27.3 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Desa Kementerian dan Lembaga Negara Kompak Dukung Pengembangan BUMDes

Kementerian dan Lembaga Negara Kompak Dukung Pengembangan BUMDes

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Malang, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Kota Malang, Rabu (24/4).

    Forum ini bertujuan untuk mensinergikan kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam mensosialisasikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

    “Forum ini diharapkan dapat memperlancar arus informasi pemerintah melalui koordinasi, kerjasama dan wadah sosialisasi dalam mendukung peran BUMDes,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Perdesaan Kemendes PDTT, Harlina Sulistyorini dalam keterangan tertulis yang diterima Desapedia.id, Kamis (25/4/2019).

    Tak hanya BUMDes, Harlina mengatakan, Kemendes PDTT juga memiliki program BUMDes Bersama yang mencakup kawasan perdesaan. Berbeda dengan BUMDes yang hanya ditangani oleh satu desa saja, BUMDes Bersama adalah Badan Usaha hasil kerjasama dari beberapa desa di sebuah kawasan perdesaan.

    “Untuk pemenuhan modal BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Namun juga bisa mengajukan pinjaman dari bank atau bekerjasama dengan swasta,” ujarnya.

    Menurut Harlina, BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan aktifitas ekonomi desa dan kawasan perdesaan. Untuk itu, BUMDes menjadi salah satu dari empat program prioritas Kemendes PDTT selain Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembangunan embung desa, dan sarana olahraga desa.

    “Kegiatan Bakohumas ini adalah upaya untuk saling bersosialisasi dan memahami pentingnya peran BUMDes untuk desa. Forum ini diharapkan tidak hanya sekadar rapat saja, tapi lebih pada kegiatan yang implementatif di lapangan,” ujarnya.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Salamatta Sembiring mengatakan, BUMDes sendiri merupakan upaya Kemendes PDTT untuk mempercepat ekonomi perdesaan. Ia berharap, BUMDes tak hanya menjadi kunci pemicu bagi pergerakan ekonomi, namun juga menjadi pendorong bagi penguatan Sumber Daya Manusia di desa.

    “61 persen desa telah memiliki BUMDes. Kita perkenalkan BUMDes ke seluruh desa. Menjadi tugas kita semua untuk menggaungkan BUMDes agar efektif dan efisien dalam mengembangkan unit usaha serta aset desa untuk mensejahterakan masyarakat desa,” ujarnya.

    Ia berharap, kementerian/lembaga yang tergabung dalam Bakohumas tersebut dapat bekerjasama saling mensosialisasikan BUMDes. Ia juga meminta peserta forum Bakohumas tersebut dapat saling memberikan masukan konstruktif untuk mempercepat pertumbuhan desa-desa di Indonesia.

    “Sebagai wujud nyata kerja Bakohumas, saya mengimbau untuk secara luas dan masif menyebarkan informasi (terkait BUMDes) kepada pemangku kepentingan, baik lewat website maupun media sosial kementerian/lembaga,” ujarnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    57,770
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni...

    Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan...

    Ketum Apdesi: Siapapun yang Berniat Menghilangkan Dana Desa dari...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi Dr. H. Sindawa Tarang turut menanggapi pasal 28 angka 8 pada UU nomor 2...

    UU No. 2/2020 Menyatakan Dana Desa Tidak Berlaku Sepanjang...

    Jakarta, desapedia.id – Keberadaan UU nomor 2/2020 telah memunculkan polemik terkait pelaksanaan Dana Desa yang merupakan amanat terpenting dari UU nomor 6/2014 tentang Desa. Pengajar...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku maka Pasal 72...

    Berita Terkait