33.7 C
Jakarta
Rabu, 21 Oktober 2020
Beranda Opini Jaga KPK, Dengan Memperkuat Kewenangannya dan Juga Mengkritisinya

Jaga KPK, Dengan Memperkuat Kewenangannya dan Juga Mengkritisinya

Benny Rhamdani
Benny Rhamdani
Ketua Komite I DPD RI

Rekomendasi

Lainnya

    4 Masalah Struktural Pengelolaan Persampahan

    Penulis: Novel Abdul Gafur,  Ahli Tata Kelola Kepemerintahan (Governance / Institutional Specialist) LATAR BELAKANG   Saat ini, Indonesia masih berada di urutan...

    Peran BUMDes Sebagai Jaring Pengaman Ekonomi Desa Disaat Krisis Covid-19

    Jakarta, desapedia.id - Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta melalui akun media sosialnya memberikan penjelasan tentang peran Badan...

    UU Nomor 2 Tahun 2020 Mencabut Dana Desa?

    Tarik napas sekuatnya dan ucapkan judul peraturan ini: UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang...

    Saya mengambil posisi 1000% sebagaimana judul diatas. KPK jangan dilemahkan itu sudah pasti. Memperkuat KPK itu wajib hukumnya.

    Tapi terkait rame-rame isu pelemahan KPK yang yang selalu muncul musiman dan dihembuskan oleh internal KPK (Komisioner, Penyidik dan Staf), yang akhirnya mendapat gelombang dukungan publik, jangan juga ini menjadi modus operandi dan menjadi alat manipulatif untuk menutupi kelemahan KPK itu sendiri.

    Pemberantasan korupsi yang sering dinilai bahkan oleh publik (dalam beberapa kasus) tampak tebang pilih dan bersifat sampling, itu bisa dinilai sebagai bentuk pelemahan KPK yang dilakukan oleh Internal KPK ( Pimpinan dan Penyidik).

    Buktinya kasus besar seperti BLBI, Century, Hambalang, E-KTP, proyek yang melibatkan Komisi V DPR RI dan beberapa kasus dugaan kejahatan korupsi besar lainnya, KPK seolah takut menyeret semua orang besar yang terlibat.

    Akhirnya, melihat pemberantasan korupsi yang terasa tebang pilih atau bersifat sampling, serta munculnya gelombang teriakan Lawan Pelemahan KPK khususnya yang dilakukan oleh pihak internal KPK, tidak sekedar cara yang tampak dan terkesan manipulatif, tapi juga ibarat “Maling Teriak Maling.”

    Jujur Itu Hebat, yang selama ini menjadi slogan KPK, ternyata di distorsi oleh KPK sendiri. Dan pelemahan KPK sesungguhnya sudah lama terjadi dan dilakukan oleh KPK itu sendiri.

    Slogan Jujur Itu Hebat seolah-olah hanya seruan bagi pihak lain, tapi tidak berlaku bagi KPK itu sendiri.

    Sepertinya KPK lupa, bahwa prilaku tidak jujur itu adalah sifat yang hanya menjadi miliknya para penipu dan para pecundang.

    Sekali lagi, jika KPK tidak ingin dituduh banci, standar ganda dan manipulatif, lalu kenapa setengah hati dalam pemberantasan korupsi dan takut menyeret semua perampok dan penjarah uang negara yang terlibat dalam kasus BLBI, Century, Hambalang, E-KTP dan kasus kejahatan penggarongan uang negara dan uang rakyat yang lainnya.

    Sesungguhnya, jika KPK tidak punya nyali menuntaskan dan menyeret seluruh yang terlibat dalam kasus BLBI, Century, Hambalang, E-KTP dan kejahatan korupsi lainnya, maka sesungguhnya KPK sama bajingan dan brengseknya dengan para koruptor itu sendiri.

    1000% saya akan tetap dukung KPK untuk tetap ada dan diperkuat kewenangannya. Tapi tetap mengkritisi KPK secara ke dalam adalah cara kita semua untuk menjaga KPK agar tidak lupa diri atas sejarah untuk apa dia dilahirkan, agar KPK tidak khianat atas mandat sucinya, dan agar KPK tidak punah dari muka bumi dimana dia berada.

    Amin…

    Benny Rhamdani
    Benny Rhamdani
    Ketua Komite I DPD RI

    Belangganan Newsletter

    - Advertisement -Kontak Untuk Beriklan Di Desapedia
    - Advertisement -Desa Siaga Corona Covid-19

    Covid-19

    Indonesia
    368,842
    Kasus Positif

    Terpopuler

    Dilema Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Covid 19

    Virus Corona atau yang di kenal dengan istilah Covid-19, merupakan isu yang menjadi perbincangan Dunia Internasional. Bagaimana tidak, Virus...

    Pemerintah Menyalahi UU Pemda: Belum Terbitnya PP Penataan Daerah...

    Penataan daerah khususnya pemekaran daerah merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi konstitusi. Pemekaran daerah diatur lebih lanjut di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan...

    Menyiapkan Desa Peduli Touberkulosis

    Melihat pertumbuhan kasus TB di Indonesia, wajar jika presiden Joko Widodo menjadikan penanggulangan TB menjadi prioritas. Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat membuka rapat terbatas 'Percepatan Eliminasi...

    Pembangunan Sarana Air Bersih Berbasis Masyarakat Dan Pembentukan Peraturan...

    UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mensyaratkan penguatan kelembagaan desa. Penguatan kelembagaan tidak bisa lagi semata mengandalkan pemerintah tapi perlu ada sinerjitas...

    Akhir Bulan April Covid-19 Berakhir

    Musim kemarau adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di...

    Berita Terkait