25.9 C
Jakarta
Sabtu, 16 Mei 2020
Beranda Nasional Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan...

Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan Melalui Musdes

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – setelah hampir sebulan berjalan, kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desa-desa masih saja menyisakan masalah terutama di kalangan Kepala Desa dan jajaran aparaturnya di Pemerintah Desa.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Apdesi, Dr. Sindawa Tarang dalam rilisnya yang dikirimkan kepada desapedia.id hari ini (5/5).

    Menurut Bung ST, panggilan akrabnya, program Bansos Kemensos seperti BLT, PKH dan BPNT, dan Rastra telah menimbulkan masalah dihampir seluruh desa di Indonesia. Bahkan, lanjutnya, Pemerintah desa dan jajarannya menjadi bulan–bulanan masyarakat desa, terus dicaci maki warga desa bahkan sampai ada yang diberikan mosi tidak percaya oleh masyarakatnya sendiri.

    “Karena Masyarakat menuduh keputusan siapa yang layak menerima Bansos sepenuhnya ada di kepala desa”, keluhnya.

    Sindawa menjelaskan, soal data ini, ada temuan Kades misalnya seorang ASN terdaftar sebagai penerima bansos, ada yang sudah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu bahkan beberapa puluh tahun lalu terdaftar sebagai penerima bansos.

    “Ini tidak bisa diubah oleh Kades. Yang sangat membutuhkan malah tidak ada namanya. Ini menjadikan kerja–kerja pemerintah desa menjadi tidak efektif dan efesien”, ujar Bung ST.

    Sindawa menyarankan sebaiknya penerima bansos berdasarkan data yang diputuskan ditingkat desa melalui musyawarah desa (musdes) sebagai forum tertinggi warga desa. kemudian, saran Sindawa, Kemensos harusnya cukup siapkan petunjuk teknis saja tentang penentuan penerima bansos berdasarkan hasil Musdes.

    “Juknis itu mengatur soal Musdes yang harus dihadiri oleh Pemdes, BPD, LPM Desa dan tokoh masyarakat. Soal tokoh masyarakat ini juga sering salah dipahami oleh Kades, banyak Kades mengajak orang–orang terdekatnya sebagai tokoh masyarakat. Karena itu hal ini perlu diperjelas di juknis. Sebaiknya tokoh itu adalah mantan Kades yang masih berdomisili di desa itu, mantan kepala dusun, mantan perangkat, ASN, TNI, mantan anggota DPRD dan tokoh agama”, lanjutnya.

    Sindawa yakin bahwa kisruh data yang berdampak pada kinerja Pemdes dalam menyalurkan bansos ini dipengaruhi oleh masih kuatnya ego sektoral di Pemkab dan pemerintah pusat.

    “Sejak dulu data dari Kementerian Sosial tidak pernah akurat dalam hal pemberian bantuan program apapun yang langsung ke desa. Saya pertegas bahwa berikan kewenangan kepada desa melalui musyawarah desa dengan mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Kisruh Data BLT Dana Desa Terjadi Karena Perangkat Sistem...

    Jakarta, desapedia.id – Data sejatinya merupakan basis pengambilan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang kini sedang berjalan untuk memperkuat ketahanan...

    Berita Terkait