33.2 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Ketua Forum Pendamping Lokal Desa Provinsi Jateng: Para Pendamping...

Ketua Forum Pendamping Lokal Desa Provinsi Jateng: Para Pendamping Totalitas Mendampingi Desa, Tidak Urus Capres

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Purbalingga, desapedia.id – Seorang Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kalimantan Selatan yang dihadirkan di sidang Mahkamah Konsitusi (MK) oleh tim Calon Presiden (Capres) Prabowo-Sandiaga Uno, dalam kesaksiannya mengaku mendapatkan arahan untuk nge–tweet membahas keberhasilan Jokowi.

    Terkait itu, Ketua Forum Pendamping Lokal Desa se-Provinsi Jawa Tengah, Aris Yudirianto turut memberikan komentar.

    Menurutnya, di Grup WhatsApp Forum Pendamping Lokal Desa se-Jawa Tengah mereka bebas memilih siapa saja dan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam grup WhatsApp dilarang untuk berpolitik atau mengajak dan mengarahkan untuk memilih salah satu calon presiden (Capres) tertentu pada Pilpres lalu.

    “Dengan kata lain kami Pendamping Lokal Desa (PLD) di Jateng nyaman-nyaman saja kok, dan mereka bisa menghargai satu sama lain,” ujar Aris kepada Desapedia.id, Kamis (20/6/2019).

    Dia mengungkapkan, semua PLD di Jateng sepakat untuk bisa saling menjaga kondusifitas dan silaturahmi sekalipun pilihan Capresnya berbeda, namun persatuan PLD tetap diutamakan.

    “Di group WhatsApp juga kita sarankan jangan memasang iklan yang memihak salah satu calon presiden,” ungkap Aris.

    Pendamping Desa, lanjutnya, fokus dan totalitas bekerja memperkuat kinerja pemerintah desa. Dalam pendampingan, ada evaluasi kinerja PLD atau penilaian kinerja yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang di lakukan oleh pihak kecamatan, kabupaten dan Tenaga Ahli Kabupaten yang hasilnya variatif, ada yang A, B dan C.

    “Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja menunjukan kinerja pendamping sudah baik dan secara pendampingan teman-teman PLD itu sudah sangat di butuhkan oleh para Pemdes se Jateng,” katanya.

    Aris mengatakan, dengan adanya program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini para Pendamping Desa totalitas mendampingi dengan maksimal demi terselesaikannya administrasi desa tahapan demi tahapan.

    “Kami tidak urus soal Capres pada Pilpres lalu. Kalo pendamping sebenarnya kan beragam latar belakangnya, tetapi tidak ada yang berasal dari parpol tertentu karena kan dalam pendaftaran ada surat keterangan tidak menjadi pengurus parpol,” ungkap Aris yang juga PLD di Kabupaten Purbalingga ini.

    Menanggapi soal kesaksian Pendamping Desa asal Kalsel pada sidang MK, Aris menyatakan, sebagai Pendamping Desa harusnya bisa bersikap netral. “Karena kita berada di lingkungan yang beragam dan jika memang ada Pendamping Desa yang mengajak atau mengarahkan ke salah satu calon, dirinya sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi,” pungkas Aris. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait