26.4 C
Jakarta
Minggu, 13 Juni 2021
Beranda Nasional Kebijakan Pendidikan di Era Pemerintahan Jokowi Dikritik Pengamat

Kebijakan Pendidikan di Era Pemerintahan Jokowi Dikritik Pengamat

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Kebijakan bidang pendidikan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari Sudarman, pengamat pendidikan dari Universitas Satyagama.

    Menurut Sudarman, efek moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) menimbulkan dampak banyak masalah di dunia pendidikan. Misalnya, keberadaan guru honor yang spesifikasinya tidak standar.

    “Akibatnya jumlah guru di daerah minim, terpaksa guru honor dipertahankan walaupun tidak kompatibel. Karena kapasitas guru yang tidak kompatibel tentu mutu pendidikan kurang bagus. Belum lagi rata-rata sikap guru yang sikapnya hanya kerja, bukan menjadi motivator,” kata Sudarman kepada Desapedia.id, di Jakarta, Minggu (17/03/2019).

    Permasalahan lainnya, lanjut Sudarman, yakni sistem penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN yang tidak sistemik dan sudah lama tidak terevaluasi.

    “Contoh kasusnya yaitu salah satu SMA Negeri di Riau. Di sana tenaga PNS cuma 5 orang, selebihnya honor,” ungkapnya.

    Sedangkan, dalam kaitan pembinaan karir hanya PNS yang diberikan fasilitas mengikuti pendidikan kekhususan. “Yang honor gak mungkin dapat fasilitas itu, sehingga bagaimana mungkin tenaga honor mampu menjadi guru yang mendorong pembangunan karakter?” ucapnya.

    Disisi lain, tambah Sudarman, sekalipun SMA Negeri, tidak pernah diminta untuk mengusulkan program terkait APBN. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 13 June 2021 - 00:55 WIB 00:55 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait