29.9 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Desa Ketua DPN PPDI Klarifikasi soal Evaluasi Pendamping Desa

Ketua DPN PPDI Klarifikasi soal Evaluasi Pendamping Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Widhi Hartono mengklarifikasi pernyataannya terkait harapannya agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap tenaga pendamping desa yang ditayangkan Desapedia.id, Selasa (25/6/2019) lalu, dengan judul artikel: “PPDI Sepakat Keberadaan Pendamping Desa Perlu Dievaluasi”.

    “Pembangunan desa menjadi kewajiban siapa saja. Terkait pernyataan saya tentang perlunya evaluasi terhadap pendamping desa, perlu saya sampaikan permohonan maaf ke seluruh pendamping desa,” kata Widhi kepada Desapedia.id, Jum’at (28/6/2019).

    Dirinya menyadari bahwa pernyataannya tersebut sangat tidak bisa diterima. Dia mengaku melontarkan pernyataan itu lantaran sangat kesal kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan.

    “Sejujurnya saya sangat emosional kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan, tapi bukan pendamping lokal ya. Oknum itu melaporkan kondisi desa dampingannya (yang didampingi) tanpa koordinasi dan klarifikasi persoalan dengan kepala desa,” terang Widhi.

    Pada saat itu, dirinya sangat marah dan emosional kepada oknum pendamping desa tersebut. “Bahkan saya tegur oknum itu bahwa desa yang dilaporkan adalah desa dimana dia mendampingi, yang seharusnya ada langkah klarifikasi dan koordinasi lebih dulu, bukan langsung melaporkan,” ucapnya.

    Akibatnya, lanjut Widhi, kepala desa yang dilaporkan jatuh kredebilitasnya dan keluarganya menjadi trauma. Dan kenyataannya ketika persoalan ini selesai, yang bersangkutan masih memiliki peluang mencalonkan diri sebagai kepala desa. “Tapi tidak mendapat dukungan dari keluarganya,” ucapnya.

    Meski begitu, Widhi kembali menegaskan, “Sekali lagi atas apa yang telah saya sampaikan, saya sangat menyesal dan mohon maaf kepada seluruh pendamping desa. Selanjutnya seluruh pernyataan saya kemarin (artikel terkait evaluasi pendamping desa), saya cabut.”

    Berikut ini klarifikasi lengkap Widhi Hartono:

    Pembangunan desa menjadi kewajiban siapa saja. Terkait pernyataan saya tentang perlunya evaluasi terhadap pendamping desa kemarin, perlu saya sampaikan permohonan maaf ke seluruh “pendamping desa” bukan pendamping lokal, dll.

    Saya menyadari pernyataan saya kemarin sangat tidak bisa diterima, sejujurnya saya sangat emosional kepada oknum pendamping desa di sebuah kecamatan (bukan pendamping lokal) yang melaporkan kondisi desa dampingannya tanpa koordinasi dan klarifikasi persoalan dengan kepala desa.

    Pada saat itu, saya sangat marah dan emosional kepada oknum pendamping desa yang saya maksud, bahkan saya tegur oknum tsb, bahwa desa yang dilaporkan adalah desa dimana dia mendampingi seharusnya ada langkah klarifikasi dan koordinasi lebih dulu bukan langsung melaporkan.

    Akibatnya kepala desa yang dilaporkan jatuh kredebilitasnya dan keluarga menjadi trauma. Kenyataannya persoalan selesai yang bersangkutan masih memiliki peluang mencalonkan diri keluarga tidak mendukungnya.

    Sekali lagi atas apa yang telah saya sampaikan saya sangat menyesal dan mohon maaf kepada seluruh “Pendamping Desa”, selanjutnya seluruh pernyataan saya kemarin saya cabut. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut...

    Beri Masukan untuk RUU Penanggulangan Bencana, Amcolabora Institute akan...

    Jakarta, desapedia.id – Ancaman gunung berapi, banjir termasuk banjir bandang , tanah longsor ,abrasi pulau, hingga asap karena kebakaran hutan dan gambut akan selalu...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    Berita Terkait