27 C
Jakarta
Selasa, 26 Januari 2021
Beranda Nasional Ketum DPN PPDI: Ada Faktor Budaya dan Ketokohan Kades,...

Ketum DPN PPDI: Ada Faktor Budaya dan Ketokohan Kades, Pelibatan Pemdes Akan Mempermudah Vaksinasi Covid–19 Warga Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    Revisi UU Desa Sudah Teragendakan di Masa Sidang III Tahun 2021, Ini Penjelasan Waka Komite I DPD RI

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga yang tampil sebagai salah satu narasumber pada talkshow...

    Prof Djo: Kalau Hasil Kajian UU Desa Perlu Direvisi, Mengapa Tidak?

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan langsung oleh TV Desa pada...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono kepada desapedia.id pada Sabtu (9/1) mengatakan,  kultural masyarakat desa akan lebih mudah diberikan penjelasan soal Vaksin Covid–19 karena adanya ketokohan Kepala Desa (Kades) dan perangkat Pemerintah Desa (Pemdes) masih benar–benar menjadi panutan kemudian didengar dan dipatuhi oleh warga.

    “Bukan tidak bermaksud mengabaikan tokoh–tokoh di perkotaan, tetapi faktanya Kepala Desa dan perangkat pemerintah desa masih menjadi referensi utama soal apapun bagi warga desa. Termasuk soal vaksin. Kami sangat yakin ketika Satgas Covid–19 melibatkan pemerintah desa, Vaksin Covid–19 akan berjalan sesuai rencana”, tegas Widhi.

    Komentar Widhi Hartono ini menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Sekjen DPP Apdesi), Agung Heri Susanto yang tayang dalam pemberitaan desapedia.id sebelumnya.

    Menurut Agung, peran Pemdes dalam mensukseskan sebuah program nasional yang melibatkan masyarakat adalah sebuah keniscayaan, tidak bisa di pungkiri masyarakat desa tetap menunggu dan percaya apa yang disampaikan aparatur desa atas sebuah program. Sehingga sinergitas koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar bisa berjalan cepat, tepat dan terukur.

    Sebagaimana telah diberitakan disemua media nasional, Ketua Komite Penanganan Covid–19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC–PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, vaksin Covid–19 ini bersifat wajib sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Vaksin di masa wabah ini diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

    Airlangga yang juga Menko Perekonomian ini menambahkan, berdasarkan undang–undang ini, vaksin adalah wajib, kalau tidak diwajibkan akan menimbulkan bahaya pada masyarakat lain. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,012,350
    Kasus Positif
    Updated on 26 January 2021 - 19:00 WIB 19:00 WIB

    Indeks Berita

    Kemendes PDTT dan Kemendagri Tolak Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dalam talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang disiarkan secara langsung oleh TV Desa...

    AWI Ungkap Akar Masalah Triliunan Pupuk Subsidi Menguap

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, 11 Januari 2021 mempertanyakan hasil penyaluran triliunan rupiah melalui...

    AWI Ingatkan Rehabilitasi Mangrove jadi Proyek Bancakan, Bisa Kena...

    Jakarta, desapedia.id – Agraria Watch Indonesia atau AWI mengingatkan pemerintah agar menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam menjalankan kebijakan rehabilitasi mangrove. Keterbukaan, Akuntabilitas, Partisipasi...

    7 Tahun UU Desa: Sekjen Apdesi Usul Saatnya Dievaluasi,...

    Jakarta, desapedia.id – Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang mulai dberlakukan sejak 15 Januari 2014, pelaksanaannya kini telah memasuki usia ke 7....

    Hadir Bareng di Peringatan 7 Tahun UU Desa, Ini...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fernando Sinaga menghadiri secara langsung peringatan 7 tahun UU Nomor...

    Berita Terkait