kejadian kesalahan administrasi pemerintahan yang menyebabkan ditemukannnya desa fiktif dan desa siluman penerima dana desa oleh jajaran Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu tidak terulang kembali.

    Sebagaimana diketahui, urusan desa selama ini diurus oleh dua kementerian, yaitu Kemendagri dan Kemendes PDTT berdasarkan Perpres Nomor 11 tahun 2015 tentang Kemendagri dan Perpres Nomor 12 tahun 2015 tentang Kemendes PDTT. Dibutuhkan format baru terkait pembagian urusan desa diantara kedua kementerian ini.  (Red)

     

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait