28.5 C
Jakarta
Sabtu, 11 Juli 2020
Beranda Desa Kemendes PDTT Resmikan Pengembangan Kawasan Pedesaan Agropolitan di Manokwari

Kemendes PDTT Resmikan Pengembangan Kawasan Pedesaan Agropolitan di Manokwari

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    Manokwari, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meresmikan program pengembangan kawasan pedesaan agropolitan di Desa Sidey, Manokwari, Papua Barat pada Kamis (10/7).

    Dalam kegiatan ini, Kemendes PDTT juga memberi paket bantuan berupa rice milling unit, jalan lingkar di kawasan pedesaan, pasar desa dan rumah panjang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama.

    Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dirjen PKP) Kemendes PDTT Harlina Sulistyorini mengatakan bahwa pengembangan kawasan pedesaan dengan konsep agropolitan di kawasan yang terdiri dari 12 kampung ini dimaksudkan untuk mendorong tumbuhnya klaster-klaster Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades) seperti produk pertanian dan perkebunan di Kabupaten Manokwari.

    Harlina menyebutkan bahwa Kabupaten Manokwari merupakan salah satu Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat pengembangan wilayah pedesaan.

    “Kesepahaman dan komitmen yang telah terjalin di level pusat dapat menular ke pemerintahan daerah untuk sama sama berkomitmen dalam mendukung kegiatan pembangunan pedesaan melalui kegiatan pembinaan, sharing program, anggaran dan kegiatan lain yang dapat mempercepat pembangunan kawasan pedesaan,” katanya dalam keterangan tertulis Kemendes PDTT, Jumat (12/7/2019).

    Sejalan dengan komitmen ini, Kemendes PDTT melalui Ditjen PKP sejak tahun 2017 telah memberikan berbagai fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan seperti pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa, dan program pendampingan oleh pendamping desa. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 dengan mengembangkan kegiatan pasca panen seperti pembangunan pasar desa.

    “Desa harus di bangun dalam sebuah kerangka pembangunan yang terintegrasi, terencana, dan terpadu. Sehingga di perlukan perencanaan dan penetapan pembangunan awasan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Harlina mengatakan bahwa sejak tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Bapenas mengusung program nasional untuk percepatan pembangunan desa melalui pendekatan kawasan prioritas pedesaan nasional.

    Dengan demikian pembangunan desa didorong dalam perspektif Kawasan sehingga mempercepat akselerasi pembangunan dan dapat lebih cepat mendorong perekonomian.

    “Bagi kami menjadi suatu kepuasan tersendiri apabila program kegiatan dan bantuan pemerintah dapat di rasakan positif oleh masyarakat,” pungkasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    72,347
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor...

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa semestinya...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Berita Terkait