25.8 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional Ketua Komite I DPD RI Desak Pemerintah Segera Cairkan...

Ketua Komite I DPD RI Desak Pemerintah Segera Cairkan Dana Desa Tahap Pertama

Ketua Komite I DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang, mendesak pemerintah segera mencairkan dana desa tahap pertama. Senada dengan hal tersebut Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar pun meminta kepala daerah untuk memproses pengajuan dana desa maksimal seminggu

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI Desak DPD RI Bertindak

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam wawancaranya dengan beberapa media online nasional hari ini (8/4), Ketua komite I DPD RI, Dr. Agustin Teras Narang mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera mencairkan Dana Desa diseluruh Indonesia.

    Desakan mantan Gubernur Kalteng dua periode ini dilatarbelakangi agar bisa segera direalokasi untuk penggunaan penanggulanan Covid–19 dan memperkuat daya beli masyarakat desa.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Daerah untuk percepat proses pengajuan Dana Desa.

    “Saya minta Bupati dan Walikota segera proses pengajuan Dana Desa maksimal seminggu,” katanya di Jakarta, Rabu (8/4).

    Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan Dana desa bisa digunakan desa untuk menanggulangi covid-19, baik untuk pencegahan maupun penanganan pandemi global ini.

    “Arahan Bapak Presiden untuk segera dilakukan percepatan pencairan Dana Desa. Untuk itu, kami imbau kepada Kepala Daerah, agar sesegera mungkin melakukan langkah-langkah pencairan dana desa untuk penanganan dan penanggulangan dampak Covid-19,” ujarnya.

    Menteri Desa menuturkan, Dana Desa tidak maksimal penyalurannya ke desa karena ada sejumlah persoalan yang terjadi, antara lain masih ada beberapa daerah yang belum menetapkan Perbup/Perwali tentang tata cara pembagian dan penetepan rincian Dana Desa dan ini menghambat penyelesaian APBDes.

    Kedua, ada sejumlah Kepala Daerah belum menerbitkan Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa dan ini menghambat Desa yang telah memenuhi syarat untuk menerima penyaluran Dana Desa tahap I.

    Problem lain yang dihadapi untuk percepatan pencairan Dana Desa adalah kecepatan KPPN dalam proses penyelesaian penyaluran Dana Desa ke rekening desa.

    Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Taufiq Madjid menambahkan, keterlambatan penyaluran Dana Desa juga karena proses pencairan masing-masing daerah berbeda.

    “Ada yang cepat, ada juga yang terlambat, bahkan sampai ada yang satu minggu. Ada yang sampai puluhan desa per hari. Namun ada juga yang membatasi proses penyelesaian penyaluran sampai satu minggu. Ini juga jadi problem tersendiri,” ujarnya.

    Terkait permasalahan ini, Dijen PPMD telah berkirim surat ke Dirjen Perbendahaaran Kementerian Keuangan akhir Maret lalu agar pencairan dana desa dipercepat.

    “Saya sudah berkirim surat ke Dirjen Perbendahaan 31 Maret,” lanjut Taufiq.

    Selain itu, kata Taufiq, ada 31 daerah yang belum menyelesaikan perbup/perwali tentang rincian dana desa untuk tiap desa.

    “Dan ada 64 daerah yang belum membuat surat kuasa pemindahbukuan dana desa ke KPPN,” ujarnya.

    Data yang dihimpun oleh Kemendes PDTT menunjukkan, Dana Desa yang tersalur ke Rekening Kas Desa (RKDes) per 7 April 2020 mencapai Rp 8,4 triliun atau 12 persen dari pagu Rp72 triliun.

    Padahal sudah ada 37.669 desa yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penyaluran dana desa, tetapi baru 21.679 desa yang dapat dana desa.

    Jadi ada 15.990 Desa yang belum menerima Dana Desa padahal semua persyaratan sudah terpenuhi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 02:13 WIB 02:13 WIB

    Indeks Berita

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Papdesi Tuntut Mensos Risma Minta Maaf dan Cabut Pernyataan

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pernyataannya yang dilansir sejumlah media massa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial menerima banyak pengaduan soal penyaluran bantuan sosial...

    Berita Terkait