27 C
Jakarta
Minggu, 12 Juli 2020
Beranda Desa Kementerian Keuangan Pertanyakan Efektivitas Dana Desa 

Kementerian Keuangan Pertanyakan Efektivitas Dana Desa 

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Keuangan masih mempertanyakan efektivitas Dana Desa yang telah digelontorkan dari tahun ke tahun.

    Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (27/5/2019), Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menjelaskan, saat ini Dana Desa sudah Rp826 triliun, tapi tidak sebanding dengan perbaikan daerah.

    Menurutnya, dengan peningkatan ini angka kemiskinan mestinya makin berkurang tetapi tampaknya masih butuh tenaga khusus dari Kementerian Keuangan.

    Alumnus FE UGM ini mengatakan, angka tersebut adalah 1/3 dari total APBN. “Dana Desa itu juga bersifat terpisah dari pemerintah pusat. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga bisa dikapitalisasi supaya aset meningkat dan utang secara agregat mengalami penurunan,” ujar Mardiasmo.

    Dia berharap Dana Desa bisa digunakan sesuai dengan mandat pemerintah, yaitu harus digunakan untuk pelayanan publik di antaranya infrastruktur sebesar 25 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan anggaran desa 10 persen dari total anggaran yang didapat.

    Sayangnya, lanjut Mardiasmo, sebanyak 146 daerah belum memenuhi kewajiban anggaran untuk pendidikan, 64 daerah belum menggunakan kewajiban belanja kesehatan, 289 daerah belum melaksanakan kewajiban belanja untuk infrastruktur, dan 83 daerah belum memenuhi ketentuan anggaran desa.

    Mardiasmo meminta perlunya segera ada perbaikan, mengingat Fokus kebijakan di 2020 adalah meningkatkan akses pelayanan dasar publik, minimal kesehatan dan pendidikan, mendukung penguatan infrastruktur dan akses ke daerah 3T–tertinggal, terdepan, terluar. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Berita Terkait