28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Daerah Komentar Ketua Forum Pendamping Desa se-Jateng soal 49 Desa...

Komentar Ketua Forum Pendamping Desa se-Jateng soal 49 Desa Miskin di Purbalingga

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id –  Sebuah media nasional menyebutkan bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 49 desa dari 239 desa/kelurahan yang masuk dalam zona merah kemiskinan.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Pendamping Desa se-Provinsi Jawa Tengah yang juga Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Purbalingga, Aris Yudirianto, mengatakan, dirinya tidak memahami alasan mengapa 49 desa tersebut disebut masuk ke dalam zona merah kemiskinan.

    “Saya sendiri kurang paham, jadi tidak bisa banyak berkomentar. Sumber-sumber lain juga kurang paham tentang berita itu,” ucap Aris saat dihubungi Desapedia.id, Selasa (9/4/2019).

    Meski menggaku tidak bisa berkomentar banyak, namun Aris menjelaskan, anggaran Dana Desa setiap desa sudah dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

    Selain itu, ada juga bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jateng. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberikann Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang nilainya sebesar Rp100 juta sampai Rp200 juta.

    “Jadi ada banyak bantuan, misalnya bantuan sosial, bantuan anak sekolah, dan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang nominalnya berbeda-beda tergantung tingkat angka kemiskinan,” tutup Aris. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Hindari Antrian dan Kerumunan, Bupati Landak Salurkan BLT Dana...

    Landak, desapedia.id - Bupati Landak Karolin Margret Natasa secara langsung menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada masyarakat Desa Hilir Kantor, Kecamatan...

    Berita Terkait