25.2 C
Jakarta
Senin, 8 Maret 2021
Beranda Nasional Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari APBN dan Pelaksanaannya Tanpa Mengacu pada UU Desa Patut Diduga Tidak Pancasilais

Rekomendasi

Lainnya

    Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari...

    Di Talkshow Kades Iwan TV Desa, Wakil Mendes PDTT Ingatkan Soal Musdes Sebagai Forum Demokrasi Tertinggi Di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan edisi 14 yang tayang secara langsung di TV...

    PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes Dorong Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital di Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)....

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid–19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

    Pasal 28 angka 8 di UU tersebut berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ini.

    Menurut Sindawa, siapapun yang berniat menghilangkan dana Desa dari APBN dan melaksanakannya tanpa mengacu pada ketentuan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka patut diduga tidak Pancasilais dan tidak melaksanakan UUD secara konsekuen, karena dengan dana desa yang pelaksanaannya mengacu pada UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kita dapat memajukan kesejahteraan umum serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Apabila dana Desa dihilangkan dan pelaksanaannya tidak lagi mengacu pada UU Desa maka kemungkinan besar akan ada aksi  protes besar-besaran dari para pemangku kepentingan termasuk aparatur pemerintahan desa, terutama Apdesi bersama jajarannya”, tegas Bung ST, sapaan akrabnya.

    Sindawa mengatakan, dengan Dana Desa yang pelaksanaannya sesuai UU Desa telah terbukti sejauh ini menciptakan kesejahteraan umum dan pemerataan pembangunan yang dapat berjalan dengan baik. Semua pihak di Pusat mestinya sadar bahwa dengan kemajuan dan kesejahteraan desa merupakan kemajuan dan kesejahteraan bangsa itu sendiri karena apabila semua desa sudah maju dan sejahtera maka otomatis kecamatan maju, kabupaten maju dan sejahtera begitu seterusnya, mengingat mayoritas wilayah dan rakyat Indonesia ada di perdesaan.

    “Pelaksanaan Dana Desa sesuai UU Desa sudah terbukti, yaitu mampu mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan ekonomi lemah di desa. Pembangunan infrastruktur dan perekonomian didesa harusnya diperkuat sebagai pondasi bangsa. Karena itu Apdesi mendesak pemerintah kembalikan pelaksanaan Dana Desa sesuai amanat pasal 72 UU Desa, bukan UU nomor 2 tahun 2020 ini”, tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,379,662
    Kasus Positif
    Updated on 8 March 2021 - 03:16 WIB 03:16 WIB

    Indeks Berita

    Gus Menteri Minta Digitalisasi Arsip Kemendes PDTT

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyambangi Perpustakaan Kementerian Desa PDTT yang...

    Mendes PDTT Minta Kades untuk Aktif Cegah Karhutla

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara...

    Pemerintah Ingin Pengurus BUMDes Raih Gelar Sarjana, Kadis PMPD...

    Jakarta, desapedia.id – Mengingat tantangan besar yang akan dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan kebijakan tentang afirmasi...

    60 Persen Pengurus BUMDes Hanya Lulusan SMA

    Jakarta, desapedia.id – Ditengah pekan ini (16/2), Kementerian Dalam negeri merilis data tentang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa atau...

    8 Persen Desa Sudah Terima Dana Desa

    Jakarta, desapedia – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 72 triliun yang...

    Berita Terkait