30.2 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Aspirasi Kades Minta Dilibatkan Jika Ada Program Bantuan Langsung ke...

Kades Minta Dilibatkan Jika Ada Program Bantuan Langsung ke Rakyat

Rekomendasi

Lainnya

    Satgas Dana Desa Tegaskan Dana Desa Bukan Milik Kades, tapi Milik Masyarakat

    Jakarta, desapedia.id - Pemerintah desa sejak tahun 2015 lalu telah mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja...

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Kendal, desapedia.id – Anggaran untuk program kesejahteraan rakyat mengalami kenaikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

    Hal tersebut tentu saja disambut baik oleh Bambang Utoro, Kades Sendangdawuhan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

    Karena itu, Bambang yang juga pernah menjabat Ketua Paguyuban Desa Bahurekso Kabupaten Kendal ini berharap, seluruh kepala desa ikut serta dilibatkan dalam pelaksanaannya.

    “Mohon kepada pemerintah pusat apabila di tahun 2019 akan ada tambahan bantuan langsung ke rakyat (sesuai RAPBN 2019), maka kami para Kades mohon dilibatkan,” kata Bambang kepada desapedia.id, belum lama ini.

    Menurutnya, Kades bersama Bintara TNI Pembina Desa (Babinsa), Bintara Polri Pembina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) merupakan tiga pilar pembina masyarakat Desa. “Karena itu, kami yang lebih tahu persis kondisi masyarakat desa,” ungkapnya.

    Tapi, Bambang bilang, “Kami bertanya kenapa dalam penentuan penerima program bantuan langsung seperti rastra (beras sejahtera) atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan BPJS Kesehatan, kami para Kades tidak dilibatkan?”

    Dia menambahkan, survei membuktikan bagi penerima program selalu mengucapkan terimakasih kepada presiden. “Tetapi bagi [masyarakat] yang tidak menerima, kami para Kades yang disalahkan,” keluh Bambang mencurahkan isi hatinya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    DPD RI dan IPB University Gelar FGD Bahas RUU...

    Bogor, desapedia.id – Panitia Perancang Undang–Undang (PPUU) DPD RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Uji Sahih Rancangan Undang-undang Badan Usaha Milik Desa...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Berita Terkait