28.1 C
Jakarta
Kamis, 9 Juli 2020
Beranda Daerah Ketua Papdesi Sulut: 50 Persen Desa di Sulut Sudah...

Ketua Papdesi Sulut: 50 Persen Desa di Sulut Sudah Gunakan Dana Desa untuk Covid–19

Rekomendasi

Lainnya

    Apdesi Kalteng Desak Pembangunan Food Estate Perhatikan Kearifan Budaya Lokal dan Partisipasi Masyarakat Desa  

    Palangkaraya, desapedia.id – Saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah minggu lalu (27/6), Menteri Koordinator...

    Panwascam Setu Gelar Pelatihan dan Bimtek untuk Panwaslu Desa

    Bekasi, desapedia.id - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Setu menggelar pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Panitia Pengawas...

    Cerita Pendamping Desa di Purbalingga Mengawal Validasi Penerima BLT Dana Desa Melalui Musdesus

    Purbalingga, Desapedia.id – Musyawarah Desa (Musdes) adalah forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua DPD Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Provinsi Sulawesi Utara, Badriyah dalam wawancaranya dengan desapedia.id hari ini (27/4) mengungkapkan dari 1507 desa yang ada di Sulawesi Utara, 50 persennya sudah menggunakan dana desa tahap pertama untuk menanggulangi Covid–19 di desanya masing–masing.

    “50 persen desa di Provinsi Sulut sudah menggunakan dana desanya. Soal video Bupati Bolaang Mongondow Timur yang viral, ya beliau itu sudah berbuat banyak untuk masyarakatnya, demi kemanusiaan akibat Pandemi Covid–19 yang melanda kita semua. Kami berharap pusat segera merespon”, tegasnya.

    Sebagaimana telah diketahui bersama, Dana Desa tahun 2020 yang bersumber dari APBN ini difokuskan untuk penanganan Covid–19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

    Sekalipun demikian, Badriyah berharap Menteri Desa PDTT juga mempertimbangkan surat dari DPP Papdesi yang memberikan masukan terkait kemudahan dan penyederhanaan pelaksanaan dana desa khususnya untuk BLT.

    “Mudah–mudahan Bapak Menteri Desa bisa mempertimbangkan usulan–usulan DPP Papdesi ini karena dampak Covid sangat di rasakan oleh masyarakat”, ujar Badriyah melalui aplikasi pesan singkat kepada desapedia.id.

    Sebelumnya, seperti yang diwartakan oleh desapedia.id, DPP Papdesi memberikan masukan kepada Menteri Desa PDTT terkait pelaksanaan BLT Dana Desa.

    Dalam surat tersebut, salah satu tuntutan DPP Papdesi adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menentukan Kriteria miskin melalui musyawarah desa apabila 14 kriteria miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian tidak ada yang terpenuhi oleh warga desa atau sangat minim yang memenuhi 14 Kriteria miskin. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    68,079
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Penjelasan Kemendes PDTT Soal Dugaan Penyelewengan BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Mekanisme penyelesaian persoalan dalam proses penyaluran Dana Desa telah dibuat oleh Kemendes PDTT, yaitu melalui call...

    Hasil Sidak Penyaluran BLT Dana Desa di Banten: Pemkab...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari...

    Pemkab Landak Mulai Salurkan BLT Dana Desa

    Landak, desapedia.id – Pemerintah Kabupaten Landak mulai melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai  Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp 600 ribu/KK. Acara pelaunchingan BLT dilakukan...

    Regulasi Terlambat, Separuh dari 224 Desa di Purbalingga Belum...

    Purbalingga, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan salah satu kegiatan prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang diperuntukan bagi penduduk miskin...

    Menjadi Provinsi dengan Penyaluran BLT Dana Desa Paling Rendah,...

    Palangka Raya, desapedia.id – Berdasarkan catatan perkembangan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Berita Terkait