30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Kasus Meikarta, Ketua Komite I DPD RI: Pemkab Bekasi...

Kasus Meikarta, Ketua Komite I DPD RI: Pemkab Bekasi dan Lippo Group Telah Melakukan Kejahatan Pertanahan

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    Kunjungi Orang Rimba di Sarolangun Bersama Wakil Menteri ATR/BPN, Fernando Sinaga: Manfaatkan Dana Desa untuk Berdayakan Orang Rimba

    Sarolangun, desapedia.id – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fernando Sinaga bersama Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jakarta, desapedia.id – Meikarta kembali menjadi sorotan publik usai terbongkarnya kasus suap perizinan mendirikan bangunan mega proyek tersebut.

    Sebagai salah satu alat kelengkapan DPD RI yang mengurusi bidang pertanahan, Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani angkat bicara soal proyek Meikarta yang penuh kontroversi ini.

    Dalam rilis yang diterima desapedia.id, Minggu (21/10/2018), Benny mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Lippo Group sebagai pengembang Meikarta secara bersama-sama melakukan kejahatan pertanahan melalui berbagai kebijakannya terkait Meikarta.

    Menurut Benny, Pemkab Bekasi telah menyiapkan semua yang dibutuhkan oleh Lippo Group sebagai pengembang Meikarta mulai dari lokasi, tanah, amdal, dan berbagai kebijakan perizinan lainnya dengan cara-cara yang ilegal, yaitu atas dasar suap.

    “Ini yang saya sebut kejahatan pertanahan, ada ratusan proyek perumahan di Bekasi, jangan-jangan semua perizinan pertanahannya melalui suap. Pemkab Bekasi abuse of power (menyalahgunakan kekuasaan),” tegasnya.

    Benny menilai apa yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi bertolak belakang dengan Kebijakan pemerintah pusat. “Jokowi gencar membagi-bagikan tanah untuk rakyat, Pemda seperti Pemkab Bekasi malah membagi-bagikan tanah untuk konglomerat,” ujarnya.

    Karena itu, lanjut Benny, atas kasus Meikarta ini, dirinya meminta pemerintah pusat berkonsolidasi dengan pemda-pemda diseluruh Indonesia agar kebijakan pertanahan termasuk proses perizinannya sinkron dan harmonis dengan pemerintah pusat, serta tidak terindikasi suap dan korupsi. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Pimpin RDP dengan Asosiasi Pemerintah Desa, Fernando Sinaga Gambarkan...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah asosiasi pemerintah desa pada Senin (24/5)...

    Wakil Ketua Komite I DPD RI Sosialisasi 4 Pilar...

    Tarakan, desapedia.id – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga Wakil Ketua Komite...

    PPDI Menilai Pengawasan UU Desa oleh Komite I DPD...

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito menilai pengawasan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Berita Terkait