25.2 C
Jakarta
Senin, 8 Maret 2021
Beranda Parlemen Ketua Komite I DPD RI Usul Pemerintah Segera Terbitkan...

Ketua Komite I DPD RI Usul Pemerintah Segera Terbitkan PP Kedaruratan Kesehatan

Rekomendasi

Lainnya

    Terima Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Bamsoet Dorong Optimalisasi BUMDes

    Jakarta, desapedia.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan masa depan Indonesia tidak lagi berada di perkotaan. Melainkan di...

    Komite I DPD RI Sambangi Gus Menteri, Bahas Apa Ya?  

    Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambangi Kantor Kementerian...

    Masuki Masa Reses, Komite I DPD RI Akan Dengarkan Aspirasi Soal SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi memasuki masa reses pada 12 Februari sampai 7...

    Jakarta, Desapedia.id – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak persoalan dan diperkirakan akan masih berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Dalam situasi ini, saatnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

    “Hal ini mendesak dilakukan agar pada saatnya koordinasi pelaksanaan penanganan Covid-19 dapat segera ditindak lanjuti,” kata Ketua Komite I DPD RI Teras Narang, dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id, di Jakarta, Senin (30/3/2020).

    PP tersebut, lanjut Teras, akan memberikan panduan bagi pemerintah pusat hingga daerah dalam mengambil langkah yang diperlukan termasuk penerapan Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sehingga tak ada wilayah yang membangun tafsir terpisah dari aturan hukum yang ada agar tidak menimbulkan persoalan kemudian.

    “Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan penerbitan Peraturan Pemerintah merujuk UU Kekarantinaan Kesehatan mesti segera dilakukan dalam situasi mendesak ini, agar ada payung hukum penanganan pendemi secara bersama. Sembari pemerintah pusat menyiapkan langkah kerja terukur dan terstruktur bersama pemerintah daerah, dalam melindungi serta memenuhi hak dasar masyarakat” ujarnya.

    Teras berpandangan bahwa dalam situasi ini, pemerintah pusat maupun daerah mesti seirama membangun langkah yang sinergis. Mengutamakan keselamatan dan perlindungan kesehatan masyarakat secara terpadu lewat aturan yang ditaati bersama oleh semua pihak. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, mesti mengingatkan bupati dan walikota agar tidak gegabah dalam mengambil langkah serta sesuai arahan pemerintah pusat dan Undang-Undang.

    Komunikasi intensif dan berkala serta koordinasi yang lintas sektoral perlu dibangun, termasuk memastikan ada mekanisme perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Termasuk diantaranya bila akhirnya pemerintah menempuh opsi Karantina Wilayah, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut. Termasuk kewajiban pemenuhan hak dasar seperti pangan hingga kesehatan. Hal ini tentu saja tidak akan mudah bila realokasi anggaran baik lewat APBN maupun APBD tidak disinergikan bersama.

    “Realokasi anggaran di pusat maupun daerah, mesti diprioritaskan bagi perlindungan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

    Tak lupa pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut mendukung dengan cara masing-masing.
    Pelaku usaha didorong untuk mendukung pemerintah terutama dalam memastikan agar para pekerja tetap mendapat haknya demi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Selain itu bisa dilakukan lewat bentuk lain seperti dukungan terhadap pemenuhan APD tim kesehatan yang masih terbatas sejauh ini.

    Sementara itu masyarakat didorong untuk menjaga semangat gotong royong sebagai modal menghadapi kemungkinan karantina wilayah. Saluran komunikasi antar warga dengan dukungan perangkat desa dan aparat keamanan mesti dibangun untuk menghadapi situasi ini.

    “Semangat kebersamaan,semangat gotong royong menjadi kunci bersama saat ini dalam menghadapi penyebaran Covid-19,” tutup Teras. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,379,662
    Kasus Positif
    Updated on 8 March 2021 - 02:16 WIB 02:16 WIB

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI dan Mendagri Sepakati Pemekaran Provinsi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual dengan Menteri...

    Komite I DPD RI Sambangi Gus Menteri, Bahas Apa...

    Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambangi Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan...

    Revisi UU Otsus Papua Terbatas Tiga Pasal, Ketua Komite...

    Jakarta, desapedia.id – Rencana pembahasan draft perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus) diharapkan tidak hanya...

    Sandiaga Uno Berkantor di Bali, Wakil Ketua DPD RI:...

    Jakarta, desapedia.id – Keinginan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk berkantor sebulan sekali di Bali mendapat respon senator muda asal daerah pemilihan...

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas perubahan...

    Berita Terkait