31.3 C
Jakarta
Jumat, 16 April 2021
Beranda Nasional Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT...

Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI): Jadi Sumber Masalah, PPAT Sebaiknya Ditiadakan

Rekomendasi

Lainnya

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Beromzet Hingga Rp274 Miliar, Wamendes Budi Arie Minta Ratusan BUMDes di Bali Ambil Bagian Pulihkan Ekonomi

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, Provinsi Bali...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – PPAT pembuat Akta Jual Beli Tanah, sudah selayaknya ditiadakan. Sebab sebagian besar masalah pertanahan bersumber dari Akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh PPAT.

    Saksi pegawai Kantor PPAT dalam praktiknya digunakan sebagai kamuflase yaitu saksi pembenar yang salah untuk memenuhi syarat formalitas suatu Akta Jual Beli Tanah, meskipun Saksi itu tidak pernah melihat dimana Objek Jual Beli Tanah tersebut berada.

    Idealnya, pihak–pihak yang tanahnya berbatasan dengan Tanah Objek Jual Beli Tanah itu, yang patut dan benar sebagai saksi dlm setiap pembuatan Akta Jual Beli.

    Pemerintah pun seolah–olah menutup mata terhadap masalah Akta Jual Beli Tanah yang sudah banyak dibatalkan oleh Pengadilan. Seharusnya pemerintah segera membubarkan PPAT dengan cara mencabut semua hukum positif yang terkait dengan PPAT.

    Demikan rangkuman pendapat dari Ketua Agraria Watch Indonesia (AWI), Ganda Situmorang yang tertuang dalam rilisnya pada Sabtu (27/2) lalu.

    Selanjutnya, lanjut Ganda, yang berhak membuat Jual-Beli Tanah dan Rumah, hanya Pemilik Tanah tanpa diwakilkan, dengan Pembeli.

    “Biaya Akta Jual Beli Tanah juga sangat mahal, sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Kebijakan Pemerintah yang cenderung bertele–tele memberikan ruang besar bagi oknum Mafia Tanah. Selama PPAT memonopoli pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Rumah, selama itu pula, Mafia Tanah tetap eksis dan bahkan bertambah banyak. Itu sudah banyak Bukti dengan putusan Pengadilan”, tegas Ganda.

    Ganda menerangkan, transaksi Jual Beli Tanah dilakukan langsung di Kantor Pertanahan setempat, Penjual dan Pembeli sama–sama datang menghadap dan menyampaikan keinginan mereka melakukan transaksi Jual Beli Tanah.

    Menurutnya, format transaksi Jual Beli disiapkan oleh BPN, kemudian Peta Lokasi Tanah yang sudah bersertifikat sudah ada tersedia di BPN. Saksi atas Akta Jual Beli harus pihak–pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan Tanah yang hendak dijual (objek Jual Beli).

    “Selama ini saks nya selalu pegawai PPAT yang tidak melihat objek Jual Beli. Transaksi jual beli tanah yang dilakukan langsung oleh Pemilik Tanah dan Pembeli di Kantor BPN pasti lebih terjamin aman terhindar dari Mafia Tanah, bahkan urusan balik Nama Sertifikat lebih pasti serta biaya Akta Jual Beli Tanah masuk penerimaan Negara bukan Pajak, bukan memperkaya pihak lain”, ungkap Ganda. (Red)

     

     

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,594,722
    Kasus Positif
    Updated on 16 April 2021 - 18:13 WIB 18:13 WIB

    Indeks Berita

    Berantas Mafia Tanah dan Redistribusi Lahan, AWI Usulkan Kementerian...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam siaran persnya yang diterima desapedia.id pada Jumat (2/4) lalu, Koordinator Agraria Watch Indonesia (AWI), Ganda...

    Ini Saran Dr. Sutoro Eko untuk DPD RI yang...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam sebuah kesempatan di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)...

    Dihadiri Waka Komite I DPD RI, Wamen ATR/BPN Berjanji...

    Kutai Kertanegara, desapedia.id – Dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra bersama Wakil Ketua Komite I DPD...

    Wamendes Budi Arie Soroti Kebijakan Mudik Tahun 2021

    Cisarua, desapedia.id - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menutup secara resmi Rapat Sinkronisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Kemendes...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan UU Nomor 6 Tahun 2014...

    Berita Terkait