33.8 C
Jakarta
Minggu, 17 Mei 2020
Beranda Nasional Kepemimpinan Wapres Ma'ruf Amin di DPOD Diharapkan Aktif Memberikan...

Kepemimpinan Wapres Ma’ruf Amin di DPOD Diharapkan Aktif Memberikan Pertimbangan Kebijakan Dana Desa

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Dapat Bantuan dari Bank Dunia, Kemendes PDTT Luncurkan Aplikasi Desa Melawan COVID–19 dan eHDW

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo–Ma’ruf Amin sebagai Presiden–Wakil Presiden RI Periode 2019–2024. Kini keduanya tinggal menunggu pelantikan oleh MPR pada 20 Oktober 2019 yang akan datang.

    Sebagai Wakil Presiden terpilih, sesuai UU nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Ma’ruf Amin adalah mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam kapasitasnya selaku Wakil Presiden.

    Pendiri dan CEO Desapedia.id, Iwan Sulaiman Soelasno berharap Wapres terpilih Ma’ruf Amin lebih proaktif memberikan pertimbangan kebijakan Dana Desa dalam waktu 5 tahun kedepan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPOD.

    “Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah diatur bahwa DPOD dapat memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan Dana Desa. Saya yakin Pak Kyai Ma’ruf akan aktif secara rutin memberikan pertimbangan soal Dana Desa,” ujar Iwan yang juga pernah menjabat Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah GP Ansor DKI Jakarta ini.

    Iwan mengatakan, sekalipun terbuka kemungkinan Presiden Joko Widodo akan merevisi Perpres tentang DPOD ini, dirinya yakin klausul pasal tentang DPOD dapat memberikan pertimbangan terhadap kebijakan dana desa akan tetap dipertahankan.

    “Pak Jokowi itu sudah terbiasa berbagi tugas dengan Wapres. Hal ini sudah terbukti dalam kepemimpinan Jokowi–JK saat ini,” ujar Iwan yang saat ini menjabat Ketua Bidang Kerjasama Antarlembaga Badan Pengurus Nasional Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (BPN ALMISBAT).

    Iwan menambahkan, pertimbangan DPOD terkait kebijakan Dana Desa sangatlah diperlukan, mengingat jumlah Dana Desa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan ini akan terus mengalami kenaikan. Karena itu, lanjut Iwan, tantangan pelaksanaan UU Desa dalam 5 tahun ke depan akan semakin berat dan kompleks.

    “Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf harus berbagi tugas terkait pelaksanaan UU Desa, terutama soal kebijakan Dana Desa. Pak Ma’ruf melalui DPOD dapat memastikan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi Kementerian/Lembaga yang ada di DPOD agar tidak bertabrakan sehingga memudahkan pelaksanaan kebijakan Dana Desa di bawah. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam DPOD juga harus ditingkatkan agar pembinaan dan pengawasan dana desa berjalan seimbang,” tegasnya. (Red)    

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    17,025
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Ketum Apdesi Minta Data Penerima Bantuan dari Kemensos Diputuskan...

    Jakarta, desapedia.id – setelah hampir sebulan berjalan, kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk desa-desa masih saja menyisakan masalah terutama di kalangan...

    Berita Terkait