27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Desa Ketua Forum Pendamping Lokal Desa Provinsi Jateng: Para Pendamping...

Ketua Forum Pendamping Lokal Desa Provinsi Jateng: Para Pendamping Totalitas Mendampingi Desa, Tidak Urus Capres

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Purbalingga, desapedia.id – Seorang Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) di Kalimantan Selatan yang dihadirkan di sidang Mahkamah Konsitusi (MK) oleh tim Calon Presiden (Capres) Prabowo-Sandiaga Uno, dalam kesaksiannya mengaku mendapatkan arahan untuk nge–tweet membahas keberhasilan Jokowi.

    Terkait itu, Ketua Forum Pendamping Lokal Desa se-Provinsi Jawa Tengah, Aris Yudirianto turut memberikan komentar.

    Menurutnya, di Grup WhatsApp Forum Pendamping Lokal Desa se-Jawa Tengah mereka bebas memilih siapa saja dan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam grup WhatsApp dilarang untuk berpolitik atau mengajak dan mengarahkan untuk memilih salah satu calon presiden (Capres) tertentu pada Pilpres lalu.

    “Dengan kata lain kami Pendamping Lokal Desa (PLD) di Jateng nyaman-nyaman saja kok, dan mereka bisa menghargai satu sama lain,” ujar Aris kepada Desapedia.id, Kamis (20/6/2019).

    Dia mengungkapkan, semua PLD di Jateng sepakat untuk bisa saling menjaga kondusifitas dan silaturahmi sekalipun pilihan Capresnya berbeda, namun persatuan PLD tetap diutamakan.

    “Di group WhatsApp juga kita sarankan jangan memasang iklan yang memihak salah satu calon presiden,” ungkap Aris.

    Pendamping Desa, lanjutnya, fokus dan totalitas bekerja memperkuat kinerja pemerintah desa. Dalam pendampingan, ada evaluasi kinerja PLD atau penilaian kinerja yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang di lakukan oleh pihak kecamatan, kabupaten dan Tenaga Ahli Kabupaten yang hasilnya variatif, ada yang A, B dan C.

    “Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja menunjukan kinerja pendamping sudah baik dan secara pendampingan teman-teman PLD itu sudah sangat di butuhkan oleh para Pemdes se Jateng,” katanya.

    Aris mengatakan, dengan adanya program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini para Pendamping Desa totalitas mendampingi dengan maksimal demi terselesaikannya administrasi desa tahapan demi tahapan.

    “Kami tidak urus soal Capres pada Pilpres lalu. Kalo pendamping sebenarnya kan beragam latar belakangnya, tetapi tidak ada yang berasal dari parpol tertentu karena kan dalam pendaftaran ada surat keterangan tidak menjadi pengurus parpol,” ungkap Aris yang juga PLD di Kabupaten Purbalingga ini.

    Menanggapi soal kesaksian Pendamping Desa asal Kalsel pada sidang MK, Aris menyatakan, sebagai Pendamping Desa harusnya bisa bersikap netral. “Karena kita berada di lingkungan yang beragam dan jika memang ada Pendamping Desa yang mengajak atau mengarahkan ke salah satu calon, dirinya sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi,” pungkas Aris. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait