32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Desa Kejaksaan Awasi Desa, PPDI: Lebih Dominan Menciptakan Ketakutan Ketimbang...

Kejaksaan Awasi Desa, PPDI: Lebih Dominan Menciptakan Ketakutan Ketimbang Terdampingi

Rekomendasi

Lainnya

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono memberikan pandangannya terkait Kejaksaan Negeri di berbagai kabupaten yang melakukan pengawasan terhadap desa terutama dalam pelaksanaan Dana Desa.

    Menurutnya, dirinya setuju dengan pendapat Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam. “Saya setuju dengan Wakil Ketua DPD RI (Akhmad Muqowam),” kata Widhi kepada Desapedia.id, Senin (29/4/2019).

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI, Akhmad Muqowam mengatakan, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri untuk mengedepankan pembinaan dan meletakkan pengawasan sebagai bagian dari fungsi pembinaan dalam arti menyeluruh. Bukan semata-mata pengawasan yang menakutkan bagi aparat desa.

    Muqowam meminta kepada semua pihak untuk mengembalikan mekanisme pengawasan melalui musyawarah desa, Badan Permusyawaratan Desa, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh inspektorat daerah.

    Dari kacamata Widhi, istilah pengawasan lebih dekat pada ketidakpercayaan. “Kejaksaan hadir di desa lebih dominan menciptakan ketakutan ketimbang terdampingi,” ujarnya.

    Dia menambahkan, Dana Desa merupakan anugerah bagi desa. “Jadi yang diperlukan adalah penguatan sistem penyelenggaraan pemerintah desa. Dengan penguatan sistem maka dengan sendirinya SOP (standar operasional prosedur) penggunaaan Dana Desa akan mudah dilaksanakan, dan pembangunan desa berjalan dengan baik,” kata Widhi. (Red)

    Berita terkait: Wakil Ketua DPD RI Tanggapi Maraknya Pengawasan Desa oleh Jaksa

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Komite I DPD RI Meminta Kemendes PDTT Sederhanakan Regulasi

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan...

    Raker dengan Komite I DPD RI, Mendes Abdul Halim...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak...

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah penanganan korupsi Dana...

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri yang digelar pada Rabu (2/9)...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Berita Terkait