29.3 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional Ketua Apdesi Provinsi Kalteng Ungkap Kendala Pencairan Dana Desa...

Ketua Apdesi Provinsi Kalteng Ungkap Kendala Pencairan Dana Desa Tahap Pertama

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Ferly H. Sangen kepada desapedia.id mengungkapkan beberapa kendala pencairan dana tahap pertama sebesar 40 persen.

    Menurut Ferly, berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh dari berbagai DPC Apdesi se Kabupaten di Provinsi Kalteng terkait pelaksanaan pencairan dana desa pada awal Januari 2020 ini masih banyak kendala.

    Pertama, ungkap Ferly, karena adanya berbagai peraturan yang kerap berubah–ubah tiap tahun dan ini sangat mempengaruhi Peraturan Bupati (Perbup) yang sedang disiapkan.

    “Sehingga saat ini banyak Perbup yang masih belum terbit”, tegas Ferly.

    Kedua, Ferly melanjutkan, adanya perubahan ketentuan pencairan dana desa tahap pertama sebesar 40 persen kemudian tahap kedua 40 persen dan 20 persen pada tahap ketiga, membuat Pemerintah Desa merubah Rencana Kerja dan Program Desa (RKPDes) yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya dengan masyarakat,  maka perlu disosialisasikan kembali ke masyarakat agar jangan terjadi kesalahpahaman dengan Pemdes.

    Ferly menjelaskan, yang ketiga adalah dengan melihat infrastruktur dan kondisi alam Kalteng yang luas wilayahnya 1,5 kali Pulau Jawa maka pencairan Dana Desa itu sebaiknya jangan tiga tahap, melainkan dua tahap.

    “Penyaluran Dana Desa dua tahap itu untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan kami di Kalteng”, ungkapnya.

    Ferly menambahkan, Apdesi Kalteng mendesak pemerintah agar selanjutnya perlu ada regulasi tentang sinergitas pelaksanaan pengawasan dana desa.

    “Jika sudah diperiksa oleh pengawas yang lain, jangan karena laporan sebuah LSM dan sebagainya lalu aparat yang lain lakukan pemeriksaan. Kalau terus terjadi seperti ini, kapan Kades dan aparatnya bisa tenang bekerja”, ujar Ferly.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,911,358
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 20:38 WIB 20:38 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait