28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Desa Komentar Perangkat Desa Soal Dana Desa

Komentar Perangkat Desa Soal Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa untuk diberikan kepada seluruh desa di Indonesia. Kucuran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini telah berjalan selama empat tahun.

    Tercatat, pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta. Lalu, di tahun 2017 naik menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

    Di tahun 2018, alokasi anggaran Dana Desa tak berubah sebesar Rp60 triliun yang diperuntukkan bagi 74.957 desa se-Indonesia. Penyaluran Dana Desa itu diberikan dalam 3 tahapan.

    Pertama, 20% dari total pagu dengan pencairan paling cepat minggu kedua Januari 2018, dan paling lambat minggu ketiga Juni 2018.

    Kedua, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat akhir Maret 2018, dan paling lambat minggu keempat Juni 2018. Dan terakhir, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat pekan Juli 2018.

    Lantas, seperti apa pendapat perangkat desa soal Dana Desa?

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten, Surta Wijaya, menilai, Dana Desa sangat bermanfaat terutama untuk mempercepat pembangunan di desa.

    “Sebagai contoh real-nya, saya bisa bangun jalan-jalan setapak dengan dasar Musdes (musyawarah desa),” kata Suarta yang saat ini juga masih menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

    Hal senada juga diungkapkan Sutrisno, Kades Gunung Putih, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. “Sangat bermanfaat untuk desa dan rakyat desa,” ujar Sutrisno.

    Contoh konkretnya, lanjut Sutrisno, dana desa bermanfaat membangun badan jalan usaha tani dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Gunung Putih.

    Sekretaris Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Nova Arifatul Farida, juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut Nova, Dana Desa sangat bermanfaat dan membantu untuk pembangunan desa.

    “Jalan-jalan kampung sekarang sudah rabat beton semua, jadi memudahkan transportasi warga masyarakat di desa setempat atau desa sekitarnya,” tutur Nova.

    Usulan Soal Dana Desa

    Tak perlu diragukan bahwa Dana Desa memang sangat bermanfaat bagi seluruh desa di Indonesia. Meski begitu, ada beberapa usulan dari pemerintah desa terkait pelaksanaan Dana Desa.

    Sutrisno, misalnya, mengusulkan agar pemerintah pusat menaikkan anggaran Dana Desa. Tak hanya itu, dia berharap ke depannya laporan pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa dibuat lebih sederhana.

    “Laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) cukup di akhir tahun anggaran saja. Selain itu, penyaluran Dana Desa cukup satu tahap pencairan,” harap Sutrisno.

    Sementara itu, Nova Arifatul Farida, berharap, ke depannya Dana Desa boleh digunakan untuk perbaikan dan pemeliharaan kantor balai desa. “Dengan itu, ikon desa juga dapat terlihat bagus,” ucap Nova.

    Adapun Surta Wijaya, menilai, penggunaan Dana Desa tidak sebatas untuk pembangunan fisik semata. “Harus sejalan antara pembangunan fisik dengan pembangunan sumber daya manusianya. Tidak akan ada perubahan kalau hanya mengutamakan pembangunan fisiknya saja, sedangkan SDM-nya tidak dibenahi,” ujar Surta.

    Karena itu, Surta bilang, ke depan harus dipikirkan untuk membuat balai latihan kerja (BLK) agar anak-anak di pedesaan memiliki keterampilan, dan tidak sekedar mengandalkan ijazah sekolah formal.

    Sebab, lanjutnya, jika hanya mengandalkan ijazah tanpa didukung keterampilan lain seperti bahasa inggris ataupun keahlian komputer, maka anak-anak muda yang berada di pegunungan tidak akan mampu bersaing di dunia kerja dengan anak-anak perkotaan.

    “Jadi, ketika mereka ingin belajar bahasa inggris ataupun komputer, mereka bisa belajar ke BLK, dan tidak perlu pergi ke jantung kota kecamatan atau kabupaten,” ungkapnya.

    Dengan demikian, Surta optimis, generasi muda yang berada di pegunungan atau di pedalaman pada akhirnya akan sejajar kemampuannya dengan yang tinggal di perkotaan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Berita Terkait