28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Nasional Kementerian Pertanian Canangkan Program Bekerja

Kementerian Pertanian Canangkan Program Bekerja

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) membuat gerbrakan baru guna mengentaskan kemiskinan di desa: Program Bekerja atau Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera. Dengan menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten angka kemiskinan secara agregat diharapkan mampu ditekan sesuai target pemerintah menjadi satu dijit atau di bawah 10 persen pada 2018.

    “Sesuai arahan Presiden Jokowi, Program Bedah Kemiskinan ini adalah bagian program padat karya tunai, berbasis pada pertanian. Sektor pertanian harus menjadi ujung tombak untuk menekan angka kemiskinan khususnya di desa, serta mengangkat kesejahteraan petani,” kata Amran, seperti dikutip desapedia.id dari laman resmi Kementan, Rabu (25/4/2018).

    Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sudah turun signifikan dari 10,96% (27,73 juta orang) pada Septeber 2014, menjadi 10,12% (26,58 juta orang) di September 2017. Dari total penduduk miskin di 2017 sebesar 26,58 juta orang, 16,31 juta orang diantaranya atau 13,47%. Dengan skenario optimis, dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan desa dapat diturunkan menjadi 9,92%. Atau dengan kata lain, pada 2022, 1 juta rumah tangga miskin dapat terentaskan dari kemiskinan dari posisi saat ini 3,6 juta rumah tangga.

    Menteri Amran menegaskan program tersebut tersebut harus dapat menjadi solusi permanen pengentasan kemiskinan dengan menyasar jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Untuk jangka pendek, tanaman sayuran bisa menjadi solusi karena tiga bulan sudah bisa panen. Untuk jangka menengah kita berikan ayam dan kambing, karena ayam misalnya sudah bisa bertelur di enam bulan. Sementara untuk jangka panjang tanaman keras seperti mangga, salak dan lain-lain,” kata Amran.

    Setiap rumah tangga miskin akan menerima bantuan 50 ekor ayam, 3 ekor kambing/domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan, 2-3 batang bibit mangga/manggis/durian/pisang/pepaya, 2-3 batang bibit kopi/kakao/pala/lada dan 10 batang bibit cabai/bawang merah. “Secara khusus, Kementan telah melakukan refocusing anggaran anggaran untuk menyediakan 10 juta ekor ayam. Program Bekerja memanfaatkan pekarangan masyarakat secara intensif untuk pertanian,” terang Amran.

    Terkait efektivitas distribusi program, Kementan memperhatikan agro-climate, kultur tanaman, serta keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap daerah. Hal ini bertujuan agar Program Bekerja bisa mewujudkan klaster ekonomi yang fokus sehingga bisa menopang skala industri di daerah. Pada setiap klaster ekonomi dikembangkan usaha hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

    Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementan membentuk tim yang langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Terdapat sejumlah provinsi prioritas sebagai awal yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumsel, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. “Menggunakan data yang sudah ada, Kementan akan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena datanya sudah ada. By name, by address,” terang Amran.

    Kementan berharap program ini dapat berjalan dengan baik dengan menjalin sinergi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta stakeholders terkait. Sejumlah universitas, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi-organisasi lain yang punya fokus program pemberdayaan pertanian dan pengentasan kemiskinan juga diharapkan bisa berpartisipasi aktif. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Berita Terkait