33.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Kisruh Data BLT Dana Desa Terjadi Karena Perangkat Sistem...

Kisruh Data BLT Dana Desa Terjadi Karena Perangkat Sistem Pendukung Belum Stabil

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Data sejatinya merupakan basis pengambilan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang kini sedang berjalan untuk memperkuat ketahanan ekonomi warga desa penuh sengkarut dan kebingungan para aparatur pemerintah desa.

    Board of Director Pusat Informasi dan Telaah Regional (Pattiro) Rohidin Sudarno menyoroti kekisruhan data yang terjadi dalam menopang pelaksanaan BLT Dana Desa. Kepada desapedia.id, Roi sapaan akrabnya, mengatakan bukan hanya soal data dan masalah lemahnya koordinasi antar kementerian/lembaga di pusat, tetapi juga perangkat sistem pendukung yang belum stabil menjadi penyebab adanya persoalan data dalam pelaksanaan BLT Dana Desa.

    Rohidin menilai semenjak Basis Data Terpadu (BDT) pindah pengelolaannya dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ke Kementerian Sosial (Kemensos), updating atau pemutakhiran data tidak tertangani dengan baik. kondisi ini, lanjut Roi, diperparah dengan pemutakhiran data kini dilakukan secara mandiri oleh Dinas Sosial (Dinsos) di pemerintah daerah.

    “Persoalan data kesejahteraan sosial selalu bermasalah semenjak dipindahkan ke Direktorat Fakir Miskin Kemensos. Semoga persoalan data ini juga bisa clear ya. Pemicu kekisruhan data jelas ada di pusat, daerah menjadi terdampak”, tegasnya.

    Rohidin menuturkan, jika inginkan ada pembenahan maka lakukan pendataan sejenis melalui pemutakhiran atau updating.

    “Data BLT sumbernya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang sebelumnya menggunaka data Basis Data Terpadu (BDT). Kami sudah memprediksi sejak awal akan terjadi persoalan dibasis data seperti yang terjadi saat ini. Begini, ibaratnya masalah ini dimulai dari ukuran cangkir (Kuota BLT), isi cangkir (BLT–nya), dan teko pengisi cangkir (Kebijakan dan Arah BLT). Bagaimana mulai membereskannya? Yaitu paralel. Ukuran cangkir disesuaikan. Tekonya harus merujuk ke teko yang dipakai sebelumnya, dan pengisian air isi cangkir harus disertai menu dan petunjuknya”, ungkap Rohidin. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 14:37 WIB 14:37 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait