32 C
Jakarta
Minggu, 13 September 2020
Beranda Nasional Kebijakan Pendidikan di Era Pemerintahan Jokowi Dikritik Pengamat

Kebijakan Pendidikan di Era Pemerintahan Jokowi Dikritik Pengamat

Rekomendasi

Lainnya

    Di Webinar Nasional Unhan, Prof Djo Usulkan Pilkada Melalui Pemilihan oleh DPRD Selama Masa Pandemi

    Jakarta, desapedia.id – Penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah kabupaten/kota dan propinsi tahun ini berada...

    Wakapolri: Penanganan Korupsi Dana Desa Diupayakan Langkah Pencegahan Sejak Awal

    Jakarta, desapedia.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menetapkan beberapa kebijakan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Salah...

    Ini Penjelasan Kemendes PDTT Soal Gerakan Setengah Miliar Masker Desa

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah merilis Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah...

    Jakarta, desapedia.id – Kebijakan bidang pendidikan era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari Sudarman, pengamat pendidikan dari Universitas Satyagama.

    Menurut Sudarman, efek moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) menimbulkan dampak banyak masalah di dunia pendidikan. Misalnya, keberadaan guru honor yang spesifikasinya tidak standar.

    “Akibatnya jumlah guru di daerah minim, terpaksa guru honor dipertahankan walaupun tidak kompatibel. Karena kapasitas guru yang tidak kompatibel tentu mutu pendidikan kurang bagus. Belum lagi rata-rata sikap guru yang sikapnya hanya kerja, bukan menjadi motivator,” kata Sudarman kepada Desapedia.id, di Jakarta, Minggu (17/03/2019).

    Permasalahan lainnya, lanjut Sudarman, yakni sistem penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN yang tidak sistemik dan sudah lama tidak terevaluasi.

    “Contoh kasusnya yaitu salah satu SMA Negeri di Riau. Di sana tenaga PNS cuma 5 orang, selebihnya honor,” ungkapnya.

    Sedangkan, dalam kaitan pembinaan karir hanya PNS yang diberikan fasilitas mengikuti pendidikan kekhususan. “Yang honor gak mungkin dapat fasilitas itu, sehingga bagaimana mungkin tenaga honor mampu menjadi guru yang mendorong pembangunan karakter?” ucapnya.

    Disisi lain, tambah Sudarman, sekalipun SMA Negeri, tidak pernah diminta untuk mengusulkan program terkait APBN. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    214,746
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Dihadapan Komisi II DPR RI, Kemendagri Ungkap Puluhan Ribu...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Dalam Negeri...

    Pemdes Terlalu Sibuk dengan Laporan, Pendamping Desa: Karena Terlalu...

    Purbalingga, desapedia.id – Terlalu banyaknya regulasi telah membuat Pemerintah Desa (Pemdes) menjadi sibuk dengan penyusunan berbagai laporan kegiatan dan program. Sehingga kondisi ini berdampak...

    Transparansi Pemdes dan Partisipasi Warga Desa Menjadi Tolak Ukur

    Jakarta, desapedia.id – Pada medio Agustus 2020 lalu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar pernah menuturkan di desapedia.id...

    KLC Rilis Kertas Kebijakan: Memperkuat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja...

    Jakarta, desapedia.id - Melalui Pendiri dan Ketua Koalisi Lawan Corona (KLC), Nukila Evanty mengirimkan rilis kepada desapedia.id berupa kertas kebijakan (policy paper) tentang "Memperkuat...

    Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi: Kualitas Petani di Desa...

    Jakarta, desapedia.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengakui, kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa masih...

    Berita Terkait