28.7 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Nasional Kemendagri dan BPIP Tandatangani Perjanjian Kerjasama

Kemendagri dan BPIP Tandatangani Perjanjian Kerjasama

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatangan dilakukan di Kantor BPIP, Jl. Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (30/08/2019).

    Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo mengatakan, perjanjian kerjasama (PKS) ini merupakan tindaklanjut dari Nota kesepahaman yang dilakukan antara keduanya pada 20 Mei 2019.

    “Perjanjian kerjasama antara BPIP dan Kemendagri ini merupakan bentuk pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis dan terpadu haruslah tetap menjadi prioritas bangsa. Kehadiran BPIP dalam merumuskan arah kebijakan dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh yang berkelanjutan, mendorong perlunya dilakukan kerjasama melalui adanya nota kesepahaman antara Kemendagri dan BPIP yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2019 lalu,” kata Soedarmo dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id.

    Adapun Nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut menghasilkan enam buah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terdiri atas sebagai berikut:

    Pertama, PKS antara Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan BPIP dengan Direktorat Jenderal politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tentang pemetaan mutiara Pancasila dan pemberdayaan Pancasila dalam pembinaan ideologi Pancasila.

    Kedua, PKS antara Deputi Bidang Hukum, advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri tentang pelaksanaan fasilitasi/advokasi rencana peraturan daerah dan klarifikasi/evaluasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Ketiga, PKS antara Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri tentang pembinaan civitas akademika, praja, dan purna praja IPDN.

    Keempat, PKS antara Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri tentang Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila untuk pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia.

    Kelima, PKS antara Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP dengan Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan Ideologi Pancasila.

    Keenam, PKS antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang pembinaan Ideologi Pancasila di Kawasan Perbatasan Negara.

    Sementara itu, Plt. Kepala BPIP Hariyono mengatakan, perjanjian kerjasama digelar untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap kebijakan negara.

    “Kami di BPIP berusaha agar nilai-nilai Pancasila itu bisa teraktualisasi di dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Kemendagri sebagai bagian dari negara, tentu akan berusaha agar semua kebijakannya juga sesuai dengan Pancasila,” ujarnya.

    Perjanjian Kerja Sama tersebut didasarkan dan merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BPIP dan Kemendagri RI Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

    Tujuan penandatanganan PKS ini adalah untuk mendukung pemetaan mutiara Pancasila, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ideologi Pancasila serta mendokumentasikan kearifan lokal yang merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kawasan perbatasan; menyiapkan standar kompetensi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; Melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan pembentukan Peraturan Daerah; Serta meningkatkan kapasitas civitas akademika, Praja dan purna Praja IPDN. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Berita Terkait