28 C
Jakarta
Rabu, 3 Maret 2021
Beranda Parlemen Ketua Komite I DPD RI: Jangan Pangkas Dana Desa,...

Ketua Komite I DPD RI: Jangan Pangkas Dana Desa, Alihkan Anggaran PUPR dan Alutsista untuk Penanganan Covid-19

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Sambangi Gus Menteri, Bahas Apa Ya?  

    Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambangi Kantor Kementerian...

    Masuki Masa Reses, Komite I DPD RI Akan Dengarkan Aspirasi Soal SDGs Desa

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi memasuki masa reses pada 12 Februari sampai 7...

    DPR Terus Mendorong Kedua PP Pemekaran Daerah Segera Diterbitkan

    Jakarta, desapedia.id - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sebagaimana dikutip dari media cetak nasional hari...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid-19, melakukan kerja-kerja pemantauan dalam upaya memastikan terjaganya kepentingan publik serta masyarakat di daerah. Salah satunya, meminta pemerintah untuk secara bijaksana melakukan penyesuaian anggaran demi mendukung penanganan Covid-19.

    “Saya meminta agar pemerintah menimbang anggaran Kementerian PUPR dan belanja alutsista, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid-19”, ujar Ketua Komite I DPD RI, Dr. Teras Narang pada Senin (23/03).

    Pihaknya pun mengingatkan agar Kementerian Keuangan tidak memangkas Anggaran Dana Desa, sebab dalam situasi saat ini, dana tersebut justeru akan sangat bermanfaat bagi desa. Khususnya untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan Covid-19.

    Pria yang pernah menjabat Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini pun meminta agar pemerintah menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat dalam situasi saat ini. Hal ini juga sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat akan peran dana desa bagi kepentingan publik.

    Secara khusus pihaknya juga meminta agar setiap unsur pimpinan daerah juga agar melakukan hal yang sama mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran Covid-19. Diantaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD agar lebih tanggap pada penanganan Covid-19.

    “Dalam hal ini, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat, agar melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada” dorongnya.

    Terlebih dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan. Ketersediaan APD hingga fasilitas kesehatan yang memadai, perlu jadi perhatian pemerintah agar tak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya.

    Teras Narang menyesalkan beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat harus meninggal karena situasi ini. Untuk itu pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

    Selain itu, pihaknya mendorong agar perlu juga dilakukan pengawasan terpadu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat RT. Sebab masyarakat pada tingkat desa hingga RT perlu lebih sigap menyikapi situasi ini, agar tak justru menimbulkan kepanikan.

    “Semangat gotong royong masyarakat perlu didorong oleh pemerintah daerah, agar mata rantai penyebaran Covid-19 dapat segera kita putus,” tandasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,353,834
    Kasus Positif
    Updated on 3 March 2021 - 21:24 WIB 21:24 WIB

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI dan Mendagri Sepakati Pemekaran Provinsi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual dengan Menteri...

    Komite I DPD RI Sambangi Gus Menteri, Bahas Apa...

    Jakarta, desapedia.id – Sejumlah pimpinan dan anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyambangi Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan...

    Revisi UU Otsus Papua Terbatas Tiga Pasal, Ketua Komite...

    Jakarta, desapedia.id – Rencana pembahasan draft perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus) diharapkan tidak hanya...

    Sandiaga Uno Berkantor di Bali, Wakil Ketua DPD RI:...

    Jakarta, desapedia.id – Keinginan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk berkantor sebulan sekali di Bali mendapat respon senator muda asal daerah pemilihan...

    Fernando Sinaga dan Teras Narang Kompak Minta Kajian Mendalam...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui virtual meeting, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas perubahan...

    Berita Terkait