29.9 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Desa Ketua Komite I DPD RI: Soal BUMDes Masih Perlu...

Ketua Komite I DPD RI: Soal BUMDes Masih Perlu Dikaji, Perkuat UU Desa Atau Perlu Payung Hukum Baru

Rekomendasi

Lainnya

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Panitia Perancang Undang – Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) pada Rabu (15/1) lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Ketua Komite I DPD RI yang juga anggota PPUU, Agustin Teras Narang mengemukakan pendapatnya terkait rencana PPUU DPD RI yang akan menyusun Rancangan Undang – Undang Badan Usaha Milik Desa ( RUU BUMDes).

    Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah ini menilai diperlukan kajian tentang perlunya pengaturan BUMDes.

    Kajian tersebut, lanjut Teras, terkait perlunya dibuatkan dalam sebuah payung hukum baru atau cukup untuk memperkuat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya sudah mengatur tentang BUMDes.

    Selain itu, Teras menekankan perlunya ditentukan desa-desa yang memiliki BUMDes dengan kualitas yang baik sebagai percontohan.

    “Desa yang berhasil dalam mengembangkan BUMDes dapat menjadi contoh kajian dalam menentukan kerangka aturan dalam RUU ini,” ungkapnya.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Berita Terkait