30.7 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Parlemen Ketua DPD RI: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta Itu...

Ketua DPD RI: Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta Itu Wajib

Rekomendasi

Lainnya

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk Rakyat Biasa

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus...

    Raker dengan KPU dan Bawaslu, Komite I DPD RI Tetap Tolak Pilkada Serentak 2020

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan KPU...

    9 Mantan Kades Berhasil Lolos ke DPRD Kabupaten Nias

    Gido, desapedia.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias resmi menetapkan 25 orang calon legislatif terpilih hasil pemilihan legislatif...

    Surabaya, desapedia.id – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti menyebut bahwa swasta adalah penggerak utama roda ekonomi nasional dan daerah. Maka tak boleh lagi ada daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang mempersulit investasi sektor swasta.

    LaNyalla yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur ini meminta ekonomi biaya tinggi di sektor perizinan harus dihilangkan dan tingkatkan kemudahan berusaha.

    “Jika swasta sehat, maka daerah atau kota tersebut ekonominya pasti juga sehat. Pemerintah hanyalah pemberi stimulus melalui APBD dan kebijakan,” ujar LaNyalla pada pertengahan bulan Desember lalu dikegiatan Kadin Kota Surabaya.

    Menurut LaNyalla, dengan kolaborasi yang harmonis antara swasta sebagai pelaku ekonomi dan pemerintah kota sebagai pemangku kebijakan, maka setiap daerah akan lebih siap menghadapi tantangan perlambatan ekonomi yang diprediksi terjadi pada beberapa tahun ke depan.

    Upaya memberi perhatian kepada sektor swasta, sambung dia, juga selaras dengan pesan Presiden Joko Widodo yang menginginkan swasta berperan lebih besar dalam menggerakkan ekonomi nasional.

    “Kolaborasi pemerintah daerah dan swasta itu wajib, karena APBD itu porsinya hanya 5-10 persen PDRB. Artinya, swasta jauh lebih berperan menggerakkan ekonomi. Makanya jangan ada lagi daerah yang alergi kepada swasta, tidak boleh alergi kepada dunia usaha,” jelas LaNyalla. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Marwan Jafar: Indonesia Menuju The Great Society

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah Pusat dan Daerah serta segenap elemen bangsa perlu menyiapkan komitmen kuat buat untuk mewujudkan beberapa...

    Dihadapan Menko Polhukam, Komite I DPD RI Dorong Peningkatan...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah telah menetapkan Pademi Covid19 sebagai bencana Nasional dan telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Agar kebijakan...

    Raker dengan Menko Polhukam Masih Berlangsung, Komite I Sesalkan...

    Jakarta, desapedia.id – Sampai berita ini diturunkan, Komite I DPD RI masih menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menko Polhukam Mahfud MD melalui video conference. Dalam...

    Raker dengan Komite I, Menkominfo Ajak DPD RI Ikut...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja secara virtual meeting dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny...

    Setelah Gelar RDPU, Komite I Desak Pimpinan DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) melalui virtual meeting dengan Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum...

    Berita Terkait