28.7 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Desa Komentar Apdesi Banjar soal Pendamping Desa yang Diminta Mengampanyekan...

Komentar Apdesi Banjar soal Pendamping Desa yang Diminta Mengampanyekan Capres

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Martapura, desapedia.id – Muhammad Gazali, Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ikut mengomentari perihal seorang Pendamping Desa yang mengaku mendapat arahan untuk mengampanyekan salah satu calon tertentu dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

    “Sepengetahuan saya, tidak ada satu pun baik itu Tenaga Ahli (TA) Kabupaten, Pendamping Desa (PD) Kecamatan, maupun Pendamping Lokal Desa (PLD) yang mengarahkan ke salah satu capres/cawapres di Kabupaten Banjar. Semua berjalan normal seperti biasa sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)-nya masing-masing,” tegas Gazali kepada Desapedia.id, Sabtu (22/6/2019).

    Di luar konteks politik tersebut, Kepala Desa Pasayangan Utara, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar ini sedikit mengeluhkan kinerja Pendamping Desa di Kabupaten Banjar.

    Menurutnya, perlu ada evaluasi kelayakan untuk menjadi Pendamping Desa. “Personelnya ada yang bekerja penuh dan ada yang setengah-setengah. Kami berharap rekrutmen tenaga pendamping itu orang yang benar-benar mengerti dan memahami tentang peraturan perundang-undangan desa, serta mengetahui kondisi desa. Jangan sampai Pendamping Desa justru banyak belajar dari kepala desa,” keluh Gazali.

    Untuk diketahui, sebelumnya, Fakhrida Arianty, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, mengaku mendapat arahan untuk mengampanyekan di Twitter bahwa Dana Desa merupakan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo.

    Fakhrida merupakan saksi yang dihadirkan Tim Hukum Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/6/2019) lalu. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,496
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Berita Terkait