24.3 C
Jakarta
Rabu, 19 Januari 2022
BerandaDesaKewenangan Menangani Desa Adalah Menteri Dalam Negeri

Kewenangan Menangani Desa Adalah Menteri Dalam Negeri

Nur Rozuqi
Ketua Umum Forum Sekdes Seluruh Indonesia (Forsedeksi), Direktur PusBimtek Palira, dan Ketua Umum DPP LKDN

Rekomendasi

Lainnya

    Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada angka romawi I. Umum, angka 1. Dasar pemikiran, Alenia ke-9 diuraikan:

    “Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedududukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”

    Alenia ini memberi petunjuk bahwa:

    1. Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan menetapkan pengaturan umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    2. Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan menetapkan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    3. Menteri Dalam Negeri yang memiliki kewenangan menetapkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

    Dalam pelaksanaannya, ketiga kewenangan tersebut dilakukan oleh Camat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Pasal 10, Huruf g berkaitan dengan tugas Camat yang berbunyi: “membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;”

    Tidak dibenarkan apabila tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan desa ini dilepaskan oleh Camat atau diserahkan kepada pihak lain. Demikian juga bagi para Pendamping sebagi bagian dari Kemendes tidaklah dibenarkan melakukan kegiatan yang melampaui kewenangannya sebagai pendamping.

    Sedangkan untuk Kementerian Desa tentunya juga tidak dibenarkan apabila:

    1. Menetapkan pengaturan umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    2. Menetapkan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    3. Menetapkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
    Nur Rozuqi
    Ketua Umum Forum Sekdes Seluruh Indonesia (Forsedeksi), Direktur PusBimtek Palira, dan Ketua Umum DPP LKDN

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    4,275,528
    Kasus Positif
    Updated on 19 January 2022 - 22:00 WIB 22:00 WIB

    Terpopuler

    Kades Jangan Bikin Keputusan yang Hanya Menguntungkan Diri dan...

    Yogyakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mendukung penuh Program Desa...

    Berita Terkait