33.5 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional Komigi Minta Menteri Keuangan Benahi Transfer Dana Otonomi Khusus...

Komigi Minta Menteri Keuangan Benahi Transfer Dana Otonomi Khusus ke Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Ini Pendapat Komite IV DPD RI Soal Dana Desa 2022

    Jakarta, desapedia.id – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memberikan pandangan dan pendapatnya soal Dana Desa...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    DPD RI Komit Perkuat BPD di Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memastikan adanya komitmen DPD RI dalam upaya penguatan fungsi...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi meminta Menteri Keuangan membenahi mekanisme transfer dana otonomi khusus (otsus) Papua Barat ke daerah.

    Langkah tersebut sebagai upaya menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang kerap terjadi setiap tahun anggaran dalam realisasi dana otonomi khusus di Papua Barat.

    Menurut Senator daerah pemilihan (dapil) Provinsi Papua Barat ini, salah satu faktor rendahnya penyerapan anggaran dana otsus di Papua Barat tahun 2018 adalah terkait mekanisme pemerintah dalam mentransfer dana otsus.

    “Saya minta Menkeu benahi transfer dana otsus Papua Barat dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) agar tidak terjadi SiLPA di provinsi, kabupaten dan kota. Pengawasan fisik dari pusat juga harus tepat waktu agar kami mengajukan program dan anggarannya tepat waktu juga,” tegas Jacob pada Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Wakil Menteri Keuangan membahas pelaksanaan otonomi khusus Papua, Papua Barat dan Aceh, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan bahwa mekanisme transfer dana otsus setiap tahunnya sebanyak 3 kali, yaitu Maret sebesar 30 persen, Agustus 45 persen dan Oktober 25 persen.

    Namun demikian, proses transfer itu tetap melihat hasil perkembangan dilapangan, kemajuan fisik dan pertimbangan Mendagri.

    “Saya kira ini bagian yang paling penting yang harus dibenahi oleh pemerintah pusat agar pelaksanaan dana otsus Papua Barat bisa lebih baik lagi,” ungkap Jacob. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 16:43 WIB 16:43 WIB

    Indeks Berita

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Pimpinan Komite I DPD RI Targetkan Revisi Kedua UU...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI) menggelar Sidang Paripurna ke–12 pada Jumat (16/7) di Kompleks Parlemen, Jakarta secara hybrid melalui...

    Marwan Jafar: BUMN Pariwisata Harus Gencar Berpromosi

    Jakarta, desapedia.id - Badai dampak Pandemi Covid-19 harus diakui menerjang keras bidang kesehatan dan sejumlah sektor perekonomian lainnya. Tak terkecuali sektor pariwisata merasakan dampak...

    Sebanyak 92 Persen Dana Desa Telah Dicairkan

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan jika hingga 11 Juli 2021, pencairan Dana Desa telah mencapai...

    Perkuat Pembangunan Desa, Pimpinan DPD RI Dorong Revisi UU...

    Jakarta, desapedia.id - Tujuh tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) berjalan telah membawa perubahan besar dalam lanskap pembangunan di Indonesia....

    Berita Terkait