32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Kemendagri: UU Pemda Bukanlah Penghambat Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Kemendagri: UU Pemda Bukanlah Penghambat Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Plt Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah sebanyak dua kali menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 bukanlah penghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Hal tersebut disampaikan Akmal di saat membuka rapat evaluasi pelaksanaan UU Pemda di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (2/5/2019)

    “UU Pemda bukanlah penghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun justru menjadi pendorong peningkatan kualitas Pemda itu sendiri,” kata Akmal dalam keterangan tertulis yang diterima Desapedia.id.

    Namun, Akmal tidak memungkiri bahwa masih ada permasalahan terkait dengan implementasi UU Pemda tersebut. “Di balik manfaatnya, UU Pemda tersebut sangat kompleks, sehingga banyak sekali amanat yang ada dalam UU Pemda untuk segera diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK),” jelasnya.

    Akmal menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan terus mendorong teman-teman kementerian/lembaga untuk segera mewujudkan harapan pemerintah daerah. “Semangat yang ada di pemerintah daerah harus kita bawa hari ini, sehingga hasil rapat dapat memberi angin segar kepada teman-teman kita di daerah,” tambahnya.

    Menurut Akmal, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) memang tidak bisa dibuat sembarangan, jadi harus melibatkan berbagai pihak agar tidak ada tumpang tindih kebijakan di pusat dan daerah.

    “Kemendagri siap memfasilitasi kementerian/lembaga terkait untuk duduk bersama dengan pemerintah daerah, agar output yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat secara menyeluruh,” tutup Akmal. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait