33.6 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional KH Ma'ruf Amin Diyakini Mampu Pimpin Dewan Pertimbangan Otonomi...

KH Ma’ruf Amin Diyakini Mampu Pimpin Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) yang menujukkan bahwa pasangan Joko Widodo–KH Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.

    Sejak pengumuman hasil rekapitulasi nasional itu, sejumlah pihak termasuk beberapa kepala negara dari berbagai manca negara telah mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2019–2024.

    Tugas berat untuk 5 tahun kedepan sudah menanti di hadapan Presiden–Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo–KH Ma’ruf Amin. Tak terkecuali bagi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Sesuai ketentuan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Presiden adalah ex officio Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

    Ketua Bidang Kerjasama Antarlembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (BPN Almisbat), Iwan Sulaiman Soelasno mengatakan, DPOD yang dibentuk melalui Perpres nomor 91 tahun 2015 dipimpin oleh wakil presiden sebagai ketua merangkap anggota.

    Salah satu tugas penting DPOD, lanjut Iwan, adalah memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai rancangan kebijakan penataan daerah.

    “DPOD itu memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian dan kajian soal usulan pembentukan atau pemekaran daerah. Walaupun saat ini pemerintah masih moratorium pemekaran daerah, saya yakin demi efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, DPOD dibawah kepemimpinan Wapres KH Ma’ruf Amin akan mencabut moratorium pemekaran daerah tersebut,” tegas Iwan dalam rilis resmi yang diterima Desapedia.id, di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

    Menurutnya, Ma’ruf Amin yang kenyang pengalaman diyakini akan mampu memimpin DPOD terutama yang berkaitan dengan tugas berat ke depannya, yaitu melaksanakan strategi penataan daerah.

    Sebagaimana telah diketahui, amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terutama dalam hal penataan daerah adalah mewajibkan pemerintah pusat menyusun strategi penataan daerah dalam bentuk desain besar penataan daerah (desertada) ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desertada.

    “Kami Optimistis Wapres KH Ma’ruf Amin akan mempertimbangkan 173 Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) yang terdiri dari 16 usul Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi dan 157 usul DOB Kabupaten/Kota menjadi DOB dalam 5 tahun ke depan,” ungkap Iwan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 13:21 WIB 13:21 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait