29.7 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Parlemen Ketua Komite I DPD RI Usul Pemerintah Segera Terbitkan...

Ketua Komite I DPD RI Usul Pemerintah Segera Terbitkan PP Kedaruratan Kesehatan

Rekomendasi

Lainnya

    9 Mantan Kades Berhasil Lolos ke DPRD Kabupaten Nias

    Gido, desapedia.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias resmi menetapkan 25 orang calon legislatif terpilih hasil pemilihan legislatif...

    DPR Terus Mendorong Kedua PP Pemekaran Daerah Segera Diterbitkan

    Jakarta, desapedia.id - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebagaimana dikutip dari media cetak nasional hari...

    Ketua Komite I DPD RI: Jangan Pangkas Dana Desa, Alihkan Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Penanganan Covid-19

    Jakarta, desapedia.id - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid-19, melakukan kerja-kerja...

    Jakarta, Desapedia.id – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan banyak persoalan dan diperkirakan akan masih berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Dalam situasi ini, saatnya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai produk hukum turunan dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

    “Hal ini mendesak dilakukan agar pada saatnya koordinasi pelaksanaan penanganan Covid-19 dapat segera ditindak lanjuti,” kata Ketua Komite I DPD RI Teras Narang, dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id, di Jakarta, Senin (30/3/2020).

    PP tersebut, lanjut Teras, akan memberikan panduan bagi pemerintah pusat hingga daerah dalam mengambil langkah yang diperlukan termasuk penerapan Karantina Wilayah maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sehingga tak ada wilayah yang membangun tafsir terpisah dari aturan hukum yang ada agar tidak menimbulkan persoalan kemudian.

    “Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat dan penerbitan Peraturan Pemerintah merujuk UU Kekarantinaan Kesehatan mesti segera dilakukan dalam situasi mendesak ini, agar ada payung hukum penanganan pendemi secara bersama. Sembari pemerintah pusat menyiapkan langkah kerja terukur dan terstruktur bersama pemerintah daerah, dalam melindungi serta memenuhi hak dasar masyarakat” ujarnya.

    Teras berpandangan bahwa dalam situasi ini, pemerintah pusat maupun daerah mesti seirama membangun langkah yang sinergis. Mengutamakan keselamatan dan perlindungan kesehatan masyarakat secara terpadu lewat aturan yang ditaati bersama oleh semua pihak. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, mesti mengingatkan bupati dan walikota agar tidak gegabah dalam mengambil langkah serta sesuai arahan pemerintah pusat dan Undang-Undang.

    Komunikasi intensif dan berkala serta koordinasi yang lintas sektoral perlu dibangun, termasuk memastikan ada mekanisme perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Termasuk diantaranya bila akhirnya pemerintah menempuh opsi Karantina Wilayah, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut. Termasuk kewajiban pemenuhan hak dasar seperti pangan hingga kesehatan. Hal ini tentu saja tidak akan mudah bila realokasi anggaran baik lewat APBN maupun APBD tidak disinergikan bersama.

    “Realokasi anggaran di pusat maupun daerah, mesti diprioritaskan bagi perlindungan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

    Tak lupa pihaknya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut mendukung dengan cara masing-masing.
    Pelaku usaha didorong untuk mendukung pemerintah terutama dalam memastikan agar para pekerja tetap mendapat haknya demi pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Selain itu bisa dilakukan lewat bentuk lain seperti dukungan terhadap pemenuhan APD tim kesehatan yang masih terbatas sejauh ini.

    Sementara itu masyarakat didorong untuk menjaga semangat gotong royong sebagai modal menghadapi kemungkinan karantina wilayah. Saluran komunikasi antar warga dengan dukungan perangkat desa dan aparat keamanan mesti dibangun untuk menghadapi situasi ini.

    “Semangat kebersamaan,semangat gotong royong menjadi kunci bersama saat ini dalam menghadapi penyebaran Covid-19,” tutup Teras. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang...

    Pandangan Komite I DPD RI terhadap RUU Omnibus Law

    Jakarta, desapedia.id – Jelang digelarnya Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting Komite I DPD RI membahas RUU Omnibus Law pada hari ini...

    Komite I DPD RI Gelar RDPU Bahas Dampak Pandemi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI pada hari ini (23/4) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar diantaranya Profesor Dr. Djohermansyah...

    5 Kesimpulan Setelah 4 Jam Raker Lewat Vidcon Komite...

    Jakarta, desapedia.id – Rapat Kerja (Raker) antara Komite I DPD RI dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar...

    Komite I DPD RI Gelar RDPU Melalui Vidcon dengan...

    Jakarta, desapedia.id – komite I DPD RI, Senin (20/4) pagi ini menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU) dengan sejumlah pakar yang terdiri dari Dr....

    Berita Terkait