29.9 C
Jakarta
Kamis, 16 Juli 2020
Beranda Nasional Jokowi Minta Dana Desa 2020 Digunakan Mulai Januari, Ketua...

Jokowi Minta Dana Desa 2020 Digunakan Mulai Januari, Ketua Umum Apdesi: Peraturan Bupati yang Lambat Telah Menghambat Pencairan

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Apa Artinya UU Desa tanpa Dana Desa?

    Magelang, desapedia.id – Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD "APMD") Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko berdiskusi santai sambil makan...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima Gelar Doktor Honoris Causa dari UNY

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari...

    Jakarta, desapedia.id – Pada Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet di Kantor Presiden pada Rabu (11/12) lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemetaan Dana Desa tahun 2020 sudah harus dilakukan pada bulan Januari 2020 atau bulan depan.

    Jokowi menekankan pada Januari 2020 Dana Desa sudah bisa digunakan untuk berbagai kegiatan di sektor produktif.

    Menanggapi pernyataan jokowi tersebut, Ketua umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dr.H.Sindawa Tarang, SH.MM.MH menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana Desa disebabkan oleh banyak faktor.

    Faktor pertama, ujar Sindawa, karena lambatnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD). Sindawa mengatakan bahwa setiap tahun Perbup selalu terlambat dirilis oleh Pemkab.

    Faktor kedua menurut Ketum Apdesi yang akrab disapa Bung ST ini adalah adanya beberapa Pemkab yang melakukan intervensi terhadap penggunaan Dana Desa dengan modus ‘menitip’ beberapa program yang harus diakomodir oleh Pemerintah Desa sekalipun tidak ada di RPJMDes dan tidak muncul pada saat Musyawarah Dusun maupun Musyawarah Desa.

    Sindawa melanjutkan, faktor ketiga adalah pencairan dan penggunaan Dana Desa seringkali terhambat lantaran dipengaruhi oleh terlalu banyaknya regulasi yang turun ke desa dari beberapa Kementerian dan regulasi tersebut selalu berubah – ubah sehingga menyebabkan kebingungan ditingkat aparatur pemerintahan desa.

    Sindawa meminta agar harapan dan keinginan Presiden Jokowi yang sangat baik untuk rakyat, bangsa dan negara ini mestinya direspon dengan baik dan cepat oleh Kementerian terkait dengan menyederhanakan model pelaporan keuangan desa.  (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    80,094
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Masalah Dana Desa Sudah Masuk Ranah Politik dan Hukum,...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) yang juga Guru Besar Institut...

    Pidato Lengkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar Saat Terima...

    Yogyakarta, desapedia.id - Berkat rekam jejak dan komitmen yang kuat dalam pembangunan desa serta didukung oleh hasil kajian dari tim promotor, Menteri Desa Pembangunan...

    Protokol Normal Baru Desa: Upaya Menyambut Reborn Ekonomi Pasca...

    Jakarta, desapedia.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar telah memberikan panduan protokol normal baru desa. Hal ini...

    Hingga 7 Juli, 97 Persen BLT Dana Desa Telah...

    Jakarta, desapedia.id – Dana Desa yang telah tersalurkan ke desa hingga 7 Juli 2020 sebanyak 74.865 yang setara 99 persen dari 74.953 desa. Desa yang...

    FAO Beri Peringatan Ancaman Krisis Pangan, Kementerian Desa PDTT...

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberi perhatian yang cukup besar di sektor ketahanan pangan. Hal ini demi...

    Berita Terkait