30.3 C
Jakarta
Kamis, 1 Oktober 2020
Beranda Desa Kejaksaan Usut Temuan Penyimpangan Dana Desa, Ketua Komite I...

Kejaksaan Usut Temuan Penyimpangan Dana Desa, Ketua Komite I DPD RI: Sebaiknya Pembinaan yang Diperkuat

Rekomendasi

Lainnya

    Apresiasi Kenaikan Dana Desa 2021, Ketua Umum Apdesi Minta Pemdes Perhatikan Keinginan Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah menyampaikan bahwa alokasi...

    Desa Tangguh Bencana Diperlukan untuk Membangun 7 Obyek Ketangguhan

    Palu, desapedia.id – Membangun kembali daerah atau desa terdampak bencana menjadi lebih baik dan lebih aman dengan berbasiskan komunitas...

    Presiden Jokowi Terima Laporan Perkembangan PKTD, BLT DD dan Fokus Dana Desa 2021, Ini Rinciannya

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Terbatas di...

    Jakarta, desapedia.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat hingga kini masih menyelidiki dan mengusut sejumlah laporan penggunaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Aceh Barat.

    Tercatat, ada 19 gampong (kepala desa) yang diduga terindikasi melakukan penyelewengan Dana Desa yang merupakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.

    “Sampai saat ini masih kami proses, telaah, dan analisis dulu,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Aceh Barat, Ahmad Sahrudin, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Fakhrol Rozi SH, Jumat (1/3) lalu.

    Persoalan pengawasan desa oleh aparat penegak hukum termasuk kejaksaan ini sesungguhnya telah menjadi problem nasional yang terjadi di hampir semua desa di Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani mengatakan, sebaiknya semua pihak termasuk aparat penegak hukum lebih mengedepankan pembinaan kepada kepala desa dan aparatur pemerintahan desa.

    “Di UU Desa pembinaan dan pengawasan melekat pada Inspektorat Daerah. Sebaiknya Inspektorat Daerah menggandeng aparat penegak hukum bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan secara berimbang kepada kepala desa dan aparatur desa,” tegas Benny kepada desapedia.id, di Jakarta, Sabtu (2/3/2019).

    Benny menambahkan, terkait banyaknya dugaan penyelewengan Dana Desa 2018, pihaknya berencana mengundang Menteri Desa PDTT dalam rapat kerja dengan Komite I untuk membahas evaluasi Dana Desa tahun 2018.

    “Kemendes jangan hanya klaim keberhasilan Dana Desa, tetapi dari sisi manajemen dan akuntabel juga harus clear. Termasuk keluhan aparatur desa terkait laporan penggunaan Dana Desa, apakah sudah disederhanakan seperti perintah Presiden Joko Widodo,” lanjut Benny yang juga Caleg DPR RI nomor urut 1 daerah pemilihan Sulut dari Partai Hanura ini.

    Sementara itu, menanggapi penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Aceh, Muksalmina Asgara, berharap semua pihak harus tunduk pada mekanisme hukum yang tersedia. Begitu juga dengan tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya terdapat laporan pertanggungjawaban Dana Desa.

    “Pengelolaan Keuangan desa kan tentunya mengacu pada Permendagri 113/2014. Untuk tahun 2019 ini mengacu pada mekanisme Permendagri 20/2018. Kalau melihat regulasi ini, saya harapkan semua pihak konsisten saja pada cara dan pola pengelolaan keuangan desa. Soal adanya beberapa desa/gampong di Aceh yg masih belum mampu mengelola Dana Desa dan APBG (APBDes) perlu kita telusuri dulu akar persoalannya,” tegasnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    282,724
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Transisional Para Calon Pemimpin Daerah di Pilkada 2020

    Penulis: Yuono Setyo Widagdo, Kader Muda Partai Golkar Globalisasi telah menjadikan sistem interaksi dalam hubungan internasional antar negara saling terintegrasi...

    RUU Penanggulangan Bencana Harus Memperkuat Pengetahuan Kebencanaan Warga Desa

    Jakarta, desapedia.id – DPR RI kini sedang membahas Rancangan Undang–Undang (RUU)  Penanggulangan Bencana. Pembahasan ini kini juga sedang dilakukan oleh DPD RI. Direktur Eksekutif Amcolabora...

    Presiden Jokowi Terima Laporan Perkembangan PKTD, BLT DD dan...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Terbatas di secara virtual yang membahas percepatan...

    Rakor dengan Menko Luhut Panjaitan, Mendes Abdul Halim Sebut...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri...

    Catat Pak Kades, Ini Indikator Kerberhasilan Penggunaan Dana Desa...

    Jakarta, desapedia.id – Pada Senin (22/9) lalu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam kesempatan konferensi persnya memaparkan...

    Berita Terkait