30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Desa Kementerian Keuangan Pertanyakan Efektivitas Dana Desa 

Kementerian Keuangan Pertanyakan Efektivitas Dana Desa 

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Keuangan masih mempertanyakan efektivitas Dana Desa yang telah digelontorkan dari tahun ke tahun.

    Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (27/5/2019), Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menjelaskan, saat ini Dana Desa sudah Rp826 triliun, tapi tidak sebanding dengan perbaikan daerah.

    Menurutnya, dengan peningkatan ini angka kemiskinan mestinya makin berkurang tetapi tampaknya masih butuh tenaga khusus dari Kementerian Keuangan.

    Alumnus FE UGM ini mengatakan, angka tersebut adalah 1/3 dari total APBN. “Dana Desa itu juga bersifat terpisah dari pemerintah pusat. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga bisa dikapitalisasi supaya aset meningkat dan utang secara agregat mengalami penurunan,” ujar Mardiasmo.

    Dia berharap Dana Desa bisa digunakan sesuai dengan mandat pemerintah, yaitu harus digunakan untuk pelayanan publik di antaranya infrastruktur sebesar 25 persen, pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, dan anggaran desa 10 persen dari total anggaran yang didapat.

    Sayangnya, lanjut Mardiasmo, sebanyak 146 daerah belum memenuhi kewajiban anggaran untuk pendidikan, 64 daerah belum menggunakan kewajiban belanja kesehatan, 289 daerah belum melaksanakan kewajiban belanja untuk infrastruktur, dan 83 daerah belum memenuhi ketentuan anggaran desa.

    Mardiasmo meminta perlunya segera ada perbaikan, mengingat Fokus kebijakan di 2020 adalah meningkatkan akses pelayanan dasar publik, minimal kesehatan dan pendidikan, mendukung penguatan infrastruktur dan akses ke daerah 3T–tertinggal, terdepan, terluar. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Pemdes Cikarageman Dibantu Babinsa Bergotong Royong Bangun Kantor BPD

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cikarageman dibantu Babinsa Koramil 06/Setu bergotong royong membangun kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarageman, di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu,...

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah cukup menyita perhatian publik lantaran...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Berita Terkait