28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Komite I DPD RI Dorong Wapres Ex Officio Ketua...

Komite I DPD RI Dorong Wapres Ex Officio Ketua Dewan Wilayah Negara

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Pontianak, desapedia.id – Dalam Focus Group Discussion (FGD) Uji Sahih Rancangan Undang-Undang (RUU) Wilayah Negara di Kampus Universitas Tanjungpura, Pontianak, Selasa (16/07/19), Komite I DPD RI melalui salah satu tim ahlinya, Dr. Halilul Khairi menyampaikan bahwa dalam RUU yang telah disusun bersama para pimpinan dan anggota Komite I DPD RI telah mengusulkan adanya lembaga baru, yakni Dewan Wilayah Negara yang secara ex officio akan dipimpin oleh Wakil Presiden sebagai Ketuanya.

    Dalam pemaparannya soal kelembagaan dalam bagian pertama di RUU Wilayah Negara, Khalilul menjelaskan tentang Dewan Wilayah Negara. Menurutnya, dalam RUU ini Komite I DPD RI ingin Presiden membentuk Dewan Wilayah Negara untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah negara.

    Dewan Wilayah Negara, lanjut Khalilul, mempunyai tugas antara lain: Merumuskan kebijakan umum dalam rangka perundingan perbatasan negara, penataan ruang wilayah negara dan pengelolaan perbatasan negara; Melakukan pengawasan terhadap kebijakan teknis pemanfaatan wilayah negara dan pengelolaan perbatasan negara yang dilakukan oleh Badan Penataan Ruang Wilayah Negara dan Pengelolaan Kawasan Perbatasan; dan Memberikan arahan dan fasilitas dalam rangka penyelesaian masalah dalam penataan ruang wilayah negara dan pengelolaan perbatasan Negara.

    Dengan tugas-tugas yang cukup berat dalam pengelolaan wilayah negara yang diatur dalam RUU ini, maka Komite I DPD RI mengusulkan agar Wakil Presiden secara ex officio menjabat Ketua Dewan Wilayah Negara.

    “Seperti DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yang dipimpin oleh Wapres ya. Suara menteri tidak akan pernah didengar sehingga koordinasi tidak jalan. Maka harus Wapres yang menjadi Ketua Dewan Wilayah Negara. Kan kalau Wapres sudah mengundang kementerian, saya yakin semua akan hadir,” ujar Khalilul.

    Dalam RUU Wilayah Negara ini, Komite I DPD RI menjabarkan tentang susunan organisasi Dewan Wilayah Negara yang meliputi Wakil Presiden sebagai ketua; Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagai sekretaris.

    Sedangkan Anggota terdiri atas menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan, menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kelautan dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

    Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan, pengawasan, dan perlindungan kawasan perbatasan dibentuk Badan Penataan Ruang Wilayah Negara dan Pengelolaan Perbatasan Negara.

    “Badan Penataan Ruang Wilayah Negara dan Pengelolaan Perbatasan Negara bertanggungjawab kepada Dewan Wilayah Negara,” ungkap Khalilul. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait