33.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Nasional Ketua DPR Dukung Wacana Pemda Investasikan Dana untuk Penanganan...

Ketua DPR Dukung Wacana Pemda Investasikan Dana untuk Penanganan Bencana

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Jakarta, desapedia.id – Koordinator Lapangan Bidang Edukasi Kebencanaan Pulau Lombok Tim Universitas Indonesia, Fatma Lestari mengusulkan wacana agar pemerintah daerah (Pemda) menginvestasikan dana anggaran untuk kebencanaan, guna mengurangi resiko kerugian infrastruktur serta dampak sosial dan psikologi warga akibat bencana.

    Menanggapi wacana tersebut, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung wacana tersebut dengan tetap mengacu kepada peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan APBN/APBD untuk penanggulangan dana bencana. Hal itu mengingat selama ini pengaturan mengenai bencana masuk ke dalam urusan pilihan di Pemda.

    Oleh sebab itu, kader Partai Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini akan mendorong Pemda untuk menjadikan urusan tersebut menjadi urusan wajib karena Indonesia rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan gempa-tsunami.

    “Guna menjadikan urusan bencana sebagai urusan wajib Pemda, Pimpinan DPR akan mendorong Pemda bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menetapkan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana anggaran untuk kebencanaan,” kata Bamsoet, di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

    Terkait masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana, Bamsoet ingin mendorong BPBD memberikan arahan ke masyarakat tentang mitigasi bencana. Misalnya, seperti mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari serta mengetahui cara penyelamatan diri jika terjadi bencana.

    Wacana yang berbeda diusulkan oleh Guru Besar Universitas Indonesia (UI) dan Ketua Pengabdian Masyarakat Desa dan Klaster Riset Democracy and Local Governance Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Professor Irfan Ridwan Maksum.

    Menurutnya, urusan bencana ini seharusnya malah menjadi urusan pemerintah pusat. Hal ini dikemukakan Irfan dengan alasan perlunya standar internasional dan nasional yang sama di setiap daerah.

    “Kalau dikasih ke daerah bisa beda-beda antar daerah. Karena itu urusan bencana jadi urusan pusat saja,” tegas Irvan. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Agar kebijakan...

    Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference. Dalam...

    Berita Terkait