30 C
Jakarta
Sabtu, 12 Juni 2021
Beranda Nasional Jokowi Minta Dana Desa 2020 Digunakan Mulai Januari, Ketua...

Jokowi Minta Dana Desa 2020 Digunakan Mulai Januari, Ketua Umum Apdesi: Peraturan Bupati yang Lambat Telah Menghambat Pencairan

Rekomendasi

Lainnya

    Masa Jabatan Kades Dikembalikan 8–10 Tahun Tanpa Batasan Periodisasi, Ini Usulan Lengkap Papdesi Soal Revisi UU Desa

    Jakarta, desapedia.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Hj. Wargiyati memberikan...

    10 Salah Kaprah Pelaksanaan UU Desa Menurut Dr Sutoro Eko Yunanto

    Jakarta, desapedia.id – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI bersama Pakar Desa dengan Agenda Penyempurnaan...

    Jalan-jalan Dapat Hadiah? Yuk, Ikutan Lomba Foto Desa Wisata

    Jakarta, desapedia.id - alan-jalan alias piknik terus dapat hadiah? Pasti mau, dong! Nah, ikuti lomba foto desa wisata yang...

    Jakarta, desapedia.id – Pada Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di Kantor Presiden pada Rabu (11/12) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemetaan Dana Desa tahun 2020 sudah harus dilakukan pada bulan Januari 2020 atau bulan depan.

    Jokowi menekankan pada Januari 2020 Dana Desa sudah bisa digunakan untuk berbagai kegiatan di sektor produktif.

    Menanggapi pernyataan jokowi tersebut, Ketua umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dr.H.Sindawa Tarang, SH.MM.MH menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana Desa disebabkan oleh banyak faktor.

    Faktor pertama, ujar Sindawa, karena lambatnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Sindawa mengatakan bahwa setiap tahun Perbup selalu terlambat dirilis oleh Pemkab.

    Faktor kedua menurut Ketum Apdesi yang akrab disapa Bung ST ini adalah adanya beberapa Pemkab yang melakukan intervensi terhadap penggunaan Dana Desa dengan modus ‘menitip’ beberapa program yang harus diakomodir oleh Pemerintah Desa sekalipun tidak ada di RPJMDes dan tidak muncul pada saat Musyawarah Dusun maupun Musyawarah Desa.

    Sindawa melanjutkan, faktor ketiga adalah pencairan dan penggunaan Dana Desa seringkali terhambat lantaran dipengaruhi oleh terlalu banyaknya regulasi yang turun ke desa dari beberapa Kementerian dan regulasi tersebut selalu berubah – ubah sehingga menyebabkan kebingungan ditingkat aparatur pemerintahan desa.

    Sindawa meminta agar harapan dan keinginan Presiden Jokowi yang sangat baik untuk rakyat, bangsa dan negara ini mestinya direspon dengan baik dan cepat oleh Kementerian terkait dengan menyederhanakan model pelaporan keuangan desa.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    1,901,490
    Kasus Positif
    Updated on 12 June 2021 - 18:44 WIB 18:44 WIB

    Indeks Berita

    Tanggapi Komite I DPD RI, Kades Panggungharjo: Semangat Merevisi...

    Jakarta, desapedia.id – Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar secara virtual Rapat Dengar Pendapat (RDP)...

    Rencana Mendes PDTT Angkat Status Pendamping Desa Jadi PPPK...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam rilisnya yang diterima redaksi desapedia.id pada sabtu (22/5) ini, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan bahwa sudah saatnya...

    Gus Menteri Minta UNY untuk Terjun Langsung ke Desa

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di...

    Mengintip Geliat Bisnis BUMDes di Nganjuk dan Kutai Kartanegara

    Jakarta, desapedia.id – Pandemi Covid–19 dalam dua tahun terakhir ini telah meluluhluntahkan perekonomian Indonesia dan dunia. Namun demikian, ditengah berbagai keterbatasan akibat pandemi tersebut,...

    Permendes Tinggal Tunggu Pengesahan, Mendes PDTT: Kalau Sudah Selesai...

    Jakarta, desapedia.id – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). PP ini merupakan turunan dari UU...

    Berita Terkait