Desapedia

Ketua DPN PPDI Klarifikasi soal Evaluasi Pendamping Desa

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono. (Dok)

Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mengklarifikasi pernyataannya terkait harapannya agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap tenaga pendamping desa yang ditayangkan Desapedia.id, Selasa (25/6/2019) lalu, dengan judul artikel: “PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi”.

“Pembangunan desa menjadi kewajiban siapa saja. Terkait pernyataan saya tentang perlunya evaluasi terhadap pendamping desa, perlu saya sampaikan permohonan maaf ke seluruh pendamping desa,” kata Widhi kepada Desapedia.id, Jum’at (28/6/2019).

Dirinya menyadari bahwa pernyataannya tersebut sangat tidak bisa diterima. Dia mengaku melontarkan pernyataan itu lantaran sangat kesal kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan.

“Sejujurnya saya sangat emosional kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan, tapi bukan pendamping lokal ya. Oknum itu melaporkan kondisi desa dampingannya (yang didampingi) tanpa koordinasi dan klarifikasi persoalan dengan kepala desa,” terang Widhi.

Pada saat itu, dirinya sangat marah dan emosional kepada oknum pendamping desa tersebut. “Bahkan saya tegur oknum itu bahwa desa yang dilaporkan adalah desa dimana dia mendampingi, yang seharusnya ada langkah klarifikasi dan koordinasi lebih dulu, bukan langsung melaporkan,” ucapnya.

Akibatnya, lanjut Widhi, kepala desa yang dilaporkan jatuh kredebilitasnya dan keluarganya menjadi trauma. Dan kenyataannya ketika persoalan ini selesai, yang bersangkutan masih memiliki peluang mencalonkan diri sebagai kepala desa. “Tapi tidak mendapat dukungan dari keluarganya,” ucapnya.

Meski begitu, Widhi kembali menegaskan, “Sekali lagi atas apa yang telah saya sampaikan, saya sangat menyesal dan mohon maaf kepada seluruh pendamping desa. Selanjutnya seluruh pernyataan saya kemarin (artikel terkait evaluasi pendamping desa), saya cabut.”

Berikut ini klarifikasi lengkap Widhi Hartono:

Pembangunan desa menjadi kewajiban siapa saja. Terkait pernyataan saya tentang perlunya evaluasi terhadap pendamping desa kemarin, perlu saya sampaikan permohonan maaf ke seluruh “pendamping desa” bukan pendamping lokal, dll.

Saya menyadari pernyataan saya kemarin sangat tidak bisa diterima, sejujurnya saya sangat emosional kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan (bukan pendamping lokal) yang melaporkan kondisi desa dampingannya tanpa koordinasi dan klarifikasi persoalan dengan kepala desa.

Pada saat itu, saya sangat marah dan emosional kepada oknum pendamping desa yang saya maksud, bahkan saya tegur oknum tsb, bahwa desa yang dilaporkan adalah desa dimana dia mendampingi seharusnya ada langkah klarifikasi dan koordinasi lebih dulu bukan langsung melaporkan.

Akibatnya kepala desa yang dilaporkan jatuh kredebilitasnya dan keluarga menjadi trauma. Kenyataannya persoalan selesai yang bersangkutan masih memiliki peluang mencalonkan diri keluarga tidak mendukungnya.

Sekali lagi atas apa yang telah saya sampaikan saya sangat menyesal dan mohon maaf kepada seluruh “Pendamping Desa”, selanjutnya seluruh pernyataan saya kemarin saya cabut. (Red)

Redaksi Desapedia

Tambahkan komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.