24.8 C
Jakarta
Kamis, 9 Juli 2020
Beranda Nasional Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali...

Jika Dana Desa Tidak Dilanjutkan, Pemerintah Harus Jelaskan Kembali Posisi Kewenangan dan Otonomi Desa Serta Transisi yang Perlu Disiapkan

Rekomendasi

Lainnya

    Dana Desa Tetap Ada, Tahun 2021 Dianggarkan Rp 72 Triliun  

    Jakarta, desapedia.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjawab keraguan berbagai pihak perihal masa depan...

    Akhmad Muqowam Sesalkan UU No. 2/2020 Mencabut Dana Desa

    Jakarta, desapedia.id – Pada pasal 28 angka 8 UU Nomor 2/2020 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan...

    Jakarta, desapedia.id – Dalam pemberitaan sebelumnya di desapedia.id, Akademisi dari STHI Jentera, Nur Solikhin mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan batasan waktu yang jelas berkaitan dengan penentuan waktu melalui Keputusan Presiden (Keppres), karena hal ini sangat diperlukan mengingat konsekuensi hukum yang nyata terhadap keberlakuan suatu norma dalam undang-undang.

    Keppres yang dimaksud adalah terkait dengan pasal 28 angka 8 dalam UU Nomor 2 tahun 2020 tentang  Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid–19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

    Pasal 28 angka 8 itu sendiri berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku makaPasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l4 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang ini.

    Board of Director Pusat Informasi dan Telaah Regional (Pattiro) Rohidin Sudarno sependapat dengan Nur Solikhin. Hanya saja, Rohidin mendesak sebaiknya bukan hanya batasan waktu yang harus dilakukan, namun lebih esensial dari hal tersebut yaitu pemerintah harus menjelaskan kembali posisi kewenangan dan otonomi desa, afirmasi dan transisi yang harus dipersiapkan jika dana desa tidak dilanjutkan, kemudian seperti apa upaya memperkuat desa dimasa depan dan bagaimana mendorong supra desa untuk lebih memperhatikan desa.

    Sementara itu, Kasubdit Keuangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Fury Farida kepada desapedia.id menjelaskan, tentu saja dalam hal masa efektif penanganan COVID–19 ini masih harus mencermati, mengevaluasi perkembangan yang ada sampai dengan saat ini.

    Fury mengatakan, dalam hal penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 salah satunya untuk penanganan COVID–19 adalah Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) saat ini sampai dengan bulan September tahun berjalan. Artinya, jelas Fury, penanganan COVID–19 yang bersumber dari Dana Desa tahun 2020 masih berlangsung hingga september 2020, kalaupun lebih dari itu, tentu perlu tahapan evaluasi terlebih dahulu. (Red)

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    66,226
    Kasus Positif

    Indeks Berita

    Pengaturan Dana Desa di UU Nomor 2 Tahun 2020...

    Jakarta, desapedia.id – Anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebagaimana diatur dalam pasal 72 UU Nomor 6...

    PSHK: Terjadi Degradasi Perencanaan Legislasi Atas Nama Evaluasi

    Jakarta, desapedia.id – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merilis siaran pers pada Jumat (3/7) terkait perubahan program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun...

    UU Nomor 2 tahun 2020 Menghilangkan Kewenangan Lokal Berskala...

    Jakarta, desapedia.id – Mantan Wakil Ketua DPD RI yang juga pernah menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk pembentukan UU Nomor 6 tahun 2104...

    Dukung Kebijakan Pemerintah, Papdesi Minta Semua Pihak Hentikan Perdebatan...

    Jakarta, DESAPEDIA.ID - Perdebatan dan polemik dana desa yang bersumber dari APBN masih saja terus bergulir seiring dengan terbitnya pasal 28 angka 8 di...

    Ingin Regulasi Dorong Kemandirian Desa, Mendes PDTT: Masukan dari...

    Yogyakarta, desapedia.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar sambangi Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (27/6/2020). Menteri Desa menghadiri penandatanganan kesepahaman bersama...

    Berita Terkait