30 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Opini Kepiluan Rakyat dan ke Mana Perginya Balai Mediasi Desa?

Kepiluan Rakyat dan ke Mana Perginya Balai Mediasi Desa?

Dr Abdul Kholik
Dr Abdul Kholik
Wakil Ketua Komite I Bidang Hukum DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    Penggunaan Google Classroom dalam Pembelajaran Online

    Tidak ada seorang pun yang menduga dan mampu memprediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 di seluruh negara....

    UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke Depan

    Undang-Undang tentang Desa adalah undang-undang pertama pasca-pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang diamanatkan oleh reformasi. Sebelumnya,...

    Debat Ideologi dan Perspektif tentang Desa

    Dalam banyak literatur dan praktik wacana, desa mempunyai banyak definisi, yang tampak netral dan obyektif. Para ahli geografi dan tata...

    Ini kisah memilukan dan jeritan rakyat kecil tentang keadilan yang kesekian kalinya. Kali ini menimpa kakek Samirin berumur 69 tahun yang masih bekerja keras untuk menghidupi keluarganya.

    Seperti banyak dikutip media, hari itu tanggal 17 Juli 2019, sepulang dari menggembala ternak sambil mengumpulkan getah karet yang tersisa ke dalam sebuah tas kresek.  Ia mengira sudah tidak berguna dan tidak menyalahi. Namun, sejak November ia ditahan karena dilaporkan oleh pihak PT Brigestone SRE Dolok Maringir dengan tuduhan mencuri getah karet itu seberat 1,9 kg atau setara dengan Rp 17.480.

    Sang kakek harus menjalani proses hukum, dituntut oleh jaksa 10 bulan, dan hakim menjatuhkan vonis 2 bulan 4 hari. Peristiwa ini serupa dengan banyak kasus sebelumnya seperti Mbok Minah dengan beberapa biji kakao yang dipungutnya, Ibu Nuria yang memunguti bekas ‘berodolan’ buah sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi senilai Rp 132.000. Ibu Nuria lebih memilukan karena dituntut 1 tahun dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara.

    Kita semua, dengan akal sehat sangat merasakan betapa perlakuan hukum bagi mereka terasa mengiris hati. Betapa tidak, setiap hari kita disuguhi dengan kasus korupsi milyaran hingga triliunan rupiah yang pelakunya mendapatkan banyak keistimewaan. Sementara, mereka yang sekedar mengambil barang yang dinilainya sudah tidak berguna demi menyambung hidup sekedarnya dan dari segi nominal yang sangat kecil harus mengalami proses hukum yang begitu berat.

    Hanya untuk puluhan atau ribuan rupiah, dan mereka yang menyambung hidup dengan segala keterbatasan, negara harus mengurus begitu dengan anggaran yang tidak terhitung mulai dari penyidikan, biaya penahanan, penuntutan, sampai pengadilan. Pastilah berlipat lipat biaya negara untuk proses hukum itu, dibanding nilai nominal dalam perkara itu.

    Kita semua layak bertanya, di mana negara yang harus menjamin kehidupan warganya, menanggung fakir miskin, yang itu menjadi amanat konstitusi. Apakah wajah hukum yang seperti ini yang dicita-citakan. Dimanakah nurani para penegak hukum dan para pihak yang menuntut. Kita semua tentu tahu dan menyadari secara normatif dari aspek formil terpenuhi unsur-unsur pidana, namun keadilan yang dihasilkan dari proses itu sulit diterima oleh nurani dan akal sehat kita.

    Keadilan Bermartabat

    Bagi kaum positifistik, yang hanya menekankan pada sisi normatif sesuai bunyi undang–undang memang terasa biasa kasus semacam kakek Samirin. Hukum kita memang seperti itu, kata Jaksa Agung ketika dimintai tanggapannya. Hakim pun pun serupa, ia hanya menyuarakan bunyi undang-undang. Namun ada yang terabaikan bahwa hukum adalah alat negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yang utamnaya adalah melindungi dan mensejahterakan warganya.

    Apalagi jika dakaitkan dengan konsepsi teori keadilan bermatabat seperti dikembangkan oleh Teguh Prasetyo, yang digali dari nialai-nilai Pancasila terutama sila pertama dan kedua, terasa beta keadilan yang tercipta dari proses peradilan kakek Samirin jauh dari yang dicitakan. Keadilan harus memuliakan manusia sesuai martabatnya dan tidak hanya dibelenggu oleh sifat-sifat meterialistik semata.

    Terlebih bagi bangsa kita semestinya hukum yang dijiwai oleh cita hukum Pancasila, proses hukum  harus mengarah pada terciptanya keadilan substantif yang lahir dari nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, permusyawaratan, dengan dipandu nilai ketuhanan untuk mewujudkan keadilan sosial. Karakteristik ini yang membedakan dengan hukum yang lahir dari paradigma individualis yang menekankan pada pengakuan dan kepemilikan property individual sebagai basis perlindungan pribadi-pribadi.

    Kembali ke kasus kakek Samirin dan kasus serupa meski secara normatif memenuhi untuk dihukum, ada kebutuhan untuk atas nama hukum dan keadilan, mencarikan solusi penyelesaian di luar hukum formil yang ada. Meski dalam doktrin hukum pidana sering mengenyampingkan alasan pemaaf, demi aspek kemanusiaan dan kekeluargaan selayaknya kita mulai mencari formulasi yang lebih mengarah pada upaya restorative justice. Metodenya berupa pendekatan yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbanya.

    Jadi ada pilihan untuk bagi kasus-kasus serupa kakek Samirin dengan mengedepankan mediasi sehingga keadilan tercapai  dan martabat kemanusiaan orang kecil bisa tetap dijaga. Model semacam ini sudah mulai terlembagakan di kalangan masyarakat. Seperti Balai Mediasi yang tumbuh dan berkembang di desa-desa  Nusa Tenggara Barat layak untuk dijadikan sebagai role model dan telah dilembagakan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTB.

    Balai mediasi, awalnya lebih menekankan pada penyelesaian perkara perdata, namun juga mulai menangani perkara pidana skala kecil layaknya kasus kakek Sarimin. Dari informasi yang terkumpul peran Balai Mediasi semakin signifikan sehingga semakin eksis dan dirasakan manfaatanya oleh masyarakat. Tidak alain karena prakteknya sejalan dengan niklain yang berkara dalam masyarakat Indonesia yaitu kekeluargaan, kebersamaan, dan kerharmonisan.

    Melihat kondisi obyektif masyarakat kecil yang banyak hidup di pedesaan, layaklah model Balai Mediasi Desa ini diperkuat dan dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga kasusu serupa Kakek Samirin cukup diselsaikan di tingkat desa. Meski saya selalu tercekat melihat gambar kakek Samirin, namun semoga hikmah kasusnya menjadi motivasi untuk menjadikan memastikan tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang. (***)

    Artikel ini telah ditayangkan di REPUBLIKA.CO.ID pada Jumat, 31 Januari 2020. Atas ijin Penulis ditayangkan kembali di DESAPEDIA.ID

    Dr Abdul Kholik
    Dr Abdul Kholik
    Wakil Ketua Komite I Bidang Hukum DPD RI

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 18:46 WIB 18:46 WIB

    Terpopuler

    Komunitas Malinau Milenial Mandiri (M3) Siap Mendongkrak Literasi ...

    Penulis : Lisa, Pegiat Literasi Kalimantan Utara, Tinggal di Tarakan Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam...

    Wabah Dan Kepala Daerah

    Pandemi Covid 19 telah melanda 215 negara, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri wabah ini telah berjangkit di semua provinsi (34) dan hampir 90...

    Manajemen Organisasi BPIP Buruk, Mantan Tenaga Ahli UKP PIP...

    Jakarta, desapedia.id – Wawan Fachrudin, mantan Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) menulis surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo terkait...

    Kualitas Kepemimpinan Presiden Jokowi Di Tengah Pandemi Covid-19: Efektifkah?

    Kepemimpinan seringkali dikatakan sebagai cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain pada suatu organisasi. Lingkup kepemimpinan dapat bergradasi dari lingkup kecil, bahkan sampai lingkup yang...

    Negara yang Mengubah, Merusak, dan Menindas Desa

    "Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam (New York Times, 8 February...

    Berita Terkait