32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Ketua DPN PPDI Klarifikasi soal Evaluasi Pendamping Desa

Ketua DPN PPDI Klarifikasi soal Evaluasi Pendamping Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mengklarifikasi pernyataannya terkait harapannya agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap tenaga pendamping desa yang ditayangkan Desapedia.id, Selasa (25/6/2019) lalu, dengan judul artikel: “PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi”.

    “Pembangunan desa menjadi kewajiban siapa saja. Terkait pernyataan saya tentang perlunya evaluasi terhadap pendamping desa, perlu saya sampaikan permohonan maaf ke seluruh pendamping desa,” kata Widhi kepada Desapedia.id, Jum’at (28/6/2019).

    Dirinya menyadari bahwa pernyataannya tersebut sangat tidak bisa diterima. Dia mengaku melontarkan pernyataan itu lantaran sangat kesal kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan.

    “Sejujurnya saya sangat emosional kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan, tapi bukan pendamping lokal ya. Oknum itu melaporkan kondisi desa dampingannya (yang didampingi) tanpa koordinasi dan klarifikasi persoalan dengan kepala desa,” terang Widhi.

    Pada saat itu, dirinya sangat marah dan emosional kepada oknum pendamping desa tersebut. “Bahkan saya tegur oknum itu bahwa desa yang dilaporkan adalah desa dimana dia mendampingi, yang seharusnya ada langkah klarifikasi dan koordinasi lebih dulu, bukan langsung melaporkan,” ucapnya.

    Akibatnya, lanjut Widhi, kepala desa yang dilaporkan jatuh kredebilitasnya dan keluarganya menjadi trauma. Dan kenyataannya ketika persoalan ini selesai, yang bersangkutan masih memiliki peluang mencalonkan diri sebagai kepala desa. “Tapi tidak mendapat dukungan dari keluarganya,” ucapnya.

    Meski begitu, Widhi kembali menegaskan, “Sekali lagi atas apa yang telah saya sampaikan, saya sangat menyesal dan mohon maaf kepada seluruh pendamping desa. Selanjutnya seluruh pernyataan saya kemarin (artikel terkait evaluasi pendamping desa), saya cabut.”

    Berikut ini klarifikasi lengkap Widhi Hartono:

    Pembangunan desa menjadi kewajiban siapa saja. Terkait pernyataan saya tentang perlunya evaluasi terhadap pendamping desa kemarin, perlu saya sampaikan permohonan maaf ke seluruh “pendamping desa” bukan pendamping lokal, dll.

    Saya menyadari pernyataan saya kemarin sangat tidak bisa diterima, sejujurnya saya sangat emosional kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan (bukan pendamping lokal) yang melaporkan kondisi desa dampingannya tanpa koordinasi dan klarifikasi persoalan dengan kepala desa.

    Pada saat itu, saya sangat marah dan emosional kepada oknum pendamping desa yang saya maksud, bahkan saya tegur oknum tsb, bahwa desa yang dilaporkan adalah desa dimana dia mendampingi seharusnya ada langkah klarifikasi dan koordinasi lebih dulu bukan langsung melaporkan.

    Akibatnya kepala desa yang dilaporkan jatuh kredebilitasnya dan keluarga menjadi trauma. Kenyataannya persoalan selesai yang bersangkutan masih memiliki peluang mencalonkan diri keluarga tidak mendukungnya.

    Sekali lagi atas apa yang telah saya sampaikan saya sangat menyesal dan mohon maaf kepada seluruh “Pendamping Desa”, selanjutnya seluruh pernyataan saya kemarin saya cabut. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait