29.5 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Ketua Apdesi Provinsi Kalteng Ungkap Kendala Pencairan Dana Desa...

Ketua Apdesi Provinsi Kalteng Ungkap Kendala Pencairan Dana Desa Tahap Pertama

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Jakarta, desapedia.id – ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ferly H. Sangen kepada desapedia.id mengungkapkan beberapa kendala pencairan dana tahap pertama sebesar 40 persen.

    Menurut Ferly, berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh dari berbagai DPC Apdesi se Kabupaten di Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan pencairan dana desa pada awal Januari 2020 ini masih banyak kendala.

    Pertama, ungkap Ferly, karena adanya berbagai peraturan yang kerap berubah–ubah tiap tahun dan ini sangat mempengaruhi Peraturan Bupati (Perbup) yang sedang disiapkan.

    “Sehingga saat ini banyak Perbup yang masih belum terbit”, tegas Ferly.

    Kedua, Ferly melanjutkan, adanya perubahan ketentuan pencairan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen kemudian tahap kedua 40 persen dan 20 persen pada tahap ketiga, membuat Pemerintah Desa merubah Rencana Kerja dan Program Desa (RKPDes) yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya dengan masyarakat,  maka perlu disosialisasikan kembali ke masyarakat agar jangan terjadi kesalahpahaman dengan Pemdes.

    Ferly menjelaskan, yang ketiga adalah dengan melihat infrastruktur dan kondisi alam Kalteng yang luas wilayahnya 1,5 kali Pulau Jawa maka pencairan Dana Desa itu sebaiknya jangan tiga tahap, melainkan dua tahap.

    “Penyaluran Dana Desa dua tahap itu untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan kami di Kalteng”, ungkapnya.

    Ferly menambahkan, Apdesi Kalteng mendesak pemerintah agar selanjutnya perlu ada regulasi tentang sinergitas pelaksanaan pengawasan dana desa.

    “Jika sudah diperiksa oleh pengawas yang lain, jangan karena laporan sebuah LSM dan sebagainya lalu aparat yang lain lakukan pemeriksaan. Kalau terus terjadi seperti ini, kapan Kades dan aparatnya bisa tenang bekerja”, ujar Ferly.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    210,940
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait