27.4 C
Jakarta
Kamis, 2 Juli 2020
Beranda Desa Kemendagri Perkuat Aturan APIP, Direktur Eksekutif APDESI: Pembinaan dan...

Kemendagri Perkuat Aturan APIP, Direktur Eksekutif APDESI: Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Inspektorat Harus Lebih Baik

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Aturan Dana Desa di UU No. 2/2020 Digugat ke MK, Ketum Parade Nusantara: Kami Lawan Hukum Melalui Hukum, Jika Gagal Kami Ambil Langkah Street...

    Jakarta, desapedia.id – Pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang...

    Pengaduan BLT Dana Desa Hanya 2 Persen, Mendes PDTT: Kebijakan Sesuai Kebutuhan Warga

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers yang digelar hari...

     

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemendagri menjelaskan terbitnya aturan ini adalah bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah.

    Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI), Iwan Sulaiman Soelasno menyambut baik terobosan Kemendagri dibawah kepemimpinan Tito Karnavian yang memperkuat APIP di Pemerintah Daerah.

    Menurutnya, PP tersebut sejalan dan akan memperkuat bagian terpenting dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daeah kepada Pemerintah Desa.

    “UU Desa mengatur pembinaan dan pengawasan (binwas) desa secara berjenjang yang dilakukan APIP Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. PP nomor 72 harus membuat pembinaan dan pengawasan desa oleh APIP menjadi lebih baik dan optimal. Idealnya binwas desa itu memang oleh Pemkab. Kini pemerintah harus pikirkan soal anggaran yang melekat di Inspektorat untuk melakukan binwas desa”, tegas Iwan  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    56,385
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Bupati Bekasi Bantu Bangun Rumah Janda Tua di Desa...

    Bekasi, desapedia.id - Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengunjungi salah satu rumah tidak layak huni (rutilahu) milik Nenek Roni...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan dana desa yang merupakan amanat...

    Akademisi dan Pegiat Desa Beri Masukan untuk Membangkitkan Ekonomi...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan desapedia.id 11 Juni 2020 lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan telah...

    Wamendes Sebut 5 juta Orang Miskin Baru Lahir Di...

    Jakarta, desapedia.id – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT)  Budi Arie Setiadi mengungkapkan kemiskinan di desa meningkat dari 14,96 juta...

    Hingga 15 Juni 2020, Pencairan Dana Desa Baru Mencapai...

    Jakarta, desapedia.id – Mengutip dari makalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang berjudul “Aduan Masyarakat tentang BLT Dana Desa” yang...

    Berita Terkait