Desapedia

Komite I DPD RI Cek Kesiapan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sumatera Selatan

Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan. (Foto:desapedia.id)

Palembang, desapedia.id – Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (26/3/2019). Dalam kesempatan itu, pimpinan dan anggota Komite I DPD RI mengecek persiapan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.

Kunjungan kerja Komite I DPD RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua Fachrul Razi (dapil Aceh) dan anggota yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan, Abdul Azis.

Hadir pula dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Fahira Idris (dapil DKI Jakarta), anggota Riris Damayanti dapil (Bengkulu), Badikenita Sitepu (dapil Sumut) dan Nofi Chandara (dapil Sumbar). Selain itu, turut hadir Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnaen Adinegara, Ketua KPU Provinsi Sumsel Kelly Mariana, Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, Ali Mukartono Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Brigjen TNI Rudi Prasemilsa Kepala BIN daerah Sumsel, K.H Alfatun Muchtar Ketua MUI Sumsel, dan Prof. Edward Juliarta Asisten Tiga Pemprov Sumsel.

Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan, penting bagi DPD RI untuk mengecek langsung kesiapan Pemilu Serentak 2019 dalam rangka menumbuhkan demokrasi lokal.

Menurutnya, demokrasi ditingkat nasional, akan bergerak kearah yang lebih baik apabila tatanan, tata kelola, konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk sebelum di tingkat nasional.

Fachrul menambahkan politik yang demokratis ditingkat nasional akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik pula di daerah. “Momentum pemilu serentak ini haruslah menciptakan itu semua,” ujarnya.

Baik Fachrul Razi maupun Abdul Azis sepakat, Komite I DPD RI mencatat ada 7 permasalahan yang perlu diketahui oleh pemangku kepentingan pemilu di Sumsel.

Diantaranya, atensi masyarakat yang lebih berat ke pilpres ketimbang pileg; kampanye caleg dan capres minim program dan gagasan tentang perjuangan kepentingan daerah dan strategi penataan daerah; banyak masyarakat pemilih yang tidak paham rekam jejak caleg terutama soal roadmap (peta jalan) memperjuangkan kepentingan dapilnya; kualitas penyelenggara pemilu salah satunya yang menjadi sorotan adalah banyaknya surat suara yang rusak; regulasi tentang pengawasan pemilu yang ambigu; pemilu serentak ini boros dan melelahkan; dan kekawatiran munculnya pemerintahan yang terbelah (diveded government) pasca pemilu.

Meskipun demikian, lanjut Fahcrul, Pemilu 2019 ini diyakini akan memperkuat DPD RI. Karena itu upaya penguatan DPD RI pasca Pemilu 2019 haruslah berkelanjutan.

“DPD RI harus terus diperkuat melalui amandemen konstitusi yang berpihak pada kepentingan rakyat daerah. Selain itu, fungsi Keterwakilan (Representativeness) DPD RI Periode 2019-2024 akan lebih optimal karena murni perseorangan tanpa ikatan partai politik. Hal ini sejalan dengan amanat dan semangat reformasi. Untuk itu, Komite I DPD RI memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Sumatera Selatan,” paparnya.

Dalam tanggapannya, Kapolda Sumsel Irjen Zulkarnaen Adinegara mengatakan, sejauh ini tidak ada masalah menonjol di kamtibmas jelang Pemilu Serentak 2019 di Sumsel.

Zulkarnaen menambahkan Polisi bertugas memastikan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu berjalan baik, menjaga dan memastikan timeline sesuai dari KPU berjalan tepat waktu, memastikan dan mengawal logistik, menjaga kantor KPU dan Bawaslu diseluruh Provinsi Sumsel.

“Semua dapil di Sumsel tidak ada yang masuk indeks kerawanan. Tidak ada juga kerawanan yang menonjol di sumsel jelang pemilu ini. Catatan kami adalah TPS di perairan sangat rawan dan akan kami perhatikan secara khusus,” tegasnya.

Ketua KPU Provinsi Sumsel, Kelly Mariana, sebagai penyelenggara Pemilu di Sumsel, menyatakan sudah siap melaksanakan Pemilu Serentak 2019 diseluruh Sumsel. Kelly menambahkan saat ini sedang sibuk pada tahapan logistik. “Sebagai penyelenggara, indikator suksesnya pemilu adalah penyelenggaraan, personil dan logistik. Kami sudah siap,” tegasnya.

Menurut Kelly, ada sedikit permasalahan, yaitu ada surat suara yang rusak setelah dikirim. “Akan diganti kok oleh perusahaan,” jelasnya.

Masalah lain, lanjut Kelly, adalah soal anggaran. “Begini Pak Ketua, ini soal kotak suarat. Setelah dirakit, gudangnya tidak cukup menampung semua kotak suara. Akhirnya kami menyewa gudang lain diluar gudang KPU. Misalnya saja, di Kota Palembang DPT-nya kan 1,2 juta. Ditampung di GOR saja tidak cukup. Terus di Kabupaten OKI, banyak jalan rusak sehingga menghambat logistik pemilu. Masalah terbesar kami adalah distribusi logistik. Soal anggaran, jelas kami masih sangat kekurangan anggaran untuk bimtek dua kali di tingkat bawah yaitu KPPS, anggaran pengawasan, anggaran distribusi dan sortir logistik,” ungkap Kelly.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto mengungkapkan, kinerja Bawaslu Sumsel terus meningkat seiring sudah memiliki gedung sendiri yang merupakan pertama kali di Indonesia. “Ada 25.326 pengawas TPS se-Sumsel. Di Sumsel ini kategori sedang dan relatif aman”, ujarnya.

Iin yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini melanjutkan, bagi Bawaslu menindak itu adalah jalan terakhir, dirinya mengungkapkan untuk kedepankan pencegahan. Soal netralitas ASN, Bawaslu mencatat pemilu 2019 ini lebih baik dari pilkada, termasuk netralitas penyelenggara.

Kepala BIN Daerah Provinsi Sumatera Selatan Brigjen TNI Rudi Prasemilsa, mengungkapkan dua catatan BIN. Pertama, Pemilu serentak di Sumsel sudah terlihat para calon saling menjatuhkan. Kedua, banyak serangan terhadap penyelenggara pemilu yaitu KPU, ada upaya men-downgrade KPU. “Ini sangat berbahaya,” jelasnya. (Red)

Redaksi Desapedia