33.5 C
Jakarta
Kamis, 29 Juli 2021
Beranda Nasional Kemendagri dan BPIP Tandatangani Perjanjian Kerjasama

Kemendagri dan BPIP Tandatangani Perjanjian Kerjasama

Rekomendasi

Lainnya

    DPN PPDI Beri Catatan soal RUU Desa

    Jakarta, desapedia.id - Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) tengah menyempurnakan RUU tentang Perubahan Kedua UU...

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Desa Sejahtera Astra, Wujud Kolaborasi Kemendes PDTT dan PT Astra International Tbk

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan PT Astra International Tbk bekerjasama membangun...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Penandatangan dilakukan di Kantor BPIP, Jl. Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (30/08/2019).

    Mewakili Menteri Dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo mengatakan, perjanjian kerjasama (PKS) ini merupakan tindaklanjut dari Nota kesepahaman yang dilakukan antara keduanya pada 20 Mei 2019.

    “Perjanjian kerjasama antara BPIP dan Kemendagri ini merupakan bentuk pembinaan ideologi Pancasila yang terencana, sistematis dan terpadu haruslah tetap menjadi prioritas bangsa. Kehadiran BPIP dalam merumuskan arah kebijakan dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh yang berkelanjutan, mendorong perlunya dilakukan kerjasama melalui adanya nota kesepahaman antara Kemendagri dan BPIP yang telah ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2019 lalu,” kata Soedarmo dalam keterangan tertulis yang diterima desapedia.id.

    Adapun Nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut menghasilkan enam buah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang terdiri atas sebagai berikut:

    Pertama, PKS antara Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama, sosialisasi, komunikasi dan jaringan BPIP dengan Direktorat Jenderal politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tentang pemetaan mutiara Pancasila dan pemberdayaan Pancasila dalam pembinaan ideologi Pancasila.

    Kedua, PKS antara Deputi Bidang Hukum, advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri tentang pelaksanaan fasilitasi/advokasi rencana peraturan daerah dan klarifikasi/evaluasi peraturan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

    Ketiga, PKS antara Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri tentang pembinaan civitas akademika, praja, dan purna praja IPDN.

    Keempat, PKS antara Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri tentang Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila untuk pengembangan kompetensi karakter kebangsaan Indonesia.

    Kelima, PKS antara Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP dengan Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan Ideologi Pancasila.

    Keenam, PKS antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tentang pembinaan Ideologi Pancasila di Kawasan Perbatasan Negara.

    Sementara itu, Plt. Kepala BPIP Hariyono mengatakan, perjanjian kerjasama digelar untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap kebijakan negara.

    “Kami di BPIP berusaha agar nilai-nilai Pancasila itu bisa teraktualisasi di dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Kemendagri sebagai bagian dari negara, tentu akan berusaha agar semua kebijakannya juga sesuai dengan Pancasila,” ujarnya.

    Perjanjian Kerja Sama tersebut didasarkan dan merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara BPIP dan Kemendagri RI Nomor MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila.

    Tujuan penandatanganan PKS ini adalah untuk mendukung pemetaan mutiara Pancasila, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ideologi Pancasila serta mendokumentasikan kearifan lokal yang merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila di Kawasan perbatasan; menyiapkan standar kompetensi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; Melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan pembentukan Peraturan Daerah; Serta meningkatkan kapasitas civitas akademika, Praja dan purna Praja IPDN. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    3,287,727
    Kasus Positif
    Updated on 29 July 2021 - 15:34 WIB 15:34 WIB

    Indeks Berita

    Sebanyak 92 Persen Dana Desa Telah Dicairkan

    Jakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memaparkan jika hingga 11 Juli 2021,...

    Memperkuat Akses Permodalan Harus Diikuti Penguatan SDM dan Tata...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke–43, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Jawa Timur menggelar webinar dengan tema “Crowdfunding...

    Di Talkshow Kades Iwan, Ketua Komite I DPD RI...

    Jakarta, desapedia.id – Talkshow Kajian Desa bareng Iwan atau Kades Iwan yang tayang secara langsung di TV Desa setiap selasa pukul 18.30 WIB, pada...

    Kemampuan Digitalisasi BUMDesa Akan Terus Ditingkatkan

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri acara puncak Gerakan Bangga Buatan Indonesia yang bertajuk...

    Kecam Tuduhan Mensos Risma, Ini Penjelasan Apdesi  

    Jakarta, desapedia.id – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP APDESI), Agung Heri Susanto memberikan tanggapannya atas pemberitaan di berbagai...

    Berita Terkait