32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Parlemen Ketua DPD RI: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta Itu...

Ketua DPD RI: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta Itu Wajib

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim Sampaikan Perkembangan Pencairan Dana Desa Per 7 September 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    Surabaya, desapedia.id – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut bahwa swasta adalah penggerak utama roda ekonomi nasional dan daerah. Maka tak boleh lagi ada daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mempersulit investasi sektor swasta.

    LaNyalla yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur ini meminta ekonomi biaya tinggi di sektor perizinan harus dihilangkan dan tingkatkan kemudahan berusaha.

    “Jika swasta sehat, maka daerah atau kota tersebut ekonominya pasti juga sehat. Pemerintah hanyalah pemberi stimulus melalui APBD dan kebijakan,” ujar LaNyalla pada pertengahan bulan Desember lalu dikegiatan Kadin Kota Surabaya.

    Menurut LaNyalla, dengan kolaborasi yang harmonis antara swasta sebagai pelaku ekonomi dan pemerintah kota sebagai pemangku kebijakan, maka setiap daerah akan lebih siap menghadapi tantangan perlambatan ekonomi yang diprediksi terjadi pada beberapa tahun ke depan.

    Upaya memberi perhatian kepada sektor swasta, sambung dia, juga selaras dengan pesan Presiden Joko Widodo yang menginginkan swasta berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi nasional.

    “Kolaborasi pemerintah daerah dan swasta itu wajib, karena APBD itu porsinya hanya 5-10 persen PDRB. Artinya, swasta jauh lebih berperan menggerakkan ekonomi. Makanya jangan ada lagi daerah yang alergi kepada swasta, tidak boleh alergi kepada dunia usaha,” jelas LaNyalla. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Komite I DPD RI, Senator...

    Jakarta, desapedia.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar pemilihan Pimpinan Komite I DPD RI masa sidang periode 2020-2021....

    Marwan Jafar Dorong RUU BUMDes Prioritas Prolegnas

    Jakarta, desapedia.id - Memperkuat keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat mendesak di tengah kondisi pandemi Covid-19 maupun prospek ekonomi ke depan. Karena itu,...

    Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

    Jakarta, desapedia.id - Presiden RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato...

    Raker dengan Menko Airlangga di Rumah Dinas Ketua LaNyalla,...

    Jakarta, desapedia.id – Pimpinan Komite I, II, III dan IV di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat menyampaikan penolakan terhadap frasa atau...

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus orang positif Covid-19 meningkat secara...

    Berita Terkait