33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Daerah Klinik Desa, Inovasi Pemprov Jatim dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur...

Klinik Desa, Inovasi Pemprov Jatim dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Rawan Politik Uang, Pencegahan Korupsi Harus Dimulai dari Pilkades

    Palangkaraya, desapedia.id – Program keuangan desa menjadi yang terbaik diantara 6 rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi. Bukan hanya itu...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Surabaya, desapedia.id – Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki 7.724 desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melakukan inovasi dan terobosan dalam memperkuat peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pembentukan Klinik Desa di 666 Kecamatan yang ada di Provinsi Jatim.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Klinik Desa dikelola oleh dua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di Pemprov Jatim.

    “Pertama, Inspektorat Provinsi Jatim yang kemudian membentuk Klinik Kades Lawas atau Kawal Dana Desa melalui pengawasan. Klinik Kades ini ada di 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jatim,” kata Yasin, belum lama ini.

    Pembentukan Klinik Kades Lawal di setiap Kabupaten ini bertujuan membangun ruang konsultasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Dana Desa (DD) dengan tujuan mengatasi segala persoalan bantuan keuangan di desa. Selain itu, untuk menghindari kesalahan administrasi pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Dana bantuan lainnya dengan baik. Sebab, setiap dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan.

    Kedua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jatim dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan atau KOMPAK. “Kerjasama keduanya di dalam Klinik Desa ini berbasis di Kecamatan sebagai Pusat Belajar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD),” jelas Yasin.

    Pusat Belajar PKAD (PB-PKAD) didalam Klinik Desa ini merupakan wadah konsultasi, koordinasi, dan sharing bagi aparatur desa se-Provinsi Jatim. Dari aspek regulasi, PB-PKAD/Klinik Desa di SK-kan oleh Camat. Sedangkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) menjadi koordinator di dalam PB-PKAD/Klinik Desa.

    Di dalam Klinik Desa, Aparatur Desa dapat berkonsultasi ke kecamatan, dan tim kecamatan (Fasbel) dapat turun ke desa sesuai penjadwalan dari desa dalam pendampingan dan pembinaan dan pengawasan (Binwas).

    Kecamatan sebagai Klinik Desa, merumuskan langkah-langkah persiapan, pelaksanaan dan keberlanjutan dalam memperkuat dan meningkatkan kapasitas aparatur desa. Dari aspek persiapan, Camat menetapkan PTPD di tingkat kecamatan sebagai penanggungjawab PBPKAD, PTPD kemudian mengidentifikasi Fasilitator Belajar PBPKAD, menetapkan jenis pelayanan PKAD di kecamatan, menyelenggarakan Bimtek atau Pelatihan kepada Fasbel, dan menyiapkan sarana dan prasarananya.

    Dari aspek pelaksanaan, kecamatan menyiapkan pusat informasi dan pusat pembelajaran di kecamatan, fasbel kemudian menyusun agenda pembinaan dan pengawasan (binwas) di kecamatan.

    Pelaksanaan Binwas ini dapat dilakukan di kecamatan dan di desa. khusus untuk pelaksanaan pembinaan, bentuk Pembinaan yang dilakukan adalah belajar mandiri, konsultasi, pelatihan, dan mentoring. Pelaksanaan selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) rutin PBPKAD di kecamatan. Setelah itu, barulah sosialisasi dan launching PBPKAD.

    Untuk menjaga keberlanjutan Klinik Desa di Kecamatan, Pemerintah Kecamatan menetapkan alokasi anggaran Kecamatan untuk PBPKAD dan menetapkan keberadaan PBPKAD di Kecamatan oleh Bupati.

    “Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Bagian Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten melakukan Monev secara rutin. Upaya menjaga keberlanjutan juga dilakukan dengan menyelenggarakan PBPKAD Award tingkat Kabupaten,” tutup Yasin. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Berbekal Laporan dari Inspektorat Daerah, Polri dan Kejaksaan Tangkap...

    Jakarta, desapedia.id – Korupsi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) masih saja terus terjadi...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    Puskesmas Setu I Tes Swab 230 Orang dengan Risiko...

    Bekasi, desapedia.id - UPT Puskesmas Setu I melakukan tes swab terhadap 230 orang yang rentan terpapar virus Corona atau Covid-19. Pemeriksaan diprioritaskan terhadap warga...

    Berita Terkait