24.3 C
Jakarta
Rabu, 19 Januari 2022
BerandaDesaKades Jangan Bikin Keputusan yang Hanya Menguntungkan Diri dan...

Kades Jangan Bikin Keputusan yang Hanya Menguntungkan Diri dan Keluarga

Rekomendasi

Lainnya

    Yogyakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mendukung penuh Program Desa Antikorupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini diyakini akan kian meningkatan transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa sehingga mempercepat kesejahteraan warga desa.

    “Partisapasi warga desa dalam merencanakan dan mengawasi pembangunan desa akan menjadi kunci Program Desa Antikorupsi. Saya berpesan khususnya kepada para kepala desa dan perangkat desa untuk kian hati-hati mengelola dana desa. Jangan bikin keputusan yang hanya menguntungkan diri dan keluarga,” ujar Abdul Halim Iskandar, saat hadiri peluncuran Program Desa AntiKorupsi di Desa Panggungharjo, Yogyakarta, Rabu (1/12/2021).

    Dia menjelaskan penyimpangan dana desa saat ini terus terjadi meskipun terjadi penurunan kasus dari tahun ke tahun. Penyimpangan dana desa ini bahkan seringkali membawa para kepala desa untuk duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus korupsi dan berakhir di jeruji besi.

    “Fakta ini menunjukkan jika potensi korupsi tetap saja terjadi. Oleh karena kita luncurkan Program Desa Antikorupsi sebagai tindak preventif agar potensi penyimpangan bisa kita tekan seminimal mungkin,” katanya.

    Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-meminta warga desa agar ikut terlibat mengawasi penggunaan dana desa yang telah digelontorkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya warga desa harus ikut berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan semua program pembangunan desa.

    “Salah satu prasyarat dalam pembangunan desa adalah transparansi dan partisipasi masyarakat desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan terhadap pembangunan desa,” katanya.

    Gus Halim melanjutkan, UU Desa juga telah mengatur peran para pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan desa. Di situ dijelaskan peran dari pemerintah pusat, termasuk lembaga-lembaga pemerintah seperti KPK dalam upaya percepatan pembangunan desa.

    Untuk itu dia berharap para kepala desa dan perangkat desa tidak takut jika ada peran dari lembaga lain termasuk pusat yang terlibat dalam penataan desa dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

    “Ketika berbagai ketentuan dijalankan seperti perencanaan, partisipatif, memaksimalkan SDM, transparan dan akuntabel maka akan mudah mencapai tujuan UU Desa, membangun desa yang berkeadilan, itulah tujuan akhir Desa AntiKorupsi,” imbuhnya. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    4,275,528
    Kasus Positif
    Updated on 19 January 2022 - 22:00 WIB 22:00 WIB

    Indeks Berita

    Mendes PDTT Sebut 40 persen Dana Desa Untuk BLT...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, bahwa pada tahun 2022 penggunaan...

    Berita Terkait