33.5 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Desa Jokowi Tunda Gaji Kepala Desa Setara PNS ke 2020,...

Jokowi Tunda Gaji Kepala Desa Setara PNS ke 2020, Ketua Apdesi Provinsi Bengkulu: Pemerintah Tidak Serius!

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Presiden Joko Widodo akan merealisasikan gaji kepala desa dan perangkat desa setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA pada Januari tahun 2020, bukan pada bulan Maret 2019 sebagaimana pernah dijanjikan sebelumnya ketika menghadiri pertemuan dengan ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia (PPDI) pertengahan bulan Januari lalu.

    Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak bisa berlaku efektif tahun ini sebab membutuhkan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dananya sendiri, akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), termasuk Dana dDesa yang diberikan oleh pemerintah setiap tahun.

    Ketua Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Bengkulu, Juniaheri turut memberikan komentar atas begitu cepatnya perubahan kebijakan pemerintah terkait penghasilan tetap (siltap) kepala desa dan perangkat desa tersebut.

    Menurutnya, pemerintahan Jokowi saat ini tidak terlalu serius terhadap pemerintah desa, padahal tugas pemerintah desa itu cukup berat karena berhadapan langsung kepada masyarakat di semua sendi kehidupan, sementara siltap-nya tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

    “Agar pemerintah desa nyaman melaksanakan tugasnya, kenaikan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Apalagi tugas kami sekarang ini terus menjadi sorotan penegak hukum, sementara sudah banyak para Kades yang menjadi tersangka. Kalau sudah tersangka kan berarti siltap-nya tidak ada lagi, jadi sangat berat tanggung jawab kades dan perangkatnya itu. Kami itu kalau berhasil akan menjadi konsumsi politik para elit pemerintah, tetapi sebaliknya, para Kades sering dikambinghitamkan jika ada masalah di pemerintahan,” kata Juniaheri saat dihubungi desapedia.id, di Jakarta, Jum’at (22/2/2019)

    Juniaheri kembali menegaskan kembali pernyataannya bahwa pemerintah tidak serius terhadap para kepala desa. Dirinya berharap pemerintah tidak menunda-nunda lagi kenaikan penghasilan tetap kepala desa.

    “Sudah wajar kami disamakan dengan ASN golongan llA, justru pekerjaan kepala desa dan perangkat desa saat ini lebih besar dari ASN golongan llA. Kami usulkan tahun ini sudah harus dinaikkan,” tegasnya.

    Di sisi lain, Juniaheri juga mengusulkan kepada pemerintah agar landasan pelaksanaan teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan desa jangan setiap saat dirubah. Sebab, kemampuan sumber daya manusia (SDM) para kepala desa dan perangkat desa berada dibawah rata-rata.

    “Jadi bagaimana mau kerja dengan baik jika para Kades selalu kuatir setiap melaksanakan pekerjaannya karena peraturan dari pemerintah yang seringkali berubah-ubah,” ujarnya.

    Selain itu, Juniaher juga meminta landasan hukum pelaksanaan UU Desa jangan dibuat terlalu kaku agar tidak sering diubah. Terkait dengan penghasilan tetap, Juniaheri mendesak pemerintah memberikan tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, tunjangan kinerja dan purna bakti yang pantas bagi kepala desa. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,894,025
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 16:42 WIB 16:42 WIB

    Indeks Berita

    Banyak Perangkat Desa Diberhentikan Semena–Mena oleh Kades, DPN PPDI...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual...

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pengurus nasional asosiasi...

    Pemdes Cikarageman Dibantu Babinsa Bergotong Royong Bangun Kantor BPD

    Bekasi, desapedia.id - Pemerintah Desa Cikarageman dibantu Babinsa Koramil 06/Setu bergotong royong membangun kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cikarageman, di Desa Cikarageman, Kecamatan Setu,...

    BUMDes di Klaten Ini Sukses Bekerjasama dengan Kalangan Industri

    Klaten, desapedia.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemudo Makmur di Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah cukup menyita perhatian publik lantaran...

    Cegah Penyebaran DBD, Warga Perum GMM di Desa Lubangbuaya...

    Bekasi, desapedia.id - Warga di Perum Graha Mustika Media (GMM), Desa Lubangbuaya, Kecamatan Setu, bergotong royong membersihkan selokan dan melakukan fogging atau pengasapan, Sabtu...

    Berita Terkait