33.9 C
Jakarta
Jumat, 15 Mei 2020
Beranda Desa Kejaksaan Usut Temuan Penyimpangan Dana Desa, Ketua Komite I...

Kejaksaan Usut Temuan Penyimpangan Dana Desa, Ketua Komite I DPD RI: Sebaiknya Pembinaan yang Diperkuat

Rekomendasi

Lainnya

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak Covid–19, Tidak Harus Warga Miskin

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa Diverifikasi dalam Musyawarah Desa Khusus

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra Putih ke China

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Jakarta, desapedia.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat hingga kini masih menyelidiki dan mengusut sejumlah laporan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

    Tercatat, ada 19 gampong (kepala desa) yang diduga terindikasi melakukan penyelewengan Dana Desa yang merupakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.

    “Sampai saat ini masih kami proses, telaah, dan analisis dulu,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Aceh Barat, Ahmad Sahrudin, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Fakhrol Rozi SH, Jumat (1/3) lalu.

    Persoalan pengawasan desa oleh aparat penegak hukum termasuk kejaksaan ini sesungguhnya telah menjadi problem nasional yang terjadi di hampir semua desa di Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan, sebaiknya semua pihak termasuk aparat penegak hukum lebih mengedepankan pembinaan kepada kepala desa dan aparatur pemerintahan desa.

    “Di UU Desa pembinaan dan pengawasan melekat pada Inspektorat Daerah. Sebaiknya Inspektorat Daerah menggandeng aparat penegak hukum bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan secara berimbang kepada kepala desa dan aparatur desa,” tegas Benny kepada desapedia.id, di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

    Benny menambahkan, terkait banyaknya dugaan penyelewengan Dana Desa 2018, pihaknya berencana mengundang Menteri Desa PDTT dalam rapat kerja dengan Komite I untuk membahas evaluasi Dana Desa tahun 2018.

    “Kemendes jangan hanya klaim keberhasilan Dana Desa, tetapi dari sisi manajemen dan akuntabel juga harus clear. Termasuk keluhan aparatur desa terkait laporan penggunaan Dana Desa, apakah sudah disederhanakan seperti perintah Presiden Joko Widodo,” lanjut Benny yang juga Caleg DPR RI nomor urut 1 daerah pemilihan Sulut dari Partai Hanura ini.

    Sementara itu, menanggapi penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh, Muksalmina Asgara, berharap semua pihak harus tunduk pada mekanisme hukum yang tersedia. Begitu juga dengan tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

    “Pengelolaan Keuangan desa kan tentunya mengacu pada Permendagri 113/2014. Untuk tahun 2019 ini mengacu pada mekanisme Permendagri 20/2018. Kalau melihat regulasi ini, saya harapkan semua pihak konsisten saja pada cara dan pola pengelolaan keuangan desa. Soal adanya beberapa desa/gampong di Aceh yg masih belum mampu mengelola Dana Desa dan APBG (APBDes) perlu kita telusuri dulu akar persoalannya,” tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    16,006
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Di Tengah Pandemi, Bumdesma di Buton Utara Ekspor Kopra...

    Jakarta, desapedia.id – Di tengah kesulitan kargo yang tertunda berkali-kali, Buton Utara, Sulawesi Tenggara, mengekspor kopra putih pada Minggu...

    Catatan Tadarus Anggaran #4 Seknas FITRA: BLT Dana Desa,...

    Jakarta, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, menjadi program pemerintah yang saat ini paling banyak di diskusikan oleh berbagai kalangan. Hal ini terkait...

    Ketum Papdesi: BLT Dana Desa untuk Warga yang Terdampak...

    Semarang, desapedia.id – Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa masih saja direpotkan dengan berbagai permasalahan data siapa sesungguhnya yang layak...

    Baru 80 Kabupaten/Kota yang Sudah Mencairkan, Mendes Minta Kepala...

    Jakarta, desapedia.id – Sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa. Hal itu...

    Menteri Desa Pastikan Data Calon Penerima BLT Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Melalui rapat yang digelar lewat video konferensi dengan Komisi VIII DPR RI, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim...

    Berita Terkait