31.6 C
Jakarta
Sabtu, 4 Juli 2020
Beranda Parlemen Komite I DPD RI Genjot Pembentukan Pansus Papua

Komite I DPD RI Genjot Pembentukan Pansus Papua

Rekomendasi

Lainnya

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    Akhmad Muqowam: Budaya Politik yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas

    Jakarta, desapedia.id - Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang...

    Ketua Komite I DPD RI: Jangan Pangkas Dana Desa, Alihkan Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Penanganan Covid-19

    Jakarta, desapedia.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid-19, melakukan kerja-kerja...

    Jakarta, desapedia.id – Komitmen cari solusi konflik Papua, Komite I terus gali informasi untuk mempersiapkan pembentukan pansus Papua. Selain itu, berbicara masalah Papua tentu tidak bisa dikesampingkan telah diberlakukan otonomi khusus (Otsus) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang sudah hampir satu dekade.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I DPD RI dengan menghadirkan Direktur Daerah tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan Dr. Velix Wanggai, Tenaga Ahli Desk Papua Bappenas Moksen Sirfefa. Di ruang rapat Komite I Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik mengungkapkan bahwa berkaitan dengan problem konflik Papua dan penerapan UU Otsus Papua. Pembentukan Pansus Papua yanag diusulkan Komite I merupakan pilihan dan sekaligus menunjukan komitmen DPD RI yang berpihak kepada daerah.

    “Saat ini Komite I mencari upaya solusi komprehensif dan memprioritaskan mengenai masalah Papua dengan mengusulkan dibentuknya Pansus Papua. Persoalan tersebut sudah dibahas di tingkat pimpinan bahkan minggu kemarin juga sudah berkunjung ke sana terkait hal ini,” tukas Abdul.

    Menyikapi hal tersebut, Anggota DPD dari provinsi Papua Otopianus Tebai mengungkapkan konsep dalam menjalankan otonomi khusus seharusnya diserahkan kepada suku dan rakyat di sana. Menurutnya, harus melakukan pemetaan terhadap wilayah Papua yang dibagi menjadi 7 wilayah adat dan terdapat 257 suku bangsa.

    “Menangani masalah di Papua harus menggunakan pendekatan kesejahteraan dan pemberdayaan. Program yang saat ini dijalankan harusnya diserahkan kesana dan dicocokan sesuai adat dan budaya di sana, oleh karena itu ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat dan daerah saja. Mereka yang akan merasakan dan menjalankan jadi sudah seharusnya mereka diberdayakan sehingga tidak terjadi konflik,” tegas otopianus.

    Senada dengan itu, Tenaga Ahli Desk Papua Bappenas Moksen Sirfefa mengatakan penyelesaian masalah Papua harus punya penyamaan persepsi dan dengan pendekatan kesejahteraan. Selain itu, pemerintah harus membangun Papua menjadi epicentrum baru di Kawasan pasifik yang notabene lebih dekat.

    “Pemerintah harus tinggalkan pendekatan yang lalu. penegakan HAM tidak hanya penegakan hukum tapi bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat juga terpenuhi di sana. Rakyat Papua 70% ras melanesia di Indonesia paradigma kawasan kita bukan hanya serumpun dengan Malaysia, Singapura, Brunei saja, harusnya kita juga melihat kawasan pasifik sebagai kawasan serumpun karena lebih dekat dengan Papua dan harus dirangkul juga,” tukas Moksen.

    Direktur Daerah tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan Velix Wanggai apresiasi DPD RI melakukan terobosan untuk segera membentuk Pansus papua. Menurutnya penting untuk DPD RI dapat mengelola dan mencari solusi Papua ke depan, karena DPD RI mempunyai pendekatan daerah dan berbeda dengan pendekatan politik.

    “Kami melihat terobosan penting yang dilakukan DPD RI dalam mengelola isu Papua ke depan. Sebagai representasi daerah posisi isu papua dalam berbagai konteks terkairt dengan DPD RI. Pada prinsipnya untuk kesejahteraan Papua Otsus harus mempunya prinsip redistribusi pembangunan yang berkeadilan, representasi yang meliputi berbagai sektor dan adanya rekonsiliasi damai,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    60,695
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar...

    Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference. Dalam...

    Raker dengan Komite I, Menkominfo Ajak DPD RI Ikut...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual meeting dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny...

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum...

    Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini...

    Berita Terkait