25.6 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional Komisi II DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Penataan Daerah...

Komisi II DPR Desak Pemerintah Terbitkan PP Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komisi II DPR RI yang juga kader muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan penataan daerah yang mencakup segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Kedua PP ini sudah dalam bentuk rancangan Peraturan pemerintah (RPP).

    Hal tersebut diutarakan oleh Ahmad Doli Kurnia dalam kesempatan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis (28/11) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    “Komisi II DPR mendorong Kemendagri untuk segera menyelesaikan RPP penataan daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah atau Desartada. Kedua RPP ini penting untuk segera dirampungkan karena merupakan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegas Ahmad Doli.

    Sebagaimana diketahui, secara yuridis, pemekaran daerah sesungguhnya mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pemekaran yakni PP Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah hingga saat ini belum diterbitkan pemerintah.  (Red)

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 07:07 WIB 07:07 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait