27.1 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan...

Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan Melalui Musdes

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – setelah hampir sebulan berjalan, kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desa-desa masih saja menyisakan masalah terutama di kalangan Kepala Desa dan jajaran aparaturnya di Pemerintah Desa.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Apdesi, Dr. Sindawa Tarang dalam rilisnya yang dikirimkan kepada desapedia.id hari ini (5/5).

    Menurut Bung ST, panggilan akrabnya, program Bansos Kemensos seperti BLT, PKH dan BPNT, dan Rastra telah menimbulkan masalah dihampir seluruh desa di Indonesia. Bahkan, lanjutnya, Pemerintah desa dan jajarannya menjadi bulan–bulanan masyarakat desa, terus dicaci maki warga desa bahkan sampai ada yang diberikan mosi tidak percaya oleh masyarakatnya sendiri.

    “Karena Masyarakat menuduh keputusan siapa yang layak menerima Bansos sepenuhnya ada di kepala desa”, keluhnya.

    Sindawa menjelaskan, soal data ini, ada temuan Kades misalnya seorang ASN terdaftar sebagai penerima bansos, ada yang sudah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu bahkan beberapa puluh tahun lalu terdaftar sebagai penerima bansos.

    “Ini tidak bisa diubah oleh Kades. Yang sangat membutuhkan malah tidak ada namanya. Ini menjadikan kerja–kerja pemerintah desa menjadi tidak efektif dan efesien”, ujar Bung ST.

    Sindawa menyarankan sebaiknya penerima bansos berdasarkan data yang diputuskan ditingkat desa melalui musyawarah desa (musdes) sebagai forum tertinggi warga desa. kemudian, saran Sindawa, Kemensos harusnya cukup siapkan petunjuk teknis saja tentang penentuan penerima bansos berdasarkan hasil Musdes.

    “Juknis itu mengatur soal Musdes yang harus dihadiri oleh Pemdes, BPD, LPM Desa dan tokoh masyarakat. Soal tokoh masyarakat ini juga sering salah dipahami oleh Kades, banyak Kades mengajak orang–orang terdekatnya sebagai tokoh masyarakat. Karena itu hal ini perlu diperjelas di juknis. Sebaiknya tokoh itu adalah mantan Kades yang masih berdomisili di desa itu, mantan kepala dusun, mantan perangkat, ASN, TNI, mantan anggota DPRD dan tokoh agama”, lanjutnya.

    Sindawa yakin bahwa kisruh data yang berdampak pada kinerja Pemdes dalam menyalurkan bansos ini dipengaruhi oleh masih kuatnya ego sektoral di Pemkab dan pemerintah pusat.

    “Sejak dulu data dari Kementerian Sosial tidak pernah akurat dalam hal pemberian bantuan program apapun yang langsung ke desa. Saya pertegas bahwa berikan kewenangan kepada desa melalui musyawarah desa dengan mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 21:52 WIB 21:52 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait