25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Parlemen Komite I DPD RI Gelar RDPU Bahas Dampak Pandemi...

Komite I DPD RI Gelar RDPU Bahas Dampak Pandemi Covid–19 Terhadap Pemerintahan Daerah, Pilkada Serentak dan Pemerintahan Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi...

    Pimpinan Komite I DPD RI Targetkan Revisi Kedua UU Desa Selesai di Masa Sidang Mendatang  

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke–12 pada Jumat (16/7) di Kompleks...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI pada hari ini (23/4) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar diantaranya Profesor Dr. Djohermansyah Djohan yang merupakan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Profesor Riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Siti Zuhro.

    RDPU ini mengagendakan pembahasan tentang dampak pandemi Covid–19 terhadap pemerintahan daerah, pilkada serentak dan pemerintahan desa. Dalam kesempatan RDPU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI asal daerah pemilihan Aceh, fachrul Razi. Turut hadir sejumlah anggota Komite I DPD RI termasuk Ketua Dr. Agustin Teras Narang dan Wakil Ketua Dr. Abdul Kholik.

    Baik Profesor DJohermansyah maupun Profesor Siti Zuhro keduanya sepakat bahwa DPD RI dalam kondisi pandemi Covid 19 ini harus lebih strong dari DPR RI dalam merespon dampak pandemi Covid 19 di daerah. Keduanya meminta DPD RI harus hadir saat daerah terlihat kewalahan menghadapi pandemi ini.

    “Stop birokrasi yang bertele–tele dimasa pandemi covid 19 ini, terutama di pemerintah daerah. DPD RI ingatkan Pemda soal ini”, tegas Profesor Djohermansyah yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri ini.

    Dari pandangan kedua narasumber tersebut, Komite I DPD RI memandang ada beberapa permasalahan yang menjadi catatan terkait dampak Pandemi Covid–19 terhadap Pemerintahan Daerah yang perlu mendapat perhatian, antara lain pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

    Sebagaimana disampaikan Fachrul Razi diakhir rapat, Komite I DPD RI melihat Gubernur dan Bupati/Walikota sejatinya memegang kendali penanganan Covid 19 dengan merangkap sebagai Ketua Satgas di daerah dan Presiden menjadi Ketua Satgas ditingkat pusat.

    “Presiden memegang kewenangan pemerintahan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 23/2014. Maka seperti masukan dari Profesor Jo, Presiden sesungguhnya menjadi panglima perang melawan wabah Covid 19 dengan memegang Jabatan Ketua Satgas”, tegasnya.

    Terkait keuangan daerah, permasalahan lainnya yang disorot oleh Komite I DPD RI berdasarkan masukan dari kedua narasumber adalah kapasitas fiskal daerah yang beragam dan tingkat ketergantungan terhadap Pusat menyebabkan tersedotnya anggaran daerah untuk alokasi penanggulangan covid 19 termasuk alokasi dana untuk pelayanan publik dan pembangunan. Termasuk, adanya ancaman stabilitas daerah karena bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat dari merosotnya ekonomi.

    Dalam RDPU tersebut kedua narasumber dan Komite I DPD RI juga menyoroti hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam memberikan pertimbangan terhadap penundaan pelaksanaan pilkada serentak.

    Sorotan tajam diarahkan pada soal payung hukum apa yang perlu disiapkan; keselamatan petugas penyelenggara di lapangan; partisipasi masyarakat dalam pilkada mengingat fokus masyarakat adalah pada Pandemi Covid 19 bukan isu-isu politik; tahapan teknis pilkada seperti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara, akan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid 19 atau yang dikenal dengan sebutan physical distancing; perubahan Daftar Pemilih khususnya bagi pemiliih pemula; masa jabatan Kepala Daerah, dan tentu saja soal anggaran.

    Dari RDPU ini terungkap bahwa Komite I akan mempertanyakan kepada KPU, Bawaslu, dan Mendagri tentang adanya wacana penyatuan UU Pilkada dengan UU Pemilu menghadapi dampak Covid 19 bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini.

    Berkaitan dengan dampai pandemi Covid 19 terhadap Desa, dari RDPU tersebut Komite I DPD RI perlu memperhatikan dampak Pandemi Covid 19 bagi desa, antara lain yang mencakup Dana Desa yang tersedot untuk penanggulangan Covid 19; refocussing APBDesa ke program kesehatan; permasalahan mudiknya penduduk karena PHK dan alasan lainnya; dan percepatan pembangunan desa yang menjadi tidak maksimal.

    “Kini DPR senyap sekali terhadap kebijakan pemerintah. Responnya kecil. Maka DPD RI harus ambil peran maksimal dengan berfokus pada kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan kepentingan pemerintahan daerah dan desa”, tutup Profesor Siti Zuhro yang akrab disapa Wiwik ini. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Indeks Berita

    Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU...

    Jakarta, desapedia.id - Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa...

    Pimpinan Komite I DPD RI Fernando Sinaga Apresiasi Kenaikan...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoesia (DPD RI) menggelar Sidang Paripurna Luar Biasa secara hybrid pada Kamis (24/6) di Kompleks Parlemen, Senayan,...

    Marwan Jafar: Diperlukan Segera Lockdown Ala Indonesia

    Jakarta, desapedia.id - Sekurangnya dalam kurun selama sepekan terakhir ini, beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia khususnya di wilayah Pulau Jawa dilaporkan mengalami...

    Pimpinan Komite I DPD RI Minta Asosiasi Pemdes Dukung...

    Medan, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP...

    Berita Terkait