Beranda Nasional Ketum Apdesi kepada Mendagri: Segera Revisi Permendagri Tentang Pilkades...

Ketum Apdesi kepada Mendagri: Segera Revisi Permendagri Tentang Pilkades dan Tegur Bupati yang Menunda Pilkades Melebihi Batas Ketentuan yang Ada

Rekomendasi

Lainnya

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    SOKSI Luncurkan Program Nasional Beasiswa 1000 Sarjana

    Jakarta, desapedia.id – Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia setiap orang dan bangsa yang amat penting untuk masa depan...

    Publik Jangan Sinis Dulu Mensikapi Kantor Desa Mirip Istana Merdeka

    Jakarta, desapedia.id - Akhir–akhir ini publik digegerkan dengan sebuah bangunan Kantor Desa yang tampak bagian depannya mirip dengan Istana...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua umum DPP APDESI Dr. H Sindawa Tarang SH MM MH mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 65 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades.

    Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 akan digelar 5.996 Pilkades di seluruh desa–desa di Indonesia yang ada di 86 Kabupaten.

    Menurut Bung ST, panggilan akrabnya, revisi Permendagri sejatinya mencakup tentang pentingnya pengaturan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah timbulnya klaster baru penularan Covid–19, termasuk pemberian sanksi bagi yang mengabaikan protokoler kesehatan tersebut.

    “Hal lain yang penting dalam Permendagri yang harus direvisi tersebut adalah soal proses pencalonan sampai pelantikan agar diatur dengan tegas dan tidak menimbulkan multi tafsir terkait pasal–pasal dan ayat–ayat, misalnya pasal tentang penetapan jumlah calon kepala Desa paling banyak 5 calon. Selama Ini banyak diakal–akalin utk menggugurkan bakal calon yang tidak diinginkan oleh elit politik di desa tersebut. Karena itu kami di Apdesi mendesak kedepan seorang bakal calon, dicalonkan secara tertulis paling sedikit 20 persen dari jumlah pemilih desa setempat, sehingga ini dapat memenuhi ketentuan maksimum 5 orang calon secara alamiah dan demokratis”, tegasnya.

    Pernyataan Sindawa Tarang ini disampaikan saat dirinya mengikuti kegiatan Webinar tentang Pilkades yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Pemdes Kemendagri) pada Senin (2/11).

    Bung ST juga mengharapkan Mendagri agar memberikan teguran ataupun sanksi keras dan tegas kepada Pemerintah Kabupaten yang menunda Pilkades lebih dari batasan ketentuan yang ada.

    Sebagaimana pernah diwartakan oleh desapedia.id pada Agustus lalu, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Nata Irawan pernah menyatakan: “Tahun 2020 ini tidak boleh ada Pilkades. Karena masih pandemi Covid-19. Maka mari kita semua sukseskan Pilkada Serentak 2020 sebagaimana yang telah diarahkan oleh Pak Mendagri. Pilkades tunda sampe selesai pilkada serentak”.

    Terkait pelaksanaan Pilkades Serentak, sebagaimana pernah diwartakan desapedia.id pada medio Maret 2020, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sesungguhnya telah menerbitkan Surat Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Surat yang bernomor  141/2577/SJ itu ditujukan kepada  Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. (Red)

    Belangganan Newsletter

    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    506,302
    Kasus Positif
    Updated on 24 November 2020 - 20:02 WIB 20:02 WIB

    Indeks Berita

    Wamen Budi Arie Gelorakan Kepemimpinan Perempuan dalam Pembangunan Desa

    Karawang, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) , Budi Arie Setiadi melakukan kunjungan...

    Rancangan PP BUMDes Turunan UU Ciptaker Sudah 100 Persen

    Lumajang, desapedia.id – Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Jumat (13/11) lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT),...

    Ini Perkembangan Penggunaan Dana Desa Per 10 November 2020

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam siaran persnya Rabu (11/11) di Jakarta, menjelaskan tentang...

    Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua BPK  Agung Firmansyah Sampurna saat membacakan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2020 serta penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode...

    Bakti Kominfo Ungkap Kendala Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga dalam Program...

    Jakarta, desapedia.id – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Informasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap berbagai kendala yang dihadapinya selama ini terkait koordinasi lintas...

    Berita Terkait