32.2 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Nasional Komigi Minta Menteri Keuangan Benahi Transfer Dana Otonomi Khusus...

Komigi Minta Menteri Keuangan Benahi Transfer Dana Otonomi Khusus ke Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Jacob Esau Komigi meminta Menteri Keuangan membenahi mekanisme transfer dana otonomi khusus (otsus) Papua Barat ke daerah.

    Langkah tersebut sebagai upaya menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang kerap terjadi setiap tahun anggaran dalam realisasi dana otonomi khusus di Papua Barat.

    Menurut Senator daerah pemilihan (dapil) Provinsi Papua Barat ini, salah satu faktor rendahnya penyerapan anggaran dana otsus di Papua Barat tahun 2018 adalah terkait mekanisme pemerintah dalam mentransfer dana otsus.

    “Saya minta Menkeu benahi transfer dana otsus Papua Barat dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) agar tidak terjadi SiLPA di provinsi, kabupaten dan kota. Pengawasan fisik dari pusat juga harus tepat waktu agar kami mengajukan program dan anggarannya tepat waktu juga,” tegas Jacob pada Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Wakil Menteri Keuangan membahas pelaksanaan otonomi khusus Papua, Papua Barat dan Aceh, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018).

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan bahwa mekanisme transfer dana otsus setiap tahunnya sebanyak 3 kali, yaitu Maret sebesar 30 persen, Agustus 45 persen dan Oktober 25 persen.

    Namun demikian, proses transfer itu tetap melihat hasil perkembangan dilapangan, kemajuan fisik dan pertimbangan Mendagri.

    “Saya kira ini bagian yang paling penting yang harus dibenahi oleh pemerintah pusat agar pelaksanaan dana otsus Papua Barat bisa lebih baik lagi,” ungkap Jacob. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Agar kebijakan...

    Berita Terkait