29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan...

Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan Melalui Musdes

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – setelah hampir sebulan berjalan, kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desa-desa masih saja menyisakan masalah terutama di kalangan Kepala Desa dan jajaran aparaturnya di Pemerintah Desa.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP Apdesi, Dr. Sindawa Tarang dalam rilisnya yang dikirimkan kepada desapedia.id hari ini (5/5).

    Menurut Bung ST, panggilan akrabnya, program Bansos Kemensos seperti BLT, PKH dan BPNT, dan Rastra telah menimbulkan masalah dihampir seluruh desa di Indonesia. Bahkan, lanjutnya, Pemerintah desa dan jajarannya menjadi bulan–bulanan masyarakat desa, terus dicaci maki warga desa bahkan sampai ada yang diberikan mosi tidak percaya oleh masyarakatnya sendiri.

    “Karena Masyarakat menuduh keputusan siapa yang layak menerima Bansos sepenuhnya ada di kepala desa”, keluhnya.

    Sindawa menjelaskan, soal data ini, ada temuan Kades misalnya seorang ASN terdaftar sebagai penerima bansos, ada yang sudah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu bahkan beberapa puluh tahun lalu terdaftar sebagai penerima bansos.

    “Ini tidak bisa diubah oleh Kades. Yang sangat membutuhkan malah tidak ada namanya. Ini menjadikan kerja–kerja pemerintah desa menjadi tidak efektif dan efesien”, ujar Bung ST.

    Sindawa menyarankan sebaiknya penerima bansos berdasarkan data yang diputuskan ditingkat desa melalui musyawarah desa (musdes) sebagai forum tertinggi warga desa. kemudian, saran Sindawa, Kemensos harusnya cukup siapkan petunjuk teknis saja tentang penentuan penerima bansos berdasarkan hasil Musdes.

    “Juknis itu mengatur soal Musdes yang harus dihadiri oleh Pemdes, BPD, LPM Desa dan tokoh masyarakat. Soal tokoh masyarakat ini juga sering salah dipahami oleh Kades, banyak Kades mengajak orang–orang terdekatnya sebagai tokoh masyarakat. Karena itu hal ini perlu diperjelas di juknis. Sebaiknya tokoh itu adalah mantan Kades yang masih berdomisili di desa itu, mantan kepala dusun, mantan perangkat, ASN, TNI, mantan anggota DPRD dan tokoh agama”, lanjutnya.

    Sindawa yakin bahwa kisruh data yang berdampak pada kinerja Pemdes dalam menyalurkan bansos ini dipengaruhi oleh masih kuatnya ego sektoral di Pemkab dan pemerintah pusat.

    “Sejak dulu data dari Kementerian Sosial tidak pernah akurat dalam hal pemberian bantuan program apapun yang langsung ke desa. Saya pertegas bahwa berikan kewenangan kepada desa melalui musyawarah desa dengan mengikuti petunjuk teknis dari pemerintah”, ungkapnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait