30.1 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Daerah Klinik Desa, Inovasi Pemprov Jatim dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur...

Klinik Desa, Inovasi Pemprov Jatim dalam Meningkatkan Kapasitas Aparatur Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710 Pasien Covid–19

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Langgar PPKM Darurat, Kades Ini Didenda Rp 48 Ribu

    Banyuwangi, desapedia.id – Bertempat di Kantor Desa, Kepala Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Asmuni menggelar hajatan resepsi pernikahan...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Surabaya, desapedia.id – Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki 7.724 desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melakukan inovasi dan terobosan dalam memperkuat peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pembentukan Klinik Desa di 666 Kecamatan yang ada di Provinsi Jatim.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mohammad Yasin, menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Klinik Desa dikelola oleh dua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di Pemprov Jatim.

    “Pertama, Inspektorat Provinsi Jatim yang kemudian membentuk Klinik Kades Lawas atau Kawal Dana Desa melalui pengawasan. Klinik Kades ini ada di 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jatim,” kata Yasin, belum lama ini.

    Pembentukan Klinik Kades Lawal di setiap Kabupaten ini bertujuan membangun ruang konsultasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan Dana Desa (DD) dengan tujuan mengatasi segala persoalan bantuan keuangan di desa. Selain itu, untuk menghindari kesalahan administrasi pengelolaan keuangan desa dan membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Dana bantuan lainnya dengan baik. Sebab, setiap dana yang diterima harus dipertanggungjawabkan.

    Kedua, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Jatim dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan atau KOMPAK. “Kerjasama keduanya di dalam Klinik Desa ini berbasis di Kecamatan sebagai Pusat Belajar Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PB-PKAD),” jelas Yasin.

    Pusat Belajar PKAD (PB-PKAD) didalam Klinik Desa ini merupakan wadah konsultasi, koordinasi, dan sharing bagi aparatur desa se-Provinsi Jatim. Dari aspek regulasi, PB-PKAD/Klinik Desa di SK-kan oleh Camat. Sedangkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) menjadi koordinator di dalam PB-PKAD/Klinik Desa.

    Di dalam Klinik Desa, Aparatur Desa dapat berkonsultasi ke kecamatan, dan tim kecamatan (Fasbel) dapat turun ke desa sesuai penjadwalan dari desa dalam pendampingan dan pembinaan dan pengawasan (Binwas).

    Kecamatan sebagai Klinik Desa, merumuskan langkah-langkah persiapan, pelaksanaan dan keberlanjutan dalam memperkuat dan meningkatkan kapasitas aparatur desa. Dari aspek persiapan, Camat menetapkan PTPD di tingkat kecamatan sebagai penanggungjawab PBPKAD, PTPD kemudian mengidentifikasi Fasilitator Belajar PBPKAD, menetapkan jenis pelayanan PKAD di kecamatan, menyelenggarakan Bimtek atau Pelatihan kepada Fasbel, dan menyiapkan sarana dan prasarananya.

    Dari aspek pelaksanaan, kecamatan menyiapkan pusat informasi dan pusat pembelajaran di kecamatan, fasbel kemudian menyusun agenda pembinaan dan pengawasan (binwas) di kecamatan.

    Pelaksanaan Binwas ini dapat dilakukan di kecamatan dan di desa. khusus untuk pelaksanaan pembinaan, bentuk Pembinaan yang dilakukan adalah belajar mandiri, konsultasi, pelatihan, dan mentoring. Pelaksanaan selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) rutin PBPKAD di kecamatan. Setelah itu, barulah sosialisasi dan launching PBPKAD.

    Untuk menjaga keberlanjutan Klinik Desa di Kecamatan, Pemerintah Kecamatan menetapkan alokasi anggaran Kecamatan untuk PBPKAD dan menetapkan keberadaan PBPKAD di Kecamatan oleh Bupati.

    “Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Bagian Pemerintahan di Pemerintah Kabupaten melakukan Monev secara rutin. Upaya menjaga keberlanjutan juga dilakukan dengan menyelenggarakan PBPKAD Award tingkat Kabupaten,” tutup Yasin. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 11:20 WIB 11:20 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Pastikan Ruang Isolasi Desa Mampu Tampung 45.710...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ruang isolasi desa mampu menampung...

    Polres Bekasi Bersama Pemdes Mekarwangi Gelar Vaksinasi Covid-19

    Bekasi, desapedia.id - Demi mendukung percepatan vaksinasi di wilayah Kabupaten Bekasi, Polres Bekasi bersama dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Mekarwangi menggelar kegiatan Vaksinasi Presisi yang...

    Tekan Penyebaran Covid-19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk...

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah menggunakan Dana Desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, Dana Desa...

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang...

    Karang Taruna Desa Cijengkol Salurkan Bantuan Sembako untuk Yatim,...

    Bekasi, desapedia.id - Karang Taruna Desa Cijengkol menyalurkan bantuan paket sembako kepada anak-anak yatim, dhuafa dan warga lanjut usia (lansia) yang berada di wilayah...

    Berita Terkait