29.9 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Nasional Kasus Meikarta, Ketua Komite I DPD RI: Pemkab Bekasi...

Kasus Meikarta, Ketua Komite I DPD RI: Pemkab Bekasi dan Lippo Group Telah Melakukan Kejahatan Pertanahan

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari...

    Jakarta, desapedia.id – Meikarta kembali menjadi sorotan publik usai terbongkarnya kasus suap perizinan mendirikan bangunan mega proyek tersebut.

    Sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang mengurusi bidang pertanahan, Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani angkat bicara soal proyek Meikarta yang penuh kontroversi ini.

    Dalam rilis yang diterima desapedia.id, Minggu (21/10/2018), Benny mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Lippo Group sebagai pengembang Meikarta secara bersama-sama melakukan kejahatan pertanahan melalui berbagai kebijakannya terkait Meikarta.

    Menurut Benny, Pemkab Bekasi telah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Lippo Group sebagai pengembang Meikarta mulai dari lokasi, tanah, amdal, dan berbagai kebijakan perizinan lainnya dengan cara-cara yang ilegal, yaitu atas dasar suap.

    “Ini yang saya sebut kejahatan pertanahan, ada ratusan proyek perumahan di Bekasi, jangan-jangan semua perizinan pertanahannya melalui suap. Pemkab Bekasi abuse of power (menyalahgunakan kekuasaan),” tegasnya.

    Benny menilai apa yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi bertolak belakang dengan Kebijakan pemerintah pusat. “Jokowi gencar membagi-bagikan tanah untuk rakyat, Pemda seperti Pemkab Bekasi malah membagi-bagikan tanah untuk konglomerat,” ujarnya.

    Karena itu, lanjut Benny, atas kasus Meikarta ini, dirinya meminta pemerintah pusat berkonsolidasi dengan pemda-pemda diseluruh Indonesia agar kebijakan pertanahan termasuk proses perizinannya sinkron dan harmonis dengan pemerintah pusat, serta tidak terindikasi suap dan korupsi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    DPR Usulkan Rapid Test dan PCR Swab Gratis untuk...

    Sepekan atau dua pekan terakhir, Tim Satgas Penanganan Covid-19 di pusat maupun beberapa daerah tertentu melaporkan terjadi peningkatan kasus...

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    Berita Terkait